Bidik Wakaf: Bukti Kerakusan Sistem Kapitalis




Baru-baru ini pemerintah menghimbau masyarakat untuk melakukan gerakan wakaf, salah satunya melalui instrumen Surat Berharga Negara Syariah (SBSN) atau sukuk. Kata Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam acara konferensi pers virtual ‘Indonesia Menuju Pusat Produsen Halal Dunia’. (dilansir republika.co.id 24/10/2020). 

Potensi wakaf nasional mencapai Rp 217 triliun. Tentu potensi wakaf ini sangat besar sekali, sehingga pemerintah melirik dana wakaf dengan dalih mendukung pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sebelumnya, tahun 2018 pemerintah telah menggunakan dana haji untuk diggunaan pembiayaan insfrastruktur yang mana proyek-proyek tersebut minim resiko dan berprinsip syariah. 
 
Tidak hanya melirik dana wakaf dan menggunakan dana haji sebagai alat pendukung pembangunan nasional, kini pemerintah melirik untuk penerapan ekonomi syariah Sri Mulyani Indrawati mengatakan, “dalam perekonomian syariah yang sejalan dengan kearifan lokal Indonesia, seperti nilai kejujuran, keadilan, dan tolong-menolong. Serta adanya keberpihakan pada kelompok lemah, dan itu semua dapat membantu pemulihan ekonomi nasional.”(dilansir liputan6.com 24/10/2020).

Lalu, mengapa pemerintah tertarik pada Islam, hanya pada dana haji, dana wakaf serta dana zakat saja??. Mengapa pemerintah enggan menerapkan sistem ekonomi secara menyeluruh??

Sesungguhnya, terpuruknya perekonomian Indonesia saat ini, baik sebelum atau saat terjadi pandemi karena diterapkannya sistem ekonomi kapitalis. Di dalam sistem ekonomi kapitalis, yang bersandar pada ekonomi non-rill, yang melahirkan institusi pasar modal, sektor perbankan berbasis riba, sistem keuangan yang bertumpu pada pajak dan utang luar negeri serta sistem moneter berbasis uang kertas. Riba sendiri sangat diharamkan di dalam Islam Qs. Al-Baqarah 175. 

Oleh karena itu satu-satunya langkah untuk memulihkan perekonomian negeri ini dan seluruh dunia adalah dengan kembali menerapkan sistem ekonomi Islam kuat, mandiri dan anti krisis. Sehingga negara akan bertahan jika suatu pandemi menyerang. Sistem ekonomi Islam hanya akan mampu dijalankan secara menyeluruh, jika berada dinaungan khilafah.

Sistem ekonomi Islam didalam khilafah akan mampu mencegah krisis ekonomi berdasarkan prinsip-prinsip berikut:

Pertama, khilafah akan menjalankan politik ekonomi Islam yaitu dengan memberikan jaminan pemenuhan pokok setiap warga negara (muslim dan non muslim) sekaligus mendorong mereka agar memenuhi kebutuhan sekunder dan tersier sesuai dengan kadar individu yang bersangkutan yang hidup dalam masyarakat tertentu.

Kedua, dalam sistem ekonomi Islam mengharamkan praktek riba, baik riba nasiah maupun fadhi. Sehingga khilafah akan menghentikan praktek perbankan konvensional yang ribawi serta seluruh aktivitas ekonomi apapun, baik dalam skala individu atau aktifitas bisnis yang mengandung riba dan tidak sesuai syariah. Allah menegaskan keharaman riba dalam Qs. Al-Baqarah 275. 

Ketiga, khilafah akan menata ulang sistem moneter yakni harus berbasis emas dan perak. Jika negara butuh mencetak uang kertas maka harus di-cover dengan emas dan perak dengan nilai yang sama dan dapat ditukarkan saat ada permintaan. Dengan begitu uang kertas di negara manapun tidak bisa mendominasi uang negara lain. Uang tersebut memiliki nilai instrinsik tetap, tidak berubah.

Keempat, Sistem keuangan didalam khilafah berbasis baitul mal, khilafah tidak akan pernah mengambil utang luar negeri untuk pembiayaan pembangunan sehingga tidak masuk kedalam jebakan utang. Sistem keuangan  baitul mal terbagi menjadi 3 kepemilikan yakni, pos kepemilikan umum, pos kepemilikan negara, pos kepemilikan pribadi. Pos kepemilikan umum diperoleh dari pengelolaan SDA milik umum atau rakyat seperti pertambangan, hutan, laut. Negara khilafah hanya berfungsi sebagai pengelola dan hasilnya dikembalikan 100% untuk memenuhi kebutuhan rakyat baik berupa kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan dan keamanan. 

Negara haram melakukan privatisasi SDA milik umum, apalagi menyerahkannya pada swasta asing maupun lokal. Pos kepemilikan negara bersumber dari fai’, kharaj, dan zakat yang pembelanjaannya sudah ditetapkan oleh syariah. Pos kepemilikan individu bersumber pemasukan bagi rakyat sebagai hasil aktivitas individu mereka baik diperoleh dari hasil bekerja, harta warisan. 

Kelima, khilafah akan menata kebijakan fiskal, yakni menutup semua pungutan pajak. Jika suatu waktu khilafah pada situasi extraordinary dan diharuskan untuk memungut pajak, maka hal ini hanya ditujukan pada kalangan muslim yang mampu dari orang kaya (aghniya’) saja. Ketika situasi extraordinary selesai, maka pajak akan dihentikan.  

Begitu hebatnya sistem ekonomi Islam yang akan dijalankan oleh khilafah, bisa dipastikan sistem ekonomi tersebut bukanlah solusi tambal sulam, karena sudah dibuktikan selama 13.000 tahun lamanya. Masihkah kita bertahan dengan sistem ekonomi yang menyengsarakan ini?

Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar