TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Ciptaker Berpotensi Menggeser Pemerintahan dari Demokrasi ke Otokrasi yang Diktator



TintaSiyasi.com-- Polemik UU Ciptaker Omnibus Law (UU OL Ciker) tak kunjung reda. Menurut Direktur Pamong Institute Wahyudi Al Maroky UU OL Ciker berpotensi menggeser pemerintahan dari demokrasi menjadi otokrasi yang diktator.

"Dalam UU OL Ciker ini justru memuat semangat redesentralisasi dan bertentangan dengan semangat otonomi. Hal ini mengubah arah bandul pemerintahan menjadi semakin sentralistik. Ini berpotensi menggeser pemerintahan dari demokrasi ke otokrasi yang diktator," jelasnya kepada TintaSiyasi.com, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya, betapa kerasnya penolakan UU OL Ciker ini, semestinya penguasa segera mendengar suara rakyat sebelum kemarahan semakin membesar. "Presiden bisa minta maaf dan segera keluarkan Perppu membatalkan UU tersebut. Demikian juga DPR segera minta maaf kepada buruh dan rakyat atas amanah suara rakyat yang mereka khianati," tambahnya.

Ia menerangkan, jika memang UU OL Ciker itu memang membuka lapangan kerja dan bermanfaat bagi rakyat, semestinya disambut gembira. "Tapi, mengapa terjadi penolakan keras? Ternyata bukan hanya buruh dan rakyat yang menolak, dari kalangan ormas dan  akademisi juga menolaknya. Mengapa begitu?" tegasnya.

Selanjutnya, ia mengungkap empat alasan UU OL Ciker berpotensi zalimi buruh, anti otonomi dan diktator.

Pertama, UU Ciker ini memang lebih ditujukan untuk menarik investasi, bukan fokus menyejahterakan buruh. Ia melihat pada tujuan UU Ciker sangat jelas ditujukan untuk menarik para investor (pasal 6).

"Siapa pun yang membaca UU ini, akan mudah memahami maksud dan tujuannya. Hal itu sebagaimana termaktub dalam Pasal 3a : Undang-Undang ini dibentuk dengan tujuan untuk: (a) menciptakan dan meningkatkan lapangan kerja…, dan seterusnya," jelasnya.

Menurutnya, meski tujuannya menciptakan lapangan pekerjaan, jika melihat pasal 4a ini sesungguhnya dapat dipahami demi investasi, akan ada penyederhanaan perizinan berusaha dan ada kemudahan berusaha. "Di antaranya, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, pengadaan tanah dan pemanfaatan lahan; dan penyederhanaan persyaratan investasi (pasal 6)," tegasnya.

Kedua, penguasa nampak lebih pro kepada para investor daripada buruh. Menurutnya, dengan sistem demokrasi yang super mahal, peran para pengusaha sangatlah penting menjadi investor politik. 

Ia menambahkan, semakin besar investasi yang diberikan dalam pesta demokrasi maka semakin penting juga posisi pengusaha itu. 

"Akibatnya, melalui pesta demokrasi yang super mahal itu, pemerintahan yang dibentuk merupakan kompromi politik yang menghasilkan negara korporasi," tandasnya.

Sehingga menurutnya, komposisi politik saat ini memungkinkan presiden dan DPR akan berpihak kepada para pengusaha.

Ketiga, terkait dengan isu pensiun, karyawan tetap dan tidak tetap, dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja (pasal 56) berpotensi zalimi buruh. 

Menurutnya, dalam hal ini tak dikenal lagi karyawan tetap, