+
TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Butuh Pemimpin yang Taat Syariah untuk Akhiri Wabah


Kementerian Kesehatan (Kemenkes) menyebut Badan Kesehatan Dunia (WHO) secara khusus mengundang Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto dalam pertemuan virtual yang digelar, Jumat, 6 november 2020. Pertemuan itu menurut Kemenkes sebagai bentuk apresiasi dari WHO karena Menkes Terawan dinilai berhasil menangani pandemi virus corona (Covid-19) di Indonesia. Sekretaris Jenderal Kementerian Kemenkes Oscar Primadi mengatakan, WHO menilai penanganan Covid-19 di Indonesia telah sesuai dengan guideline yang telah ditetapkan oleh Komite Darurat Internasional (2005) pada Juli lalu. Menurut Widyawati dari Biro Komunikasi dan Pelayanan Masyarakat Kemenkes RI, Indonesia dianggap berhasil dalam penanganan wabah covid-19 karena  mampu membuat angka positif landai sehingga positifty rate dan angka kesembuhannya meningkat. (CNNIndonesia.com)

Namun, selang 1 hari setelah berita tersebut beredar, kemenkes mengklarifikasi bahwa undangan tersebut hanya sebagai apresiasi keberhasilan Indonesia dalam menyusun Intra Action Review (IAR). IAR merupakan kegiatan perencanaan Indonesia dalam menganggulangi Pandemi Covid-19. Tujuannya sebagai bentuk koreksi dan peningkatan respon terhadap penanganan Covid-19 baik secara nasional maupun subnasional melalui pelaksanaan tinjauan intra-aksi sehingga setiap negara bisa mawas diri terhadap capaian dan kekurangan dalam pengendalian pandeminya. Jadi undangan WHO bukan karena keberhasilan Indonesia dalam menangani wabah covid-19.(Kompas.com)

Lebih kurang setelah 8 bulan pandemi Covid-19 menyerang Indonesia, dari menteri hingga pucuk pimpinan tertinggi Indonesia, semua sibuk mengklaim keberhasilan penanganan virus Corona di Tanah Air.  Semua sibuk mengolah kata, data, dan informasi sehingga akhirnya memberikan ilusi fakta.  Presiden Joko Widodo (Jokowi) tampil dalam sebuah video yang diunggah oleh akun Youtube Sekretariat Presiden pada 3 Oktober 2020, mengatakan bahwa jumlah kasus dan kematian Indonesia jauh lebih baik dibandingkan negara lain dengan jumlah penduduk yang besar. Kepercayaan diri Jokowi mengklaim hal tersebut berdasarkan perbandingan kondisi Indonesia dengan negara-negara yang juga memiliki banyak penduduk. Seluruh data tersebut dikemas hingga akhirnya menimbulkan persepsi publik bahwa penanganan Corona di Indonesia cukup baik dibandingkan dengan negara lain. (Bisnis.com)

Padahal, menurut ahli epidemiologi Universitas Indonesia (UI), Pandu Riono, indikator keberhasilan penanganan Virus Corona (Covid-19) bukan dinilai dari tingkat kesembuhan, karena 80% yang tidak bergejala akan sembuh. Dia menilai, indikator keberhasilan dalam menangani Covid-19 adalah  kemampuan menekan angka penularan dan kematian. Untuk itu perlu memperbanyak testing dan tracing serta isolasi untuk mendeteksi dan menekan penularan virus. (Tribunnews.com)

Bila kita melihat data di lapangan, maka akan kita dapatkan hasil yang jauh dari indikator keberhasilan tersebut. Jumlah penambahan kasus harian terus meningkat, bahkan pada tanggal 13 november kemarin, untuk pertama kalinya jumlah pertambahan kasus harian tembus angka 5000. Hal ini berarti positive rate Indonesia mencapai 14,37%, lebih tinggi dari average Positive Rate Indonesia 11,43% dan standard WHO <5%. Angka kematian mencapai 3,2% yang berarti lebih tinggi dari rata-rata jumlah kematian dunia 2,4%. Selain itu, ada 58.896 suspek yang tidak dites swab/PCR padahal idealnya angka suspek adalah nol setiap hari (pandemictalks).Untuk itu, rasanya sulit mengatakan bahwa Indonesia telah berhasil menangani wabah Covid-19 ini.

Namun, alih-alih mengakui kegagalan dalam penanganan covid-19 ini, pemerintah dan para petinggi negara justru membuat pernyataan-pernyataan yang memojokkan rakyat. Mereka mengatakan bahwa peningkatan jumlah kasus karena masih banyak masyarakat yang tidak disiplin mematuhi protokol kesehatan, tenaga kesehatan banyak yang salah menggunakan APD, dll. Itulah sifat asli pemimpin yang dihasilkan dari sistem demokrasi sekuler. Mereka akan berkata dan berbuat hanya untuk menyelamatkan “kursi”, tidak benar-benar memikirkan kemaslahatan umat. Segala upaya mereka lakukan untuk menarik simpati rakyat, seperti manipulasi data, berkata bohong, maupun mengkambinghitamkan pihak yang lemah. Semua mereka lakukan demi menutupi kebobrokan kinerja yang sebenarnya.

