Demi Cuan, Minol Dikomersialkan



Undang-Undang (RUU) Larangan Minuman Beralkohol (Minol) kembali masuk ke dalam daftar Prolegnas Prioritas 2020 sebagai usulan inisiatif DPR RI setelah terus mengalami penundaan sejak pertama kali diusulkan pada 2015 (kompas.com, 14/11/2020). Pro kontra pun bergulir menanggapi mencuatnya kembali RUU yang terdiri atas 7 bab dan 24 pasal ini. 

Melansir dari merdeka.com (17/11/2020), Ketua Umum DPD Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (HIPPI) Sarman Simanjorang, menegaskan rencana pembahasan RUU Minol tak tepat di tengah pandemi saat ini. Sebab, dunia usaha sangat memerlukan iklim usaha dan investasi yang kondusif, termasuk dari sisi kebijakan. Sarman pun mengingatkan kontribusi industri minol terhadap perekonomian nasional yang sudah berlangsung cukup lama. 

*Halal Haram Bukan Tolok Ukur Perbuatan*
Minol di negeri mayoritas berpenduduk Muslim ini nyatanya masih menjadi salah satu produk yang diperjualbelikan meski dengan beberapa ketentuan. Peredaran barang haram ini masih diperbolehkan selama mengikuti aturan perundang-undangan yang berlaku. 

Hal ini terlihat dari isi RUU Minol ini, tepatnya pada Pasal 8 yang mengatur tentang pengecualian, dimana larangan minol tidak berlaku untuk kepentingan terbatas. Termasuk kepentingan terbatas yaitu kepentingan adat, ritual keagamaan, wisatawan, farmasi dan tempat-tempat yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan. 

Artinya, negara tak secara mutlak melarang peredaran minol di negeri ini. Sebab, bagi negara penganut ideologi kapitalisme, haram dan halal bukan menjadi tolok ukur perbuatan. Maka tak heran, selagi mendatangkan cuan, harampun tak boleh jadi soal. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), realisasi penerimaan cukai dari Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA) mencapai Rp3,61 triliun selama periode Januari sampai September 2020. 

Wajar, jika kemudian para penentang RUU ini menganggap bahwa RUU ini akan mengancam sejumlah sektor yang berhubungan dengan kepentingan bisnis seperti industri minuman keras, perhotelan dan pariwisata. Berat hati rasanya jika harus merelakan pundi-pundi uang mereka terganjal label haram. 

Begitulah watak kapitalisme yang menuhankan materi diatas segalanya. Tak peduli kerusakan yang ditimbulkan akibat mengonsumsi minol, negara tak akan pernah menghentikan bisnis barang haram ini. Sebab, fungsi negara dalam sistem kapitalisme adalah sebagai regulator kebijakan yang harus menguntungkan para pemilik modal (pengusaha). 

*Islam Menjaga Akal*
Jauh sebelum RUU ini diusulkan, Al-Qur'an telah menerangkan tentang keharaman khamr, meskipun dalam kadar yang sedikit dan tidak memabukkan. Allah berfirman dalam Surah Al-Ma'idah ayat 90, "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya khamr, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." 

Disebut khamr karena dengan meminumnya, akan menyebabkan disfungsi akal dan menutupi fungsi akal, seperti halnya efek minol hari ini. Tak heran jika mengonsumsinya akan menimbulkan banyak persoalan sosial selain melalaikan manusia dari mengingat Allah. Berdasarkan catatan Polri, sepanjang tiga tahun terakhir, terjadi 223 tindak pidana yang dilatarbelakangi minuman keras (cnnindonesia.com, 13/11/2020). 

Dalam Islam, adanya negara adalah untuk menerapkan syari'at Islam secara menyeluruh dalam rangka melakukan penjagaan terhadap setiap warga negaranya, termasuk dalam hal menjaga akal. Negara bukan hanya sekadar melarang individu mengonsumsi minol, melainkan seluruh aktivitas yang terkait dengan minol akan dilarang secara mutlak. 

Hal ini berdasarkan pada sebuah riwayat yang menyatakan bahwa Rasulullah saw. telah melaknat tentang khamr sepuluh golongan: 1. pemerasnya; 2. yang minta diperaskan; 3. peminumnya; 4. pengantarnya, 5. yang minta diantarkan khamr; 6. penuangnya; 7. penjualnya; 8. yang menikmati harganya; 9. pembelinya; 10. yang minta dibelikan (HR at-Tirmidzi). 

Maka, sebesar apapun keuntungan yang dihasilkan dari bisnis minol, negara Islam tak akan pernah menjadikannya sebagai sumber pemasukan negara. Sebabnya jelas, negara Islam bukanlah negara yang profit oriented, melainkan sebuah negara yang hanya menjadikan ridha Allah sebagai tujuan. 

Oleh sebab itu, pembuatan peraturan perundang-undangan selalu berdasar pada syari'at yang telah Allah turunkan. Dalam hal menjaga akal, negara akan menerapkan pelarangan segala aktivitas yang dapat merusak akal dengan disertai pemberlakuan sanksi yang menjerakan. Wallahua’lam bish-shawab.[]


Oleh: Dwi Miftakhul Hidayah, S.ST (Aktivis Muslimah Jember) 

Posting Komentar

0 Komentar