Fenomena UM Daerah yang tak Sejalan dengan Pusat, Direktur Pamong Institute: Aneh!



TintaSiyasi.com-- Kebijakan pemerintah pusat terkait Upah Minimum (UM) yang tidak sejalan dengan pemerintah daerah, dinilai Direktur Pamong Institute Wahyudi al Maroky sebagai suatu fenomena yang sangat aneh. 

"Fenomena daerah yang tak sejalan dengan kebijakan pusat itu sangat aneh," ujarnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (5/11/2020).

Ia mengatakan, kebijakan pemerintah pusat tidak menaikkan UM (Upah Minimum) 2021 tidak mendapat sambutan baik dari pemerintah daerah dan rakyat yang selama ini menuntut dibatalkannya Undang-undang Omnibus Law.

"Kebijakan untuk tidak menaikkan Upah Minimum 2021 itu jelas dianggap tak berpihak pada rakyat. Beberapa pemerintah daerah justru mengambil kebijakan berbeda dengan pusat, yakni menaikkan Upah Minimum 2021," ungkapnya.

Terkait ketidakselarasan kebijakan pemerintah pusat dan daerah itu, ia mengungkapkan tiga gejala yang sangat penting untuk diperhatikan. 

Pertama, gejala rapuhnya wibawa kepemimpinan pemerintah pusat. "Jika saja kewibawaan pemerintah pusat begitu besar, maka sangat kecil kemungkinan ada daerah yang berani berbeda dengan kebijakan pusat. Adanya perbedaan kebijakan daerah dengan Pusatnya bisa menjadi salah satu indiskasi melemahnya wibawa pemerintah pusat," tuturnya.

Kedua, minimnya etika pemerintahan. "Dari sudut pandang etika, jelas tidak sopan (etis) jika daerah tidak ikut kebijakan pusat. Ini bisa menjadi budaya buruk pemerintahan," tandasnya.

Ia menegaskan bahwa pemerintah harusnya memberikan penjelasan secara logis, tentang otonomi yang dikhususkan maupun yang diistimewakan, sebagaiana yang telah diatur oleh Undang-undang Otonomi kekhususan dan keistimewaan.

Ketiga, pemimpin daerah lebih ingin mendekati rakyatnya. "Gejala pemimpin yang ingin lebih dekat dengan rakyatnya saat menjelang pesta demokrasi bukanlah hal baru. Wajar saja para pemimpin daerah ingin meraih benefit (keuntungan) politik dari rakyatnya. Apalagi menjelang pesta demokrasi pilkada langsung saat ini," tegasnya.

Menurutnya, pemerintah daerah yang baik mestinya mendengar suara rakyatnya untuk dikomunikasikan dengan pemerintah pusat atas keinginan rakyatnya. "Sehingga tidak terjadi lagi perbedaan kebijakan pemerintah pusat dan daerahnya," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar