+
YUK JOIN di TINTA INTENS 4

Darurat Kekerasan Anak, Hanya Islam Solusinya


Kekerasan terhadap anak di Kabupaten Bantul masih sangat tinggi. Bahkan dibandingkan dengan 2019, jumlah kasus di Bumi Projotamansari tahun ini berdasarkan catatan sampai dengan Oktober lalu sudah menunjukkan peningkatan. Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul Muhamad Zainul Zain menyebut, pada 2019 jumlah laporan yang masuk kepada PPA tercatat ada 155 kasus. Sedangkan di 2020, yang baru dihitung sampai dengan Oktober kemarin, jumlah kasus sudah menembus angka 120 kasus terlapor.

“Ini tentu kondisi yang sangat memprihatinkan. Perlu ada upaya dan tindakan yang nyata dalam mengatasi persoalan ini," kata Zainul saat dikonfirmasi SuaraJogja.id, Minggu (8/11/2020). Zainul mengatakan bahwa implementasi Perda terkait kekerasan terhadap anak yang telah diketok sekitar dua tahun lebih ternyata belum efektif. Jika memang sudah baik, kata Zainul, maka tentunya Bantul sudah mendapat predikat sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA) sejak beberapa tahun lalu.

Namun kenyataan berkata lain; bukan lantas kasus kekerasan anak menjadi lebih menurun, melainkan malah makin meningkat. Menurut Zainul, untuk lebih memaksimalkan kinerja Perda sebelumnya, perlu dibuat produk turunan hingga menyentuh masyarakat di tingkat desa. Zainul menuturkan, selama ini belum ada tingkat kejelasan yang rinci terkait dengan anggaran yang dipatok untuk anak ditingkat desa. Hal itu terlihat dari belum adanya angka pasti berapa anggaran untuk anak yang sedang berbenturan dengan hukum, anggaran pencegahan agar tidak terjadi kekerasan, hingga anggaran untuk pegiat perlindungan Anak dan beberapa kasus lainnya. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Sosial Perlindungan Perempuan dan Anak (Dinsos P2A) Didik Warsito mengungkapkan, tingginya jumlah kasus kekerasan di Bantul salah satunya akibat tersedianya wadah untuk melapor, yakni Unit Pelaksana Teknis Daerah, Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Bantul.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur Andriyanto juga mengungkapkan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2020. Data Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak (Simfoni) mengungkapkan adanya 1.358 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim, yang tercatat hingga 2 November 2020. Andriyanto mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di lingkungan rumah tangga.

Andriyanto menduga, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan rumah tangga karena selama pandemi Covid-19, masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah.  Andriyanto mengatakan, kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak banyak terjadi di lingkungan rumah tangga. Andriyanto menduga, tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di lingkungan rumah tangga karena selama pandemi Covid-19, masyarakat lebih banyak beraktivitas di rumah. Andriyanto menegaskan komitmennya mengatasi permasalahan tersebut demi menghindari konflik sosial. “Kalau ini tidak bisa kita tangani, maka bisa menyebabkan persoalan konflik sosial, persoalan anak berhadapan dengan hukum dan persoalan perkawinan anak serta seterusnya,” kata Andriyanto, Selasa (3/10).

Bagi anak tontonan adalah tuntunan.  Film mampu menjadi tren bagi penontonnya, terutama anak-anak, apalagi selama pandemi masyarakat menonton apa yang disiarkan di rumah. Oleh karenanya, masyarakat dituntut untuk semakin kritis dalam memilah dan memilih film yang mereka tonton, salah satunya melalui Budaya Sensor Mandiri. Namun di balik itu, arah kemajuan industri film ditentukan oleh peran para sineas dan sinergi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. 

