TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Wahai Mahasiswa, Wujudkanlah Perubahan Hakiki

Sumber foto: Fb gema pembebasan Jakarta

Demo penolakan UU Ciptaker beberapa hari lalu cukup menggemparkan. Berbagai lapisan masyarakat turut serta menolak, mulai dari kalangan buruh hingga mahasiswa. Mahasiswa yang turut serta pun merata di berbagai kota. Bahkan hingga tanggal 16 oktober kemarin pun aksi mahasiswa masih berlanjut untuk meminta dicabutnya UU ciptaker.

UU Ciptaker memang kontroversial, tidak hanya dianggap UU “Ghoib” yang hingga kini belum jelas draf mana yang di sahkan, banyak pula pasal-pasal bermasalah yang isinya cenderung merugikan rakyat terutama kaum buruh bahkan berpotensi pada eksploitasi lingkungan. Pakar Hukum Lingkungan dari Universitas Gadjah Mada, Totok Dwi Widiantoro mengatakan,”Spirit dan semangat UU ini berorientasi utama pada ekstraksi. Jadi mengejar kepentingan eksploitasi lingkungan dn sumber daya alam, termasuk manusia,” (dikutip dari cnnindonesia.com-17/10/2020)
 
Akan tetapi respon pemerintah terhadap aksi demo yang dilakukan mahasiswa ini, tidak bersambut. Bukannya melakukan hearing untuk mendengarkan aspirasi dari intelektual muda, namun sebaliknya justru menegasikan aksi demo tersebut. Mulai dari mengatakan bahwa ada sponsor dibalik aksi mahasiswa, hingga ancaman bagi mahasiswa yang ikut demo, seperti ancaman nilai akademis hingga kehilangan kesempatan kerja. Bahkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Surat Edaran Resmi tentang Pelarangan mahasiswa untuk ikut aksi demo Omnibus Law (pikiran-rakyat.com-17/10/2020).

Ini bukan kali pertama, saat aksi demontrasi menolak Revisi UU KPK dan RUU KUHP pun respon pemerintah juga demikian. Bahkan tak segan mereka menembakkan gas air mata hingga melakukan tindak kekerasan untuk memaksa massa demo membubarkan diri. Seolah kebebasan mengutarakan pendapat tak diberi ruang, dan siapa pun yang bersuara melawan rezim akan diberi cap negatif, termasuk mahasiswa, sekalipun demo itu untuk menyuarakan aspirasi rakyat.

Demikianlah watak demokrasi sesungguhnya, yang lahir dari rahim sekulerisme. Kebebasan berpendapat yang sering di elu-elukan hanyalah topeng untuk menutupi watak sesungguhnya. Demokrasi menjadikan kedaulatan di tangan rakyat, bukan dalam artian seluruh rakyat mulai dari yang kaya hingga miskin, tapi hanya sebagian rakyat yang memiliki kepentingan alias pemegang kekuasaan yang sesungguhnya dalam sistem kapitalisme yaitu para kapital atau pengusaha.

Kedaulatan ini memposisikan diri mereka sebagai pembuat aturan, sehingga mereka bebas membuat dan mengesahkan aturan dan undang-undang (UU) yang bisa memuluskan kepentingannya tanpa melihat dampak yang akan diterima oleh masyarakat secara luas. Maka proses birokrasi maupun aksi penolakan dari rakyat pun tak akan bisa menghentikan pengesahan UU yang sudah menjadi pesanan para pengusaha. Termasuk suara aspirasi mahasiswa yang merupakan kalangan intelektual.

Padahal, ketika mahasiswa berusaha menyuarakan aspirasi rakyat akibat aturan yang tidak berpihak pada rakyat kecil, sejatinya mereka melihat persoalan dari kaca mata rakyat. Hal Ini merupakan sebuah kemajuan dalam pemikiran, mengingat beberapa tahun terakhir mahasiswa tak sering turun ke jalan untuk menyuarakan suara rakyat, dan cenderung asik dengan diskusi di ruang-ruang kampus. 

Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G), Satriawan Salim, mengapresiasi aksi demo mahasiswa yang menunjukkan kepedulian pada persoalan rakyat. Salim mengatakan,”Apalagi para mahasiswa, belajar tak hanya di ruang kuliah yang terbatas tembok, ruang kuliah sesungguhnya para mahasiswa adalah lingkungan masyarakat itu sendiri. Mengikuti aksi demonstrasi adalah bagian dari laboratorium sosial mahasiswa sebagai agen perubahan. Menjauhkan masyarakat dari rakyat, sama saja menjauhkan ikan dari lautan luas.” (dikutip dari pikiran-rakyat.com-17/10/2020).

Mahasiswa sebagai intelektual muda memang memiliki peran penting bagi masyarakat. Tak hanya sebagai penuntut ilmu yang nantinya digunakan untuk kepentingan masyarakat, namun juga sebagai sebagai social control yang menjaga nilai dan norma social yang ada ditengah masyarakat agar tetap berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karenanya ketika ada kejanggalan atau kekeliruan yang terjadi di masyarakat mahasiswa bertugas untuk mengkritisi dan mencarikan solusi untuk memperbaikinya. Kemudian selanjutnya mengarahkan kepada perubahan yang lebih baik sebagai perannya sebagai agent of change.

Namun kini peran-peran tersebut justru malah dikerdilkan. Mahasiswa hanya diminta fokus pada diskusi-diskusi dan kajian-kajian semata tanpa aksi nyata. Bahkan sistem pendidikan tinggi yang ada men-create para mahasiswa cenderung memiliki intrepreneur (pengusaha) atau cenderung individualis yang mementingkan kepentingan pribadinya. Alhasil kebanyakan dari mereka bukan menjadi aktivis tapi justru apatis. Maka ketika kini mahasiswa sudah mulai aktif menyuarakan kepentingan rakyat dan mengkritisi kebijakan pemerintah yang dzalim, ini hendaknya di apresiasi. Namun sayangnya sistem dan rezim yang ada justru sebaliknya.

Maka seharusnya para mahasiwa juga mulai memikirkan lebih mendalam bahwasanya munculnya berbagai kebijakan yang tak berpihak pada rakyat selama ini, yang muncul sejak indonesia merdeka hingga kini, dan adanya para penguasa negeri ini yang merupakan oligarki yang berpihak pada kepentingan kapitalis adalah akibat diterapkannya sistem kapitalisme di negeri ini. Sistem kapitalis yang lahir akibat adanya otoriter gereja pada masa renaissance ini, memunculkan jalan tengah yaitu asas Sekulerisme yang memisahkan agama dari pengaturan negara, sehingga pembuatan aturan negara diserahkan kepada manusia yang terwujud dalam parlemen.

Kapitalisme yang berasaskan sekulerisme ini bertentangan dengan akidah Islam yang dianut mayoritas penduduk negeri ini. Karena Islam yang berasal dari Pencipta manusia yaitu Allah SWT telah sempurna dan memiliki aturan bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk pengaturan untuk bernegara. 

Wahai mahasiswa muslim, lihatlah persoalan yang ini dengan kacamata islam sebagai Pandangan Hidup kalian. Maka kalian akan melihat persoalan mendasar yang sebenarnya terjadi di negeri ini adalah karena aturan yang diterapkan bukan dari Allah SWT tapi justru lahir dari akal manusia yang lemah dan sarat dengan kepentingan. Maka sesungguhnya solusi yang dibutuhkan bukan sekedar mencabut UU Ciptaker saja. Tetapi butuh Perubahan Hakiki yaitu mengganti sistem kapitalis yang saat ini diterapkan dengan Sistem Islam yang Mulia. Wallaahu’alam bi showab. []


Oleh: Nur Farihatullaili, ST (Aktifis Muslim)


Posting Komentar

0 Komentar