Bagaimana Islam Mengelola Energi?




Pemkab Sumedang berencana akan mengembangkan energi panas bumi di Gunung Tampomas kembali, setelah tahun 2010 lalu belum berlanjut lagi dikarenakan banyaknya penolakan dari masyarakat sekitar. Bupati Sumedang, Dony Ahmad Munir mengatakan Sumedang memiliki sumber energi panas bumi yang ada di Gunung Tampomas sangat bisa dimanfaatkan untuk tenaga listrik.

"Mudah-mudahan pengembangan panas bumi di Sumedang bisa cepat terwujud dan memberikan kemanfaatan bagi masyarakat Sumedang, terutama manfaat dari energi listrik dan manfaat ekonomi lainnya," Dony kepada detikcom melalui pesan singkat, Selasa (13/10/2020).

Kemudian Kementrian ESDM mengatakan hal yang serupa. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana mengatakan wilayah di Jawa barat sering disebut lumbung panas bumi dengan panas 5.260 mega watt, dengan rincian 50 mega watt ada di Sumedang, dan yang sudah dimanfaatkan baru 1.196 mega watt. "Sebenarnya sudah sangat bagus dari sisi implementasi secara umum di Jawa Barat dan kita sudah mengetahui di Sumedang sudah mempunyai potensi seperti itu," katanya.

Kemudian, berdasarkan dokumen resmi Pemda Jawa Barat  tertera bahwa pengembangan panas bumi Gunung Tampomas diperuntukan untuk memenuhi pasokan listrik daerah Pantura dan Bandara Internasional Kertajati. Hal tersebut juga berkaitan dengan proyek Jawa Barat yang akan membangun kawasan metropolitan Segitiga Enas Rebana yang mencakup wilayah Cirebon, Patimban, dan Kertajati. Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, bahwa Segitiga Emas Rebana yang nantinya akan dibangun 10 kota baru, dan telah mendapat investor dari Jepang dan Taiwan. Tentunya proyek-proyek besar tadi membutuhkan pasokan listrik yang besar, maka potensi listrik geothermal di Sumedang sangat dibutuhkan.

Sebenarnya pengembangan energi panas bumi Gunung Tampomas ini sudah digagas sejak lama yaitu semenjak tahun 2010, namun proyek ini tertunda pelaksanaannya karena belum padunya komunikasi antara masyarakat setempat dan pemerintah juga pengembang. Pemerintah mengklaim bahwa dengan pembangunan ini akan mampu menyerap tenaga kerja, dan pemerintah setempat juga akan mendapatkan keuntungan lainnya berupa dana bagi hasil dari pengusaha panas bumi. Namun warga sekitar Gunung Tampomas ketika itu menolak pembangunan ini karena dampak negatif yang akan dirasakan oleh warga sekitar ketika pembangunan itu benar-benar akan dilaksanakan, sehingga pengembangannya terhambat dan direncanakan akan dikembangkan lagi tahun ini.

Ketika kita melihat hal ini terjadi, untuk pengelolaan energi panas yang merupakan milik umum yang seharusnya dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Namun pada saat ini skema pengelolaan energi di Indonesia menggunakan skema kapitalisme. Dimana energi boleh dikelola oleh swasta dan listriknya dijual ke PLN. Penguasaan swasta terhadap energi ini menjadikan listrik mahal bagi rakyat. Kemudian ketika dikelola oleh swasta jarang memperhatikan AMDAL (Analisis Dampak Lingkungan) yang benar  sehingga tak jarang warga sekitar yang menjadi korban dan terkena dampaknya, maka wajar masyarakat sekita pembangunan menolak hal tersebut.

Di dalam Islam, pngelolaan listrik, energi wajib dikelola oleh negara, karena termasuk ke dalam kepemilikan umum. Listrik dikelola untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kepentingan segelintir pengusaha. Menurut pandangan Islam, hutan, air, dan energi adalah milik umum. Hadits Rasulullah SAW:

‘‘Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput dan api,“ (HR Abu Dawud, Ahmad, Ibnu Majah) (Imam Asy Sayukani, Nayl al Authar, halaman 1140)
Maka, pengelolaannya tidak boleh diserahkan kepada swasta (corporate based management) tapi harus dikelola sepenuhnya oleh negara (state based management) dan hasilnya harus dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk.  Pengelolaan negara terhadap sumber daya alam ini menghasilkan dua keuntungan
Hasil pengelolaannya menjadi sumber pemasukan yang cukup besar untuk menyejahterakan rakyat dan negara bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap utang.

Pengeluaran negara dari sumber daya alam ini bisa dialokasikan untuk berbagai kebutuhan, seperti biaya eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, mulai dari biaya tenaga kerja, pembangunan infrastruktur, penyediaan perlengkapan, dan segala hal yang berhubungan dengan dua kegiatan pengelolaan sumber daya alam. Kemudian hasilnya dikembalikan kepada rakyat sebagai pemilik sumber daya alam itu. 

Khalifah boleh dan bisa membagikannya secara langsung dalam bentuk benda yang memang diperlukan atau dalam wujud layanan kebutuhan dasar seperti pendidikan dan kesehatan murah juga infrastuktur lainnya. Konsep Islam dalam pengelolaan sumber daya alam ini memastikan hasil kekayaan alam Indonesia kembali kepada rakyat. Walhasil, rakyat akan merasakan kemakmuran dalam arti sebenarnya. Wallahu a’lam bishowab.[]


Oleh: Evalasari, S. Pd.
Sumedang

Posting Komentar

0 Komentar