Senada dengan Menteri Bintang, sutradara, penulis skenario, dan produser film, Joko Anwar mengatakan bahwa naik turunnya perfilman di suatu negara tentu tidak terlepas dari peran para sineas dengan para pemangku kepentingan. Terkait konten perfilman, Lembaga Sensor Film RI melaporkan bahwa pada tahun 2019, film dengan kategori usia “semua umur” (yang berarti ramah ditonton anak) hanya sekitar 10-14 persen. Jumlah penonton anak tidak sebanding dengan jumlah film anak yang tersedia. Kondisi ini membuat penonton anak, beralih turut menonton genre film yang tidak sesuai dengan usia mereka. Anggota Komisi I DPR RI, Christina Aryani mengatakan bahwa potret isi siaran saat ini belum sepenuhnya merujuk pada ketentuan Undang-Undang Penyiaran, serta masih terdapat konten kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pemerhati kesehatan jiwa UNICEF  anak yakni Ali Aulia Ramli mengungkapkan  jika kekerasan anak di Indonesia tingggi &mengkhawatirkan bahkan sebelum adanya COVID- 19. Dosen IPB university dari departemen Ilmu Keluarga &Konsumen(IKK) fakultas ekologi manusia yaitu Dr.Yulina Eva Riany mengungkapkan kondisi tersebut dapat terjadi karena dipicu keluarga dengan kondisi social –Ekonomi yang rendah, karena tekanan social ekonomi seperti terlilit utang, rendahnya kemampuan ekonomi dan factor lain yang menjadi penyebab tingginya tingkat stress pada orag tua. 

Ekonomi kapitalisme yang berionterasi pada materi membuat Negara berlepas tangan terhadap kesejahteraan rakyatnya, kebijakan yang mereka ambil hanya menguntungkan sekelompok orang (para korporasi). Pasalnya pemerintah memberikan jalan pada korporasi yakni swasta asing untuk mengelola dan memanfaatkan SDA yang sejatinya milik rakyat&harusnya dikelola sendiri oleh Negara, akibatnya Negara gagal menyerap tenaga kerja local karena terikat dengan perjanjian-perjanjian masuknya tenaga kerja asing. Padahal pengelolaan mandiri oleh negaralah yang mampu menyerap tenaga kerja yang cukup besar dari kalangan warga Negara, belum lagi masalah pajak yang makin membebani warga Negara. 

Berbagai jenis iuran pelayanan public seperti biaya pendidikan yang tinggi juga menjadi beban ekonomi tersendiri, kondisi ini makin diperburuk dengan adanya pandemi yang membuat sebagian besar orang kehilangan pekerjaan&pendapatan. Meningkatnya beban inilah yang mengakibatkan stress pada orang tua hingga menjadi alasan bagi mereka melakukan kekerasan pada anak. Kondisi ini tidak akan terjadi jika islam dijadikan sebagai standar kehidupan. Islam sangat memahami potensi yang luar biasa dalam diri anak-anak. Merekalah yang menentukan kemana arah masa depan suatu Negara,sehingga harus ada jaminan menyeluruh pada kebutuhan dasar anak. Islam telah menetapkan jaminan pendidikan sebagai jaminan dasar public yang wajib dijamin oleh Negara secara mutlak. 

Negara juga harus melakukan pendidikan gratis bagi seluruh warga Negara,tanpa terkecuali baik kaya ataupun miskin,muslim/non muslim,cerdas maupun biasa. Negara khilafah juga berkewajiban menyediakan tenaga pengajar yang ahli dibidangnya,sekaligus memberikan gaji yang cukup bagi guru dan pegawai yang bekerja dikantor pendidikan. Mekanisme penjaminan oleh Negara ini membuat hati orang tua tentram karena tidak dipusingkan dengan tanggungan pembiayaan sekolah seperti uang gedung, SPP, kuota internet jika pembelajaran during dan lain-lain. Hanya dengan diterapkannya system Islam semua problematika akan bisa teratasi sampai ke akar-akarnya utamanya masalah kekerasan pada anak. Wallahu a’lam bis shawab.[]

Oleh: Bunda Lilik

Posting Komentar

0 Komentar