Hal ini berbeda dengan pemimpin yang dihasilkan dalam sistem Islam, contohnya Khalifah Umar. Kecerdasan beliau dalam mengelola negara dan me-ri’ayah rakyatnya sesuai dengan syariat menjadikan beliau memiliki sikap tegas dan percaya diri, tidak gagap dan ragu dalam menghadapi wabah. Saat terjadi wabah ‘Thaūn Amwās yang menyerang wilayah Syam, Umar dengan tegas melakukan karantina wilayah/lockdown untuk memutus rantai penularan penyakit. Hal tersebut mengikuti sabda Rasulullah SAW:

«إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ»

“Apabila kamu mendengar wabah berjangkit di suatu negeri, janganlah kamu datangi negeri itu. Dan apabila wabah itu berjangkit di negeri tempat kamu berada, maka janganlah keluar dari negeri itu karena hendak melarikan diri.”

Dalam dirinya tidak ada keraguan untuk mengambil kebijakan berdasarkan syariah, karena ia berasal dari wahyu Allah yang Mahabenar. Bukan hasil uji coba kecerdasan akal manusia. Sikap plin-plan dan ragu ragu dalam mengambil langkah solusi menghadapi wabah boleh jadi muncul karena lemah dalam memahami kemahakuasaan Allah SWT, dan tidak yakin pada kemampuan diri. Seperti yang sekarang terjadi di negeri ini, pemimpin tertinggi tidak berani mengambil keputusan tegas berupa karantina wilayah yang akan memutus rantai penyebaran virus covid meluas ke tempat lain. Pasalnya, tidak siap menangani implikasi kebijakan ini.

Seorang pemimpin penting memiliki sikap empati sehingga mampu merasakan apa yang sedang menimpa rakyatnya. Ketika sistem Islam diterapkan, karakter pemimpin peduli ini bukan hanya sekedar harapan, namun telah betul-betul muncul di tengah kehidupan. Seperti sosok Khalifah Umar yang melakukan penangguhan zakat peternakan ketika terjadi bencana. Muhammad bin Umar menceritakan, Ṭalḥaḥ bin Muhammad meriwayatkan dari Hausyab bin Basyar al-Fazari, dari ayahnya, bahwa dia berkata, “Kami melihat pada tahun Ramadan, paceklik menghanguskan ternak kami, sehingga tersisa pada banyak orang, sesuatu (harta) yang tidak ada artinya.” Maka Umar pun tidak mengutus para petugas pengumpul zakat pada tahun itu. Tahun setelahnya, beliau mengutus para petugas untuk mengambil dua zakat dari pemilik hewan, lalu separuhnya diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka dan separuh lainnya dibawa kepada Umar (baitulmal).
 
Selain itu, untuk menangani wabah diperlukan pemimpin kuat, senantiasa melakukan introspeksi dan tidak ragu untuk mengakui kesalahan. Di balik musibah boleh jadi ada peringatan yang hendak disampai Allah SWT kepada hamba-Nya agar mereka menyadari kesalahan yang sudah dilakukan dan bersegera untuk kembali kepada jalan kebenaran. Kesadaran itulah yang telah ditunjukkan Khalifah Umar ketika menghadapi wabah, seperti seruan beliau kepada rakyatnya:

“Wahai manusia, bertakwalah kepada Allah dalam diri kalian, dan dalam urusan kalian yang tidak terlihat oleh manusia. Karena sesungguhnya aku diuji dengan kalian dan kalian diuji denganku. Aku tidak tahu apakah kemurkaan itu ditujukan kepada diriku dan bukan kepada kalian atau kemurkaan itu ditujukan kepada kalian dan bukan kepada diriku atau kemurkaan itu berlaku umum kepadaku dan juga kepada kalian. Karenanya, marilah kita senantiasa berdoa kepada Allah agar Dia memperbaiki hati-hati kita, merahmati kita, dan mengangkat bencana ini dari kita.”

Pemimpin yang baik bukanlah pribadi yang sombong dan tidak peduli terhadap kesalahan yang telah dilakukannya. Karenanya, dengan lapang dada dan terbuka dia akan bersegera melakukan muhasabah diri, bermohon ampunan-Nya, dan berupaya memperbaiki kesalahan dan kelalaian. Musibah diturunkan Allah di tengah-tengah banyaknya kemaksiatan yang dilakukan oleh manusia. Baik pelanggaran individu maupun pelanggaran secara sistemis yang dilakukan negara dengan tidak diterapkannya syariat Islam secara kaffah. Selayaknya manusia bersegera bertobat, cepat meninggalkan kemaksiatan, dan tidak menunda ketaatan pada aturan Allah SWT yang diterapkan dalam bingkai khilafah Islamiyah. Wallahu a’lam bishowab.[]

Oleh: Kamilah Azizah

Posting Komentar

0 Komentar