Dana Syariah Mau, Penerapan Syariah Total Mau juga gak?


                                          
Belakangan ini kesadaran berinvestasi mulai muncul juga di kalangan milenial. Melihat hal tersebut pemerintah menyambutnya dengan melakukan sosialisasi wakaf tunai terintegrasi sukuk agar peminatnya semakin meningkat sehingga bisa dijadikan sumber keuangan baru untuk memenuhi pembiayaan negara dari dalam negeri.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati  dalam konferensi pers nya seusai Webinar Strategis bertajuk Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal  Dunia yang diselenggarakan oleh Komite Nasional Eknomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) di Kantor Wakil Presiden, sabtu 24 Oktober 2020 mengatakan “Kelompok milenial luar biasa banyak, meski uang mereka sedikit, tapi kesadaran untuk investasi meningkat. Kalau kita bisa melakukan mobilisasi ini, kita bisa melakukan langkah besar untuk mengumpulkan pendanaan sosial dan instrumen (wakaf) bisa dikembangkan”. (CNN, Minggu 25/10).

Menambahkan apa yang diungkapkan Menteri Keuangan, Wakil Presiden Ma’ruf Amin pun mengatakan “ Dana yang terkumpul melalui wakaf tunai tersebut adalah dana yang bersifat abadi, atau dana abadi umat, yang jumlah pokoknya tidak boleh berkurang namun manfaatnya akan terus berkembang”. Pada kesempatan yang lain Ma’ruf juga menjelaskan “ berbeda dengan wakaf tanah, potensi wakaf uang dapat diperoleh dari donasi masyarakat secara luas. Jika wakaf tanah hanya bisa dilakukan orang yang mampu, maka wakaf uang hampir setiap orang bisa menjadi wakif atau orang yang wakaf dan memperoleh Sertifikat Wakaf Uang”. (Liputan6, 30/10).

Melihat apa yang diungkapkan dua petinggi negeri ini di atas, menjelaskan bahwa  nampaknya pemerintah sedang kehabisan cara untuk menambah sumber pendapatan negara selain pajak dan utang. Alih-alih memaksimalkan sumber daya alam yang ada untuk membantu perekonomian rakyat agar sejahtera, tapi justru “ngiler” dengan uang umat yang tidak seberapa.

“Bungkus” Ekonomi Syariah yang dipakaipun tidak bisa menutupi bahwa rezim hari ini ingin mengambil untung dari kaum muslimin, mencari legitimasi agama untuk mencapai kepentingannya. Juga tidak bermakna bahwa dengan menjadikan ekonomi syariah sebagai jalan keluar permasalahan ekonomi menjadikan rezim hari ini setuju terhadap pemberlakuan syariat.  Yang ada justru aktivis  penyeru penerapan syariat dikriminalisasi. Padahal penerapan syariat islam adalah solusi atas segala permasalahan negeri ini, termasuk pemasalahan ekonomi.

Dalam syariat Islam yang pernah diterapkan oleh institusi daulah khilafah sangat jelas bahwa sumber pembiayaan negara diambil dari pos-pos yang tidak menghantarkan negara dan rakyat pada mudharat, yakni dari pengelolaan sumber daya alam, fai-iy, kharaj, jizyah dan ghanimah. Itu semua sangat memadai untuk mengatur pengelolaan negara bahkan untuk mengatur pembiayan pasukan militer. Dalam sejarah, daulah khilafah tidak pernah merasa memerlukan tambahan harta selain itu.

Negeri ini telah dianugerahi Allah dengan sumber daya alam yang melimpah ruah. Namun sayang ketidakberpihakan rezim pada seruan masyarakat untuk menerapkan sistem islam, menjadikan negeri ini bak ayam mati di lumbung padi. Sangat ironis. Padahal Allah telah berfirman “ Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertaqwa, pastilah Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat Kami) itu, maka Kami siksa mereka disebabkan perbuatannya”. (QS; Al  A’raf:96). Wallahu a’lam bishshawab.[]


Oleh: Khosiah Ummu Hasbian

Posting Komentar

0 Komentar