Bisakah Demokrasi Sejalan dengan Islam?


Demokrasi, sistem yang diagungkan oleh sebagian besar negara di dunia, termasuk di Indonesia. Tidak sedikit umat Islam menganggap bahwa demokrasi itu baik sehingga menjadikan demokrasi sebagai tumpuan harapan sebagai jalan perubahan kondisi negeri. Bahkan menganggap demokrasi mampu menjadi jalan meraih kebangkitan Islam. Maka pertanyaannya adalah benarkah keyakinan seperti itu?

Hubungan antara Islam dan demokrasi nampaknya bukan hal yang tepat untuk disatukan. Sebab terdapat beberapa nilai demokrasi yang tidak sesuai dengan Islam. Diantaranya adalah, pertama demokrasi bersumber dari kejeniusan manusia. Dalam menentukan sebuah hukum, atas baik buruknya sesuatu, demokrasi bertumpu kepada manusia yang mana sifat dari manusia adalah terbatas. Kedua, akidah yang dilahirkan dari sistem demokrasi adalah pemisahan agama dari kehidupan atau yang biasa kita sebut dengan sekulerisme. Ketiga, prinsip utama demokrasi adalah kedaulatan milik rakyat dan rakyat dijadikan sebagai sumber kekuasaan dalam menetapkan hukum. Keempat, pemikiran demokrasi adalah berdasarkan suara mayoritas yang menentukan baik buruknya sesuatu. 

Keempat hal diatas adalah bukti nyata bahwa demokrasi tidak akan pernah sejalan dengan Islam. Sehingga, jika umat terutama umat Islam menginginkan suatu perubahan yang hakiki, tidak akan pernah terwujud dalam sistem demokrasi. Selamanya tidak akan pernah cocok antara demokrasi dan Islam. Sehingga, jika umat ini menginginkan suatu perubahan yang hakiki, maka harus dimulai dengan perubahan yang sistemik. 

Perubahan Secara Sistemik

Ide-ide Islam akan terwujud jika landasan berpikir dan arah perjuangan politiknya sesuai dengan Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah. Karena Islam memiliki hal yang berbeda dengan demokrasi, diantaranya l:
 
Pertama, Islam tidak menjadikan akal manusia yang terbatas sebagai penentu baik buruknya sesuatu. Namun di dalam Islam, baik buruknya sesuatu hanya bersumber dari Allah. Melalui dalil syara’ yang bersumber dari wahyu Allah SWT berupa Al-Quran dan As-Sunnah. Jika akal manusia yang sangat terbatas dijadikan tolak ukur dalam menentukan baik buruknya sesuatu perbuatan, maka kerusakanlah yang akan terjadi. Fakta sudah berbicara, berbagai kerusakan terjadi di berbagai lini kehidupan. Dengan akalnya manusia bebas membuat dan memilih aturan sesuai dengan kehendaknya dan kepentingannya dalam menentukan kebijakan.

Kedua, Islam memiliki akidah yang benar yakni akidah Islamiyah. Menjadikan seluruh kehidupan baik itu individu, masyarakat, dan negara harus mengacu kepada perintah dan larangan Allah SWT, yaitu berdasarkan hukum-hukum syariat Islam.

Ketiga, dalam Islam kedaulatan adalah milik hukum syara’ yang bersumber dari wahyu Allah SWT. Meyakini bahwa Allah SWT sebagai satu-satunya pembuat hukum. Begitu juga dengan kekuasaan, kekuasaan di dalam Islam harus menerapkan segala aturan yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah SWT. Islam memberikan hak kepada umat untuk memilih pemimpin dan wakil mereka dalam menerapkan perintah dan larangan Allah SWT.

Keempat, Islam tidak mengenal pendapat mayoritas ataupun minoritas dalam menentukan hukum. Namun menjadikan dalil syara’ sebagai landasan utama. Sebab dalam Islam meyakini bahwa yang berhak membuat hukum hanyalah Allah SWT. Sedangkan yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan berbagai hukum syara’ dalam mengurusi urusan rakyat dan menjalankan pemerintahan hanyalah Khalifah saja.

Agar perjuangan umat Islam tidak sia-sia dalam menegakkan keadilan dan ide Islam yang menyeluruh, maka umat Islam harus didukung dengan sistem yang benar yang yaitu sistem Islam dalam bingkai Daulah Khilafah Islamiyah.[]

Oleh: Robby Vidiansyah Prasetio
(Pegiat Majelis Gaul)

Posting Komentar

0 Komentar