Barat Berusaha Menjadikan Kaum Muslimah sebagai Penjaga Stabilitas Hegemoninya di Mindanao



Pada 16 November, Manila Times melaporkan bahwa Duta Besar Norwegia untuk Filipina Bjørn Staurset Jahnsen dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) di Filipina Perwakilan Residen Dr. Selva Ramachandran meluncurkan kemitraan baru untuk mendukung pembangunan perdamaian dan kapasitas mediasi konflik bagi perempuan dan keterlibatan aktif pemuda di wilayah Bangsamoro. Dengan kesepakatan tersebut, Norwegia dan UNDP Filipina akan bekerja sama dengan pemerintah BARMM (Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao) untuk merevitalisasi Bangsamoro Women's Commission (BWC) dan Bangsamoro Youth Commission (BYC) melalui berbagai inisiatif peningkatan kapasitas.

Komentar:

Peningkatan kapasitas perempuan dalam menjaga perdamaian adalah strategi para penjajah untuk membungkam dan memanfaatkan korban sebagai pemadam kebakaran dari nyala konflik yang telah mereka sulut sejak hampir lima decade yang lalu di Mindanao. Istilah “perdamaian dunia” yang selama ini didagangkan Amerika Serikat dan sekutunya tidak lain merupakan slogan untuk stabilitas hegemoni mereka di negeri-negeri Muslim, termasuk Mindanao, tanah Muslim yang tidak pernah berhasil ditaklukkan Spanyol selama lebih dari tiga abad.

Diberdayakannya perempuan sebagai penjaga perdamaian di area konflik, adalah gagasan yang absurd karena aturan dan prosedurnya lahir dari lubang sistem kapitalis yang diadopsi oleh negara-negara colonial pemicu peperangan dan konflik. Gagasan ini bermuara pada deklarasi Beijing dan resolusi Dewan Keamanan PBB no. 1325 tentang Perempuan, Perdamaian dan Keamanan, Absurdnya gagasan ini karena mengabaikan fakta bahwa kaum perempuan selalu menjadi korban pertama dari kerusakan perang, konflik dan pendudukan militer, perempuan selalu dilemahkan dan menjadi objek perang; lantas pertanyaannya bagaimana mungkin perempuan tiba-tiba punya kapasitas untuk dilibatkan dalam proses perdamaian padahal ia tidak terlibat sedari awal dalam skema konflik di lapangan? 

Selain adanya agenda politik dari negara-negara besar untuk memanfaatkan kaum Muslimah demi menjaga stabilitas hegemoninya, maka tidak akan ada jawaban lain untuk pertanyaan di atas. Kaum perempuan dan pemuda adalah benteng terakhir masyarakat Muslim namun sekaligus bisa menjadi kunci terbukanya proses sekulerisasi masyarakat Muslim di area konflik. Walhasil, justru dengan diperankannya perempuan sebagai penjaga perdamaian di Mindanao, maka itu sama artinya dengan menjadikan mereka penjaga stabilitas penjajahan Barat di tanah mereka sendiri, di saat yang sama potensi untuk melakukan perubahan hakiki menuju penerapan Islam kaffah akan dihilangkan dari komite perempuan ini, karena mereka  diborgol dan diatur oleh kebijakan-kebijakan, kehendak dan kepentingan negara-negara besar.

Keterlibatan negara Barat seperti Norwegia pada tanah Mindanao sesungguhnya juga tidak aneh, karena negara Barat selalu membawa misi kapitalis di samping misi ‘perdamaian dan demokrasi” yang selalu mereka jual ke negeri Muslim. Sejak 2014, bersama dengan UNDP, Norwegia telah membantu penonaktifan para kombatan menyusul perjanjian damai antara Pemerintah dan Moro Islamic Liberation Front (MILF) pada 2014. Dewan Bisnis Filipina-Norwegia juga telah terbentuk sejak 2011 di mana Dana Pensiun Pemerintah Norwegia Global memiliki ekuitas yang tersebar pada 25 perusahaan Filipina, senilai USD 221 juta. Di antara perusahaan yang dipilih negara Norwegia untuk berinvestasi adalah Ayala, Bank of the Philippine Islands, Jollibee Foods dan Petron.
Di sisi lain, rezim Filipina adalah rezim yang sangat taat terhadap arahan Barat, mereka juga punya kepentingan besar agar wilayah Mindanao tetap stabil setelah kebijakan otonomi dengan format baru diterapkan mulai 2019.

Format otonomi baru itu sekarang disebut BARMM yang merupakan buah dari perjanjian damai antara Muslim Mindanao dengan rezim sekuler Filipina, menggantikan Wilayah Otonomi Muslim Mindanao (ARMM) yang dianggap oleh Presiden Filipina sebagai “percobaan yang gagal”. Meski demikian, otonomi (dalam berbagai bentuknya) tidak akan pernah memberikan perlindungan dan kemerdekaan sejati bagi Muslim Mindanao termasuk kaum Muslimah dan anak-anak Moro yang puluhan tahun hidup tertindas hingga lebih dari 120 ribu nyawa Muslim Moro melayang selama 50 tahun terakhir. Jaminan tanah, harta dan kehormatan tetap dalam resiko besar. Wilayah Muslim terus menyusut, kemiskinan tetap lestari, pembunuhan terus terjadi, di saat yang sama inkompetensi penguasa Muslim lokal akan terus dieksploitasi untuk menjelekkan ajaran Islam dan menunjuk hidung kaum Muslim.
 
Upaya melibatkan perempuan Muslim dalam perdamaian dan demokrasi sesungguhnya tidak berbeda dengan upaya mengaburkan identitas sejati umat Islam di Filipina Selatan, yang akan mempercepat proses aneksasi wilayah selatan Filipina yang sangat kaya akan sumberdaya alam, dan semakin menjinakkan umat Islam agar menjadi lebih moderat, pragmatis sehingga menyakini bahwa demokrasi adalah kancah perjuangan Islam yang ideal. Semua upaya yang dilakukan oleh penguasa kufar Filipina dan lembaga-lembaga internasional ini tidak lain bermuara karena mereka tidak menginginkan Islam tegak di Filipina Selatan. 

Wahai saudariku tercinta Muslimah Mindanao! ingatlah bahwa jalan satu-satunya untuk merdeka adalah kembali pada pangkuan Islam dan bersatu dengan seluruh umat Islam di bawah naungan Khilafah! Sadarilah bahwa umat Islam tidak boleh kembali masuk perangkap musuh untuk kesekian kalinya, kekuatan umat Islam tidak boleh dilucuti oleh perangkap bernama demokrasi dan nasionalisme! Tetaplah konsisten dengan jalan perubahan melalui metode dakwah yang lurus yang dicontohkan oleh Rasulullah Saw, karena itu  bergabunglah dengan perjuangan demi tegaknya Khilafah Islam yang kedua yang akan membungkam siapapun yang menyerang dan menodai kehormatan kaum Muslimah di seluruh dunia di bawah kalimah Tauhid dan pemerintahan Islam.
 
oleh: Dr. Fika Komara

Posting Komentar

0 Komentar