Anak-Anak, Santapan Empuk Sistem Kapitalis



Lagi-lagi kekerasan pada anak terjadi. Kekerasan pada anak terjadi di sejumlah daerah, seperti di Jawa Timur, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Jawa Timur Andriyanto mengungkapkan masih tingginya tingkat kekerasan terhadap perempuan dan anak sepanjang 2020. Data Sistem Informasi Online Kekerasan Ibu dan Anak (Simfoni) mengungkapkan adanya 1.358 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Jatim, yang tercatat hingga 2 November 2020. (dilansir republika.co.id 3/11/2020)

Sedangkan di daerah Bantul, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kabupaten Bantul Muhamad Zainul Zain menyebut, pada 2019 jumlah laporan yang masuk kepada PPA tercatat ada 155 kasus. Sedangkan di 2020, yang baru dihitung sampai dengan Oktober kemarin, jumlah kasus sudah menembus angka 120 kasus terlapor.

Sungguh ironis dari hari ke hari angka kekerasan terhadap anak semakin tinggi. Bahkan UU perlindungan anak, meski sudah revisi 2 kali tidak mampu mencegah kekerasan pada anak, justru kekerasan pada anak meningkat. Apa yang sebenarnya menjadi penyebab terjadinya kekerasan pada anak? Apa upaya negara dalam menyelesaikan kekerasan pada anak?

Maraknya kekerasan pada anak menandakan adanya pemahaman yang salah dalam masyarakat, termasuk para orang tua. Keberadaannya sebagai ‘anak’ seolah tidak disadari, bahkan seolah dianggap obyek yang berada dalam kekuasaannya sehingga dapat diperlakukan sekehendak hati.

Keberadaan anak sebagai amanah dari Allah, yang harus dijaga dan dididik dengan baik seolah lenyap dalam benaknya. Bahkan mereka lalai akan adanya pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak di akhirat. Karena itu, beragam aturan yang dibuat negara, bahkan ratifikasi dari konvensi internasioanl yang dipaksakan tidak akan pernah bisa memberantas bahkan mencegah kekerasan terhadap anak.

Kejahatan seksual akan menjadi monster di negara-negara penganut sistem sekuler, termasuk di negeri muslim. Akar dari permasalahan ini, karena kehidupan liberal yang berasas sekulerisme, yakni memisahkan agama dengan kehidupan yang dianut oleh negara-negara Barat.

Berbagai faktor terjadinya kekerasan pada anak, dari masalah hukum yang mana hukuman bagi para pelaku kekerasan terhadap anak dibilang cukup ringan, sehingga timbul rasa tidak puas dari korban kejahatan atas hukuman yang diberikan oleh pengadilan. Kemudian, faktor internal yang mana banyak pelaku kejahatan ditengah masyarakat berasal dari orang-orang terdekat. 

Disini masalah internal seperti runtuhnya moralitas keluarga yang mendorong terjadinya inses yang menjadikan anak menjadi korban kekerasan, baik dari orang tua dan saudara (tiri maupun kandung) dan sanak keluarga lainnya yang bermental bejat. 

Ada juga faktor pendidikan, yang mana orang tua sangat mempercayai kepada institusi pendidikan, sehingga melemahkan pengawasan peran mereka. Jika ditelaah institusi pendidikan belum bisa bahkan tidak bisa mengawasi sepenuhnya anak-anak kita. Oleh karena itu, anak kita rawan menjadi mangsa predator yang berkeliaran di sekolah.

Permasalahan anak tidak dapat diselesaikan secara individu, oleh karenanya membutuhkan sebuah institusi negara yang mampu menjaga jiwa, keturunan, akal, kemuliaan, harta, agama dan keamanan. Institusi tersebut hanya ada dalam bingkai khilafah. Disinilah peran khilafah sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalah kekerasan pada anak, 

Pertama, penanaman Aqidah Islam. Seorang khalifah berkewajiban mendorong setiap individu warga negara untuk taat terhadap aturan Allah SWT. Negara juga mengharuskan penanaman akidah Islam pada diri setiap individu melalui pendidikan formal maupun nonformal melalui beragam sarana dan institusi yang dimiliki negara.

Kedua, penerapan sistem ekonomi Islam. Karena tekanan ekonomi memaksa sebagian besar ibu, yang peran utamanya sebagai pendidik dan penjaga anak tidak berjalan, mereka terpaksa meninggalkan anak untuk bekerja. Ada juga anak yang terpaksa menghidupi dirinya sendiri dengan menjadi anak jalanan yang rawan tindak kekerasan dan kejahatan. 

Karenanya, Islam mewajibkan Negara menyediakan lapangan kerja yagn cukup dan layak agar para kepala keluarga dapat bekerja dan mampu menafkahi kelaurganya. Sehingga krisis ekonomi yang memicu kekerasan anak oleh orang tua yang stres bisa dihindari; para perempuan akan fokus pada fungsi keibuannya (mengasuh, menjaga, dan mendidik anak) dan mereka tidak dibebani tanggung jawab nafkah.

Ketiga, khilafah wajib menerapkan sistem sosial yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan sesuai ketentuan syariat. Di antara aturan tersebut adalah: perempuan dan laki-laki diperintahkan untuk menutup aurat dan menjaga kesopanan, larangan berkhalwat, larangan memperlihatkan dan menyebarkan perkataan serta perilaku yagn mengandung erotisme dan kekerasan (pornografi dan pornoaksi). Selain itu, negara juga akan menutup semua mata rantai penyebaran situs-situs porno di berbagai media yang akan mampu menimbulkan syahwat yang liar.

Keempat, penerapan sanksi. Negara akan memberikan sanksi yang tegas dan keras terhadap pelaku kekerasan maupun kejahatan terhadap anak, baik fisik maupun seksual. Di mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan orang lain. Secara keseluruhan, sistem Islam (khilafah) akan menciptakan suasana kondusif bagi perlindungan terhadap anak dari berbagai faktor pemicu kekerasan terhadap anak, mengunci pintu munculnya kekerasan anak, memberikan hak anak sesuai fitrah tanpa mengeksploitasi.

Saatnya umat untuk mencampakkan sistem yang dzalim ini, sistem yang tidak memanusiakan manusia. Hanya dalam sistem pemerintahan khilafah semua kebijakan itu dapat berjalan. Sebagai umat muslim kita wajib untuk menegakkan syariat Islam secara menyeluruh.[]

Oleh: Alfia Purwanti, S.M

Posting Komentar

0 Komentar