Ahmad Khozinudin Ungkap Proses Hukum Gus Nur Tidak Menghormati Asas Kepastian Hukum




TintaSiyasi.com-- Tim Advokasi Ustaz Sugi Nur Raharja alias Gus Nur, Ahmad Khozinudin S.H mengungkapkan bahwa proses hukum terhadap kliennya itu tidak menghormati asas kepastian hukum.

"Bahwa proses hukum terhadap Gus Nur tidak menghormati asas kepastian hukum bagi Gus Nur," ujarnya, Kamis (26/11/2020) di Jakarta.

Ia mengungkapkan, pada tanggal 6 November 2020 Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divisi Humas Polri kepada Brigjen Pol. Awi Setiyono mengatakan bahwa berkas perkara Gus Nur sudah masuk pada tahap finalisasi dan berkas akan segera dilimpahkan ke Kejaksaan.

"Namun faktanya, pada Jumat 13 November 2020 penyidik Ditsiber Polri justru memperpanjang status penahanan hingga 40 hari berikutnya. Semestinya, jika berkas telah lengkap segera dilimpahkan kepada kejaksaan dan agar segera disidangkan. Bukan malah memperpanjang status penahanan yang zalim terhadap Gus Nur," ujarnya.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan hingga hari ini belum ada keputusan hukum yang menyatakan Gus Nur bersalah. Sehingga menurutnya, Gus Nur wajib diperlakukan dengan asas praduga tidak bersalah dan diperlakukan secara adil di muka hukum.

Ia mengatakan, jika proses hukum belum bisa dilimpahkan ke pengadilan dan penyidik belum bisa melengkapi berkas perkara, seharusnya penahanan Gus Nur ditangguhkan. "Atau jika tetap dalam status ditahan, penyidik dapat mengalihkan penahanan dari penahanan di rumah tahanan dialihkan menjadi tahanan rumah atau tahanan kota," jelasnya.

Ia meyakini, Gus Nur tidak melakukan tindakan pencemaran dan/atau menyebarkan kebencian serta permusuhan berdasarkan SARA sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat (3) Jo pasal 45A ayat (3) dan/atau pasal 28 ayat (2) Jo pasal 45A ayat (2) UU Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Menurutnya dalam perkara tersebut, Gus Nus sesungguhnya sedang menjalankan hak konstitusional sebagai warga yaitu menyatakan pendapat sekaligus menjalankan aktivitas dakwah amar ma'ruf nahi mungkar.

"Menurut ketentuan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyatakan: setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar