Darurat Kekerasan Anak, Bagaimana Negara Khilafah Mengatasinya?

Tak terasa Covid-19 telah menemani kehidupan umat manusia kurang lebih selama 8 bulan. Darinya telah banyak meninggalkan duka mendalam bagi manusia. Termasuk sebagian besar anak Indonesia di beberapa daerah yang dihadapkan pada ancaman ganda saat pandemi. Covid-19 siap mengintai mereka kapanpun saat beraktivitas di luar rumah. Namun, berada didalam rumah pun belum tentu membuat mereka merasa aman.

Belum genap 2020 berakhir, kasus kekerasan pada anak semakin meningkat pesat. Dilansir dari berita online portal REPUBLIKA.CO.ID, Bapak Andriyanto selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur di dalam Data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak mengungkapkan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim tercatat hingga 2 November 2020 mencapai 1358 kasus. Akibat kasus kekerasan perempuan dan anak ini terjadi karena selama pandemi covid-19 masyarakat lebih banyak beraktivitas dirumah, tutur Kepala Dinas itu.

Kekerasan terhadap anak tidak hanya dirasakan di Jatim. Namun juga di Bantul yang notabene telah mendapatkan predikat Kabupaten Layak Anak ini juga terdapat tingginya kasus kekerasan anak hingga menembus angka 120 kasus. Tak hanya kasus kekerasan anak, namun juga tingginya angka kasus perceraian. Tercatat akhir September 2020 mencapai 55.747 kasus.

Upaya yang dilakukan oleh Bapak Andriyanto itu telah membentuk tim pemulihan sosial dengan diadakannya bidang konseling diberbagai wilayah Jatim. Layanan tersebut bisa melalui online maupun offline. Beberapa Kepala Dinas P3AK di berbagai daerah melakukan upaya untuk mengurangi tingginya kekerasan pada anak. 

Menteri Bintang turut melakukan upaya mengajak masyarakat kritis terhadap tontonan anak. Salah satu upayanya adalah dibangun kebijakan Budaya Sensor Mandiri.

Menurut pandangan Menteri Bintang, kebijakan ini menjadi bagian penting untuk melindungi dan memenuhi hak masyarakat mendapatkan tontonan dan film bermutu. Selain itu, agar masyarakat memiliki kemampuan dan kesadaran memilah dan memilih tontonan sesuai dengan klasifikasi usianya, (Kemenpppa.go.id).

Penelitian menunjukkan mayoritas tindak kekerasan terhadap anak terjadi pada keluarga dengan kondisi sosial ekonomi yang rendah. Tekanan sosial ekonomi seperti terlilit hutang dan kemampuan ekonomi yang rendah mengakibatkan stres pada orang tua. 

Sebenarnya sebelum pandemi melanda pun kekerasan anak di Indonesia sering terjadi sebagaimana telah tercatat dalam KPAI 4294 kasus dilakukan oleh keluarga dan pengasuh. Melihat fakta angka beragam kasus yang kian meningkat membuat sesak dada bagi masyarakat. Apalagi pelaku kekerasan sering dilakukan oleh keluarganya sendiri. Sistem Demokrasi ternyata tidak mampu menjadi payung hukum bagi anak. Nyatanya telah terjadi kegagalan dalam menjamin anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta hak atas perlindungan dari kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.

Sistem Ekonomi Kapitalis ini membuat masyarakat kesulitan untuk sekadar bertahan hidup. Dalam sistem kapitalis, masyarakat tetap harus menanggung pemenuhan membayar pajak walau kondisi ekonomi keluarga rendah. Belum lagi biaya pendidikan yang tinggi diiringi PHK besar-besaran yang membuat kepala keluarga tertekan dan menjadikan alasan melakukan kekerasan pada anak.

