TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Welcome Tuan Investor, Indonesia Siap Diborong!



Menteri Badan Usaha Milik Negara mengungkapkan beberapa manfaat dari keberadaan Undang Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan dalam rapat paripurna Senin (5/10/2020). Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengatakan Undang Undang (UU) Cipta Kerja akan memudahkan investor asing beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, akan lebih banyak lapangan kerja yang mampu menyerap tenaga kerja. Erick mengatakan kesempatan kerja akan meningkatkan konsumsi rumah tangga. Hal itu akan berkontribusi kepada peningkatan produk domestik bruto.

Ia menyebut sepertiga perekonomian Indonesia digerakkan oleh BUMN. Menurutnya, perseroan pelat merah terbuka untuk kerja sama dengan pihak swasta dan investor asing.Erick mencontohkan pembicaraan tentang baterai kendaraan listrik dengan perusahaan China, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, pengembangan kolaborasi dengan perusahaan dari Amerika Serikat tentang gasifikasi batu bara untuk mengurangi impor LPG juga dilakukan. Dengan mengubah batu bara menjadi dimethyl ether [DME] yang dapat menggantikan LPG dan sebagai bahan bakar untuk mesin diesel dan turbin gas. Erick mengatakan bahwa semua itu untuk meningkatkan rantai nilai Indonesia.

Ia menambahkan Indonesia juga menjalin kerja sama dengan Uni Emirat Arab. Kolaborasi itu untuk mengembangkan kilang petrokimia dan mengkaji pengembangan smelter baru di Indonesia.Untuk pekerja yang ada, Undang Undang baru [omnibus law] mempertahankan perlindungan pekerja serupa yang diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, Omnibus Law memberikan perlindungan tambahan berupa dana kompensasi bagi pekerja yang terkena PHK papar Erick. (bisnis.com. 06/10/2020)

Pengesahan RUU Cipta kerja atau yang tadinya bernama Omnibus Law terlihat sangat tergesa-gesa dan mendesak. Meskipun sudah sejak awal dibincangkan dan masih jadi draft RUU, kebijakan ini ditolak oleh mayoritas buruh dan masyarakat Indonesia. Karena dinilai hanya merugikan kaum buruh juga mengakibatkan banyak kerugian untuk negeri sendiri. Namun apalah daya, kekuasaanlah yang paling menentukan keputusan. Apalagi dengan dalil demokrasi yang menjujunjung suara mayoritas, jalan DPR menjadi lebih mulus. Bukankah hapir seluruh partai yang ada di parlemen adalah fraksi pendukung rezim? Tentu suara terbesar adalah setuju. 

Secara personal tentu tetap ada yang menolak dan berusaha menyampaikan aspirasi  masyarakat yang berada di luar gedung DPR. Tetapi kembali, jika hanya satu atau dua orang suara saja yang membawa kepentingan dan kebenaran untuk negeri, no effected! 

 Aksi protes semakin meluas  dari berbagai kalangan, sayangnya RUU sudah sah dan sudah bisa dipakai serta jadi senjata untuk memuluskan isi dari RUU tersebut. Ironisnya, mereka yang protes akan dianggap melawan UU dan pemerintah. Akibatnya bisa fatal dan berujung buih. Bahkan saat mengamankan aksi protes, aparat terlihat tidak lagi memiliki rasa persaudaraan sebangsa dan setanah air bagi para demonstran. Para demonstran dan aparat terlihat seperti dibenturkan dengan keras. Padahal, aksi protes hanyalah menyuarakan haknya dan mengoreksi pemimpinnya. Ternyata dalam rezim diktator hari ini, demo diartikan sebagai kejahatan dan bentuk perlawanan terhadap pemerintah. 

Jika rakyat tidak protes, adakah jalan lain untuk bersuara di negeri ini? Terlepas apakah ada hasil atau tidak, rakyat hanya mencoba berusaha menggunakan hak dan kewajibannya demi kebaikan bersama. Sementara penguasa, terus mengeluarkan kebijakan yang menyakiti rakyatnya. Inikah hadiah dua periode rezim yang katanya merakyat? Inikah cost dari anggota dewan yang sebelum terpilih mengaku saudara saat kampanye Pileg?

Sementara Menteri BUMN sudah memberikan keterangan yang cukup jelas, bahwa rencana pengesahan UU Cipta Kerja adalah strategi untuk menjalin kerjasama investasi yang lebih mudah dan efisien antara pemerintah dengan pengusaha swasta juga asing. Bahkan Erick sudah menyampaikan perlunya perusahaan plat menjalin kerjasama dengan para investor asing. Dan negara-negara yang kini menunggu hasil pengesahan RUU Cipta Kerja pun sudah ia sebutkan terang-terangan. Seperti China, USA, Korea, dan sebagainya. Lalu, rakyat mau apa? Kira- kira seperti itulah kalimat yang ingin dilontarkan pemerintah kepada rakyat.

Penguasa telah memberikan jalan yang begitu mulus bagi para elit kapitalis global untuk masuk menjajah atas nama kemudahan inevestasi. So, tidak ada kata yang bisa diucapkan lagi selain ,” Welcome Tuan Investor, Indonesia Silahkan Siap Diborong”. Para Tuan Elit Kapitalis  dilayani dengan mulus dan digelar karpet merah oleh penguasa. Sungguh menyakitkan! 

Penguasa terus berusaha meyakinkan bahwa dengan meningkatkan kemudahan investasi bagi para investor swasta dan asing, Indonesia mendapatkan keuntungan dan peningkatan perekonomian bangsa, khususnya perluasan lapangan kerja. Memang ada benarnya. Karena dengan membuka investasi, akan banyak perusahaan dan juga proyek-proyek baru muncul. Tentu membutuhkan tenaga kerja, mulai dari ahli maupun kuli. 

Tetapi tidak semua yang disampaikan manis bak madu terealisasi di lapangan. Faktanya, yang ditelan oleh rakyat adalah racun berbisa yang pelan-pelan mencekik lalu membunuh. Sebelum disahkannya RUU Cipta Kerja, perusahaan –perusahaan asing yang masuk justru telah membawa pekerja mereka dari negaranya sendiri. 

Mulai dari kuli hingga tenaga ahli. Bahkan gaji yang diberikan di atas UMR Indonesia. Sementara untuk warga pribumi? Malah sebaliknya. Semakin sulit mendapatkan pekerjaan. Lahan semakin sempit akibat pembangunan perusahaan asing, dan kantor-kantor mereka juga diisi karyawan imigran yang katanya profesional. Lalu, dimana untungnya bagi rakyat? 

Apalagi stelah RUU Cipta Kerja disahkan, sebagaimana banyak pakar ekonomi telah menganalisis isi dan konsep RUU Ciptakerja hanyalah berpihak untuk pemodal bukan pekerja. Bahkan sangat merugikan Indonesia kelak secara ekonomi. Yang diuntungkan hanyalah kaum kapitalis yang berinvestasi.

Ide Erick Tohir untuk menarik investor ke BUMN sebesar-besarnya menunjukkan bahwa kapitalisme telah mencengkram negeri ini. BUMN yang harusnya dinasionalisasi bukan diprivatisasi oleh segelintir orang yang memiliki modal dengan alasan kerjasama investasi. 

Alangkah semakin hancurnya negeri ini jika BUMN saja kelak akan dikuasai dan dikelola asing secara mayoritas. Lalu, dimana lagi kedaulatan negeri ini tersisa? Seharusnya pemerintah dan para wakil dewan yang terhormat memahami bahwa investasi asing adalah kedok penjajajahan ekonomi gaya baru oleh kapitalisme global. 

Sungguh sangat disayangkan bila asset-aset negeri yang menjadi warisan anak cucu bangsa ini tergadai. Negeri gemah ripah loh ji nawe yang dikenal oleh dunia, akan semakin tenggelam dan dimangsa oleh serigala-serigala berbulu domba.

Inilah wajah asli dari demokrasi kapitalis. RUU Cipta kerja adalah buah kontrak politik kepentingan penguasa dan pengusaha. Cost demokrasi setiap tahun yang harus dibayar sangatlah mahal hingga harus menggadaikan negeri ini kepada mereka yang memberikan modal dalam pelaksaan pesta demokrasi untuk meraih kekuasaan. Mau tidak mau, bagi yang berhubungan dengan peminjam modal tentu harus balas budi dan melaksanakan kontrak kepentingan bersama mereka saat kekuasaan berada ditangan. 

Semakin hari, Indonesia semakin tergadai dan tidak jelsas arah. Hanya satu yang benar-benar jelas, yaitu kerusakan dan kesengsaraan. Oleh karena itu, semoga tragedy pengesahan UU Ciptakerja yang disahkan oleh DPR menjadi pembuka kesadaran sepenuhnya bagi rakyat, bahwa sudah tidak mungkin lagi mempertahankan sistem demokrasi kapitalis. Indonesia butuh perubahan yang revolusioner demi menyelamatkan asset-aset bangsa dan juga mengusir para penjajah yang berkedok investor dari kaum korporat global. 

Sesungguhnya, Allah SWT telah menurunkan Islam sebagai problem solver bagi manusia. Segala permasalahan hidup termasuk urusan negara diatur didalamnya. Islam adalah Din yang membawa keselamatan dan rahmat jika diterapkan secara totalitas. Dengan penerapan sistem Islam, maka tidak ada ruang bagi penjajah untuk menguasai sejengkal pun tanah di negeri ini dan tidak akan berani merampok kekayaan alamnya dengan nama investasi.

Jika ingin negeri ini segera bisa diselamatkan sebelum jatuh ke jurang dengan penyelasan yang menyakitkan, segeralah kembali kepada aturan Sang Pembuat Aturan yaitu Allah swt. Wallahu a’lam bissawab.[]

Oleh: Nahdoh Fikriyyah Islam
(Dosen dan Pengamat Politik)

Posting Komentar

0 Komentar