TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Ciptaker Untungkan Investor


 
Polemik Omnibus Law tentang RUU Ciptakerja, kembali riuh dibahas oleh masyarakat sejak disahkannya menjadi UU Ciptakerja pada rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI yang digelar pada Senin (5/10/2020). Pengesahan ini lebih cepat dari jadwal karena semula diagendakan pada tanggal 8 Oktober 2020. Mewakili pemerintah, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto menyambut baik dan mengucapkan terima kasih, apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada ketua dan wakil ketua panitia kerja RUU Cipta Kerja, badan legislatif, legislasi DPR, yang telah melakukan proses pembahasan dengan berbagai pandangan masukan dan saran yang konstruktif. "Alhamdulillah sore ini undang undang tersebut diketok oleh DPR," kata dia. (Liputan6.com 5/10/2020).

Hal ini mengundang banyaknya protes yang dilakukan oleh rakyat. Mulai dari para buruh, mahasiswa bahkan anak-anak STM(Sekolah Teknik Menengah). Banyak dari mereka yang memilih untuk turun kejalan untuk menyuarakan aspirasi mereka. Hal itu terjadi karena banyak aturan yang dianggap sangat merugikan rakyat kecil. Ada sembilan aturan yang menjadi substansi dalam UU Omnibus Law. Yaitu penyederhanaan izin usaha, persyaratan investasi, ketenagakerjaan, kemudahan dan perlindungan UMKM, administrasi pemerintahan, pengenaan sanksi (menghapus pidana), pengadaan lahan, serta kemudahan proyek pemerintah dan kawasan ekonomi. Tidak hanya itu, pasal-pasal yang menjadi sorotan adalah :

1. Pasal Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Salah satu pasal UU Ciptaker merevisi UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), termasuk pasal sakti penjerat pembakar hutan.

Berdasarkan draf RUU Cipta Kerja yang dikutip detikcom, Senin (5/10/2020), salah satu pasal yang direvisi adalah Pasal 88 UU Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang dikenal dengan Pasal Pertanggungjawaban Mutlak.

Pasal 88 berbunyi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi tanpa perlu pembuktian unsur kesalahan.

Dalam draf RUU Cipta Kerja, Pasal itu diubah menjadi:

Setiap orang yang tindakannya, usahanya, dan/atau kegiatannya menggunakan B3, menghasilkan dan/atau mengelola limbah B3, dan/atau yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan hidup bertanggung jawab mutlak atas kerugian yang terjadi dari usaha dan/atau kegiatannya.

Sebagaimana diketahui, Pasal 88 UU PPLH itu digunakan pemerintah untuk menjerat para perusak dan pembakar hutan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat ini sedikitnya mengantongi putusan dengan nilai ganti rugi hingga Rp 18 triliun dari pembakar/perusak hutan. Meski belum seluruhnya dieksekusi, namun putusan pengadilan ini memberikan harapan bagi penegakan hukum lingkungan.

Pasal di atas pernah digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) oleh Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) dan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) pada 2017. Mereka meminta pasal itu dihapus karena merugikan mereka. Di tengah jalan, gugatan itu dicabut.

2. Pasal Pendidikan

DPR menyatakan klaster pendidikan telah dikeluarkan dari Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Kini DPR telah mengesahkan RUU itu menjadi UU. Ternyata pasal yang mengatur soal pendidikan masih ada dalam UU Cipta Kerja.

Masalah ini menjadi sorotan Perkumpulan Keluarga Besar Tamansiswa (PKBTS). Mereka terkejut mengetahui draf final yang disahkan menjadi undang-undang itu ternyata masih mengatur soal pendidikan. Berikut adalah pasal soal pendidikan dalam draf RUU Cipta Kerja yang dimaksud:

Paragraf 12
Pendidikan dan Kebudayaan

Pasal​ 65
(1) Pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui Perizinan Berusaha sebagaimana​dimaksud​dalam​Undang-Undang​ini.
(2) Ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

"Keberadaan pasal ini sama saja dengan menempatkan pendidikan sebagai komoditas yang diperdagangkan untuk mencari keuntungan, mengingat, sesuai dengan pasal 1 huruf d UU No 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefinisikan 'usaha' sebagai setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba," kata Cahyono Agus. (DetikNews 6/10/2020)

3. Pasal soal Pesangon

Yang juga dipermasalahkan dalam UU Ciptaker adalah pesangon pemutusan hubungan kerja (PHK) yang diturunkan dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah, dengan rincian 19 kali upah ditanggung pemberi kerja dan 6 kali upah ditanggung melalui program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan besaran pesangon tersebut hanya untuk pekerja dengan waktu kerja di atas 24 tahun dan dengan alasan tertentu. Jadi, besaran pesangon tersebut sebenarnya juga tidak bisa dinikmati oleh semua pekerja selama ini.

"32,2 kali upah itu adalah pesangon paling tinggi dan itu didapat untuk pekerja-pekerja yang punya usia kerja 24 tahun ke atas. Alasan PHK-nya juga tertentu, satu karena meninggal dunia, dua karena pensiun, tiga karena di PHK karena efisiensi, empat karena perusahaan merger tidak boleh ikut perusahaan baru, jadi tidak seluruh PHK (dapat 32,2 kali upah)," kata Timboel kepada detikcom, Senin (5/10/2020).

Dari beberapa pasal yang banyak disorot tersebut telah jelas bahwa yang paling diuntungkan dari adanya UU ini adalah para pengusaha dan para investor-investor yang notabenenya pasti bukan berasal dari rakyat keci. Undang-undang ini lebih banyak memihak pada para pemodal untuk kepentingan kaum elit. Kezaliman yang dilakukan penguasa sangat berimbas pada seluruh masyarakat khususnya para buruh jika dilihat dari kebijakan UU Ciptakerja. Pemerintah lebih banyak mengedepankan urusan-urusan pengusaha dari pada memikirkan kehidupan para buruh.

Begitulah faktanya hidup dalam sistem demokrasi kapitalis. Hukum dalam sistem yang dibuat oleh manusia ini, dengan mudahnya diubah, ditambah, atau bahkan dihapus. Kebijakan-kebijakan yang ditetapkan dalam sistem demokrasi kapitalis tidak lebih hanya ingin melanggengkan para investor untuk menggerogoti kekayaan negara. Tidak heran jika sampai ada slogan “Yang Kaya makin Kaya, Yang Miskin makin Miskin”. Begitulah fakta yang terjadi jika hidup dalam sistem buatan manusia ini. Tanpa memikirkan urusan rakyat, para penguasaha lebih-lebih hanya memikirkan kehidupan individunya saja. Tidak heran jika aturan-aturan akan sangat mudah untuk disah kan tanpa melihat akibat yang akan terjadi selanjutnya.

Berbeda dengan Islam, Islam menetapkan bahwa pembuatan undang-undang adalah untuk memudahkan negara dalam mewujudkan kemaslahatan umat sesuai dengan hukum syara’. Negara juga memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat individu per individu. Islam juga menetapkan Negara berdaulat penuh dan tidak tunduk kepada kepentingan pihak tertentu, para kapitalis lokal ataupun yang dikendalikan oleh kekuatan asing.

Islam datang dengan tujuan yaitu rahmatan lil alamin tentu sudah menyediakan banyak peraturan. Bebeda dengan demokrasi kapitalis, aturan Islam adalah aturan yang dijamin akan mensejahterakan seluruh umat didunia termasuk kaum buruh. Jika berbicara tentang kesejahteraan, tentu kebijakan Islam akan sangat jauh dengan kebijakan demokrasi. 

Beberapa ketentuan syariah perburuhan dalam akad ijarah (perburuhan) ada beberapa rukun yang wajib diperhatikan: (1) dua pihak yang berakad, yakni buruh dan majikan/perusahaan; (2) ijab-kabul dari dua belah pihak, yakni buruh sebagai pemberi jasa dan majikan/perusahaan sebagai penerima manfaat/jasa; (3) upah tertentu dari pihak majikan/ perusahaan (4) jasa/manfaat tertentu dari pihak buruh/pekerja.

Buruh/pekerja wajib memberikan jasa sebagaimana yang disepakati bersama dengan pihak majikan/perusahaan. Ia pun terikat dengan jam/hari kerja maupun jenis pekerjaannya. Sebaliknya, sejak awal majikan/perusahaan wajib menjelaskan kepada calon pekerja/buruh tentang jenis pekerjaannya, waktu kerjanya serta besaran upah dan hak-hak mereka. Nabi saw. Bersabda:

مَن اِسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُعْلِمْهُ أَجْرَهُ

Siapa saja yang mempekerjakan seorang buruh hendaklah ia memberitahukan upahnya kepada buruh tersebut (HR Abdur Razaq dan Ibnu Abi Syaibah).  

Majikan/perusahaan haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak, atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Rasulullah saw. bersabda:

أَعْطُوا الأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ
Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering (HR Ibnu Majah).  

Sehingga tidak ada lagi ketetapan yang merugikan buruh atau merugikan majikan dalam sistem Islam. Semua pihak akan merasa diuntungkan. Maka dari itu, sudah sangat jelas kesejahteraan akan sangat mudah dicapai jika sistem Islam dijalankan secara keselurun untuk mengatur negara ini.
Wallahua’lam.[]


Oleh: Madina Arifin

Posting Komentar

0 Komentar