Problematika ini karena negara yang abai akan kesejahteraan warga negaranya dan memindahkan tanggungan pada setiap individu masyarakat. Pemerintah hanya memikirkan bagaimana agar  mendapatkan keuntungan materi, sibuk membangun infrastruktur, upaya investasi dalam mempertahankan hidup pribadi mereka. Mereka enggan memenuhi kebutuhan rakyat secara suka rela tanpa mengambil keuntungan dari rakyat. Jelaslah jika kehidupan anak hari ini suram dan dihantui oleh kekerasan akibat sistem ekonomi kapitalis.

Permasalahan yang demikian kompleks ini tidak mungkin diselesaikan hanya pada permukaan saja. Karut marut ini akan terus terjadi setiap tahunnya apabila tidak segera dituntaskan secara mendasar. Solusi mendasar akan menjadi wadah yang mampu menaungi kehidupan seluruh umat manusia. Kegagalan sistem Demokrasi Kapitalis ini membutuhkan perubahan mendasar yang keberadaannya sangat mendesak bagi manusia.

Sistem Khilafah menutup pintu munculnya kekerasan anak dan memberikan hak anak sesuai fitrah tanpa mengeksploitasi. Sebab keberadaannya akan mengembalikan kedaulatan hukum ada di tangan Allah Swt secara mutlak. Allah Swt ialah pencipta manusia, alam dan kehidupan.

Bukan seperti sistem demokrasi yang membuat aturan hukum diserahkan pada manusia. Makhluk lemah dan tidak bisa mengetahui dirinya sendiri di masa depan. Karena itu, Islam tidak menganjurkan dalam bernegara diatur oleh hukum manusia yang sifatnya mengundang kerusakan. Kondisi kekerasan pada anak ini tentu tidak akan terjadi jika Islam dijadikan sebagai standar kehidupan.

Sistem Khilafah akan mampu mewujudkan perlindungan terhadap anak dengan tiga pilar: ketakwaan individu, kontrol masyarakat, serta penerapan sistem dan hukum Islam oleh negara.

Pertama. Negara Khilafah akan terus membina ketakwaan individu rakyatnya. Negara menanamkan ketakwaan individu melalui kurikulum pendidikan, seluruh perangkat yang dimiliki dan sistem pendidikan baik formal maupun informal.

Kedua. Negara Khilafah akan menjaga suasana ketakwaan dimasyarakat antara lain dengan melarang bisnis dan media yang tak berguna dan berbahaya, semisal menampilkan kekerasan dan kepornoan. Individu rakyat yang bertakwa tidak akan melakukan kekerasan terhadap anak. Masyarakat bertakwa juga akan selalu mengontrol agar individu masyarakat tidak melakukan pelanggaran terhadap hak anak.

Ketiga. Negara Khilafah akan mengganti penerapan sistem ekonomi kapitalis pada ekonomi Islam dengan mendistribusikan kekayaan secara berkeadilan dan merealisasi kesejahteraan. Kekayaan alam dan harta milik umum dikuasai dan dikelola langsung oleh negara. Seluruh hasilnya dikembalikan kepada rakyat baik langsung maupun dalam bentuk berbagai pelayanan.

Dengan menerapkan sistem ekonomi Islam, Negara akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pokok tiap individu (pangan, sandang, dan papan), juga akan mampu menjamin pemenuhan kebutuhan dasar akan kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Dengan demikian, para kepala keluarga tidak akan pusing seperti kondisi saat ini yang masih terus saja dibebani biaya gedung-gedung pendidikan yang tinggi.

Anak merupakan aset yang sangat berharga untuk kegemilangan masa depan bangsa. Karena itu, kebutuhan rakyat akan perubahan mendasar dengan kembali berhukum pada Allah Swt dalam daulah Khilafah adalah kedaruratan yang segera diwujudkan agar seluruh umat manusia terlepas pada jeratan diskriminasi kejam dari sistem sekuler kapitalis.[]

Oleh: Ridha Kurnia Utami
(Pemerhati Anak dan Remaja)

Posting Komentar

0 Komentar