TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Ciptaker, Menyingkap Wajah Asli Demokrasi Sekuler



Wakil rakyat seharusnya merakyat ,  jangan tidur waktu sidang soal rakyat. Lirik yang dipopulerkan Iwan Fals sangat cocok mengambarkan DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat, tapi nyatanya mengkhianati rakyat. Pemerintah dan DPR akhirnya mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker) menjadi Undang-Undang (UU) dalam sidang paripurna, Senin (5/10/2020). UU ini disahkan meski banyak penolakan, gelombang penolakan terhadap pengesahan Omnibus Law Ciptaker semakin hari semakin memanas. Mulai dari para buruh, mahasiswa, Kpopers, hingga Gamers. Mereka bersatu padu menyuarakan penolakan dengan tagar #OmnibusLawSampah. Penolakan juga datang dari NU dan Muhammadiyah. 

Said Aqil menilai bahwa omnibus law cipta kerja sangat tidak seimbang karena hanya menguntungkan satu kelompok pengusaha saja, tanpa memperhatikan rakyat kecil. “Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” tegas Kiai Said saat memberikan sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual, Rabu (7/10) pagi, sebagaimana dikutip dari laman nu.or.id. Hal senada juga disuarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Melalui Sekretaris Umum (Sekum) PP Muhammadiyah Abdul Mu`it mengungkapkan, pihaknya sejak awal telah meminta pihak DPR untuk menunda hal tersebut, bahkan membatalkan pembahasan RUU Omnibus Law. (Kompas.com)

Penolakan yang sama dalam Forum Doktor Muslim. Dianggap lebih berpihak kepada investor asing. Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa (FDMPB) dengan tegas menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja. Kami dari FDMPB bersama ini menyatakan menolak UU Cipta kerja. Karena dinilai lebih berpihak pada pemilik modal, termasuk investor asing. Sementara disisi lain memarjinalkan kepentingan kaum buruh, pekerja, masyarakat adat, kepentingan publik, cenderung mengorbankan lingkungan dan kedaulatan pengelolaan sumber daya alam esensial, “tegas Sekjen FDMPB Dr. Faqih Syarif H., M.Si. Membacakan pernyataan sikap FDMPB dalam Live Event – FGD Doktor Muslim- Menimbang Dampak UU Omnibus Law: Ipoleksosbudhankam, Sabtu (10/10/2020) di akun Youtube Forum Doktor Muslim Peduli Bangsa. UU Cipta Kerja juga dinilai FDMPB, semakin meneguhkan bahwa negara telah dikelola dengan pendekatan corporate state yang kepentingannya selalu berpihak kepada para oligarki politik dan ekonomi (mediaumat.news).

Pengesahan Omnibus Law menambah deretan fakta panjang ketidakpercayaan publik terhadap DPR. Belum lama RUU Minerba yang disahkan menjadi UU ini juga sangat pro kapitalis, sebelumnya ada UU minyak dan gas, UU penanaman modal asing, UU sumber daya air dan seterusnya.“Jadi sekian banyak UU yang dihasilkan di DPR yang katanya wakil rakyat itu tapi ternyata mewakili sebagian elite, di antaranya para pengusaha. Bahkan ada yang mengatakan ada 76 UU yang disinyalir pro kapitalis dengan ditambah UU Omnibus Law menjadi 77, ini bukti bahwa DPR bukan wakil rakyat namun kapitalis,” ungkap Pengamat Politik Luthfi Affandi dalam program Kabar Malam, Selasa (6/10/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel. Aktivis ’98 Agung Wisnuwardana menilai pengesahan UU ini menunjukkan keterburu-buruan karena diduga ada desakan dari para kapitalis (mediaumat.news).

