TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Dalam Sudut Pandang Islam, Yang Normal Itu Khilafah Bukan Demokrasi (Tanggapan terhadap Pernyataan Wapres RI)


TintaSiyasi.com-- Berulang kali Wapres RI menyatakan hal yang kontroversial terkait khilafah ajaran Islam. Tentu saja sangat berbahaya bila dibiarkan. Terbaru terkait pernyataannya kemarin (9/11/2020) yang dimuat republika.co.id (https://republika.co.id/berita/qjimbi384/wapres-sadarkan-orang-yang-memaksakan-khilafah-di-indonesia). Oleh karena itu, meski penulis dalam kondisi kurang fit, tetap berupaya menanggapinya. Berikut petikan pernyataannya dan tanggapan penulis.


Pernyataan 1:

Wapres: Sadarkan Orang yang Memaksakan Khilafah di Indonesia

Tanggapan:

Khilafah ajaran Islam di bidang pemerintahan yang wajib ditegakkan. Agar kaum Muslimin menyadari akan kewajibannya tersebut maka mereka yang belum sadar harus terus didakwahi dengan penuh kesabaran dan tanpa pemaksaan.

Tapi hal yang sebaliknya malah dilakukan oleh kaum Muslimin yang terpapar ide kufur demokrasi dan moderat, mereka yang duduk di pemerintahan dan ormas tertentu malah memaksa dengan mempersekusi dan mengkriminalisasi sesama Muslim yang mendakwahkan kewajiban menegakkan khilafah tersebut.

Jadi, sebenarnya siapa yang memaksakan?


Pernyataan 2:

Wapres menyebut, kelompok yang ingin memasukkan khilafah ke Indonesia adalah orang yang salah memahami tentang sistem pemerintahan dalam ajaran Islam. Seharusnya, khilafah dipahami sebagai sesuatu yang Islami. "Jadi, mereka menganggap bahwa Islam itu khilafah. Padahal, mestinya khilafah itu Islami, tapi tidak berarti Islami itu khilafah sebab bisa saja kerajaan, keamiran, bisa republik," tuturnya.

Tanggapan:

Pertama, benar, khilafah Islami.

Benar, khilafah memang islami. Khilafah itu bagian dari ajaran Islam yang wajib ditegakkan. Sedangkan kerajaan dan republik tidak islami dan bukan bagian dari ajaran Islam.

Khilafah adalah sistem pemerintahan yang menerapkan syariat Islam secara kaffah. Sedangkan khalifah adalah kepala negara khilafah yang memimpin kaum Muslimin secara umum sedunia untuk menerapkan syariat Islam di dalam negeri, sedangkan politik luar negerinya diasaskan pada dakwah dan jihad.

Jadi tugas khalifah hanya satu yakni menerapkan syariat Islam secara kaffah.

Itu semua telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW di Madinah dan Khulafaur Rasyidin.

Kedua, kerajaan tidak Islami.

Kerajaan tidak islami karena tidak sesuai dengan yang dicontohkan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin.

Seseorang diangkat jadi raja karena dia terlahir sebagai putra mahkota (anak raja yang digantikan, biasanya yang tertua). Jelas ini menyalahi ajaran Islam di bidang pemilihan kepala negara. Sedangkan dalam ajaran Islam, seseorang sah jadi kepala negara sekaligus kepala pemerintahan (orangnya wajib sama, satu orang itu saja) karena baiat dari kaum Muslimin dan atau tokoh-tokoh yang berpengaruh di tengah-tengah kaum Muslimin. Keturuan khalifah sama sekali bukan jadi salah satu syarat baiat. Karena syarat sah pengangkatannya hanyalah: Muslim; lelaki, berakal, baligh, merdeka, adil dan mampu menjalankan pemerintahan.

Raja menerapkan aturan yang dibuatnya sendiri, yang intinya bisa saja aturan tersebut sebagiannya sesuai dengan Islam atau keseluruhannya bertentangan dengan Islam. Tetapi yang jelas kerajaannya sendiri (sistem pemerintahannya) sudah bertentangan dengan Islam. Sedangkan khalifah hanya memiliki kewajiban dan hak menerapkan syarait Islam saja, tidak boleh yang lain.


Ketiga, republik juga tidak Islami.

Republik juga tidak islami karena kedaulatan diserahkan kepada rakyat. Rakyat melalui wakilnya membuat hukum. Sedangkan kepala negara dan atau kepala pemerintahannya yakni presiden/perdana menteri menerapkan aturan yang dibuat oleh wakil rakyat/parlemen. Ini jelas, sangat bertentangan dengan Islam.

Meskipun tidak pernah terjadi, bisa saja wakil rakyat bersepakat membuat semua UU yang tidak bertentangan dengan Islam, tetapi yang sudah pasti sistem pemerintahan yang menyerahkan kedaulatan di tangan rakyat, sehingga melalui wakil-wakilnya membuat hukum, jelas-jelas itu bertentangan dengan ajaran Islam di bidang legislasi.