Democracy is from the people, by the people, and for the people telah menipu kita. Hanya omong kosong Berbagai kebijakan justru menzalimi rakyat Sejatinya hanya untuk pemilik modal. Hal ini sejalan apa yang diungkapkan Presiden Rutherford B.Hayes pada tahun 1876 democracy ‘from company, by company and for company’. Husain Matla dalam bukunya “Demokrasi Tersandera ?’ Mengungkapkan, “Dari sang perintis demokrasi, Amerika serikat (AS). Ternyata bidang politik dan ekonomi di negeri ini tak mencerminkan kedaulatan rakyat tapi “kedaulatan konglomerat”. 

Jabatan-jabatan politik, baik tingkat pusat, provinsi, maupun distrik, baik legeslatif maupun eksekutif. Bukan lagi terasa sebagai hak seluruh rakyat tapi hak para konglomerat atau pihak yang mendapatkan dukungan dari kalngan superkaya . Memang rakyat berpartisipasi dalam pemilu, tapi itu karena mereka terpaksa harus memilih diantara dua pilihan, yaitu calon Partai Republik dan calon Partai Demokrat. Sementara seluruh calon dari kedua partai itu untuk bisa maju harus mendapatkan dukungan finansial yang sangat besar dari para konglomerat”. 

Faktanya rakyat seringkali tertipu. Impian untuk merasa bebas dan berdaulat ternyata tak sesuai harapan. Media, milik konglomerat mendominasi berita dan informasi. Senada dalam buku “Demokrasi sistem Kufur” karangan Abdul Qadim Zallum mengungkapkan, “Kepala negara dan anggota parlemen di beberapa negara asal demokrasi, seperti Amerika serikat dan Inggris sebenarnya mewakili kehendak kaum kaputalis yaitu para konglomerat dan orang-orang kaya dan tidak mewakili kehendak rakyat ataupun mayoritas rakyat. Kondisi semacam ini lebih disebabkan karena para kapitalis raksasalah yang mendudukan mereka pada berbagai posisi di pemerintahan dan lembaga perwakilan yang akan merealisasikan kepentingan para kapitalis. 

Kaum kapitalislah yang membiayai proses pemilihan presiden dan anggota parlemen. Dengan begitu, mereka memiliki pengaruh kuat atas presiden maupun anggota parlemen. Fakta ini sudah sangat dikenal di Amerika. Dengan demikian, pernyataan bahwa parlemen di negeri-negeri demokrasi merupakan representasi dari pendapat mayoritasadalah omong kosong dan menyesatkan”.

Pengesahan UU Omnibus Law Ciptaker ditengah protes besar yang dilakukan oleh rakyat berbagai daerah untuk menolak Omnibus Law tidak mempengaruhi pengesahan undang-undang tersebut. Bukankah ini menjadi anomali bagi demokrasi yang seharusnya menjadikan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi berhak membuat aturannya sendiri?

Faktanya, justru suara rakyat tidak dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang. Inilah wajah asli demokrasi sekuler. Demokrasi menegaskan Vox Populi Vox Dei (suara rakyat adalah suara tuhan. Sang pencipta tidak boleh mengatur rakyat dalam kehidupan publik. Sebaliknya suara publiklah yang harus diakui sebagai cerminan ‘Suara Tuhan”. 

Hakekatnya demokrasi adalah sistem kufur. Lahir dari ideologi kapitalisme.  Pemisahan agama dari kehidupan sebagai asasnya dan materi / manfaat sebagai tolak ukurnya. Sebagai seorang muslim,  seharusnya kitamenjadikan hukum Allah Swt dalam pemecahan berbagai persoalan.  Saatnya kita membuang demokrasi pada tong sampah dan menggantinya dengan sistem Islam yaitu khilafah. Allah swt berfirman:

أَفَحُكْمَ ٱلْجَٰهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ ٱللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Artinya : Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki? Hukum siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini (agamanya)? (TQS Al-Maidah [5] : 50). Wallahu ‘allam.[]

Oleh: Trisnawaty Amatullah

Posting Komentar

0 Komentar