Karena dalam Islam, kepala negara (khalifah) tinggal menerapkan saja syariat Islam. Bila ada perkara-perkara baru, para mujtahid berijtihad. Khalifah tinggal mengadopsi salah satu hasil ijtihad yang dipandang khalifah keakuratan faktanya dan penyimpulan hukumnya paling tepat.  Bila khalifahnya juga seorang mujtahid, bisa saja khalifah berijtihad sendiri.

Wakil rakyat di dalam sistem khilafah juga ada. Namanya Majelis Ummat. Tetapi sama sekali tidak berwenang membuat hukum/undang-undang. Tugasnya hanyalah: bermusyawarah dengan penguasa terkait wacana kebijakan; mengoreksi kebijakan penguasa yang dianggap menyimpang dari Islam dan menyampaikan kondisi rakyat yang diwakilinya agar diurus dengan baik oleh penguasa.

Jadi jelaslah, kerajaan dan republik tidak islami. Karena kedua sistem tersebut bertentangan dengan Islam. Satu-satunya yang islami ya hanya khilafah karena itu yang dicontohkan Rasulullah SAW sebagai kepala negara Islam pertama di Madinah dan dicontohkan oleh Khulafaur Rasyidin (Khalifah Abu Bakar ash-Shiddiq ra, Khalifah Umar bin Khaththab al-Faruq ra, Khalifah Utsman bin Affan ra, dan Khalifah Ali bin Abi Thalib ra).


Pernyataan 3:


Meskipun khilafah itu bersifat Islami, lanjut Ma’ruf, tidak ada negara-negara Islam yang menerapkan sistem tersebut dalam pemerintahan mereka. "Bahkan sekarang khilafah enggak ada, ISIS saja yang khilafah itu. Ya karena enggak ada negara yang normal itu menggunakan sistem khilafah, enggak ada. Ada yang tidak normal, ya ISIS itu," tutur dia menegaskan.

Tanggapan:

Bagaimana kalau kata khilafah diganti menjadi shalat? Jadi kalimatnya seperti ini: Meskipun shalat itu bersifat islami, tidak ada orang Islam-orang Islam yang menerapkan tata cara ibadah tersebut dalam peribadatan mereka. “Bahkan sekarang shalat enggak ada. Ya, karena enggak ada orang Islam yang normal itu menggunakan sistem shalat, enggak ada.”

Pertanyaannya, apakah shalat jadi tidak wajib? Tetap wajib. Begitu juga dengan menegakkan khilafah. Meskipun khilafah saat ini tidak ada yang menegakkannya, tetap saja wajib ditegakkan.

Terkait normal atau tidak normal, tergantung sudut pandang. Dalam sudut pandang Islam, jelas orang Islam yang keukeuh memperjuangan demokrasi seraya menolak khilafah jelas itu tidak normal. Dalam pandangan Islam pula, jelas orang Islam yang keukeuh memperjuangkan kerajaan seraya menolak khilafah itu tidak normal.

Orang Islam yang normal itu, orang Islam yang cinta Allah SWT. Bila benar cinta Allah SWT, maka harus dibuktikan dengan taat kepada Nabi Muhammad SAW.

Dasarnya adalah firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surah Ali Imran ayat 31 yang artinya, "Katakanlah (wahai Muhammad kepada umatmu): Jika kalian benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku (Muhammad), niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa kalian."

Salah satu bukti taat kepada Nabi Muhammad SAW adalah berpegang teguh pada sunnah Nabi SAW dan Khulafaur Rasyidin. Dalam Hadits riwayat Abu Daud dan at-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda: Berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang lurus (mendapat petunjuk).

Tentu saja itu termasuk sunnah Nabi SAW dan sunnah Khulafaur Rasyidin ra. dalam mengatur negara. Berdasarkan sunnah khulafaur rasyidin, yakni khilafah yang kedaulatannya di tangan syara’, bukan di tangan rakyat sebagaimana demokrasi, bukan pula di tangan penguasa sebagaimana diktator/raja. Inilah pemerintahan berdasarkan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah khulafur rasyidin ra.

Nah, itulah normal dalam sudut pandang Islam. Bila ada orang Islam menjadikan moderat atau pun demokrasi sebagai patokannya, itu jelas tidak normal. Jadi jangan dibalik-balik ya, kita ini Muslim lho, orang Islam. Maka, berpikir dan bertindaklah normal dalam koridor Islam.[]


Oleh: Joko Prasetyo
@JokoPrasetyoMU
Jurnalis

Depok, 24 Rabiul Awal 1442 H | 10 November 2020 M


Posting Komentar

0 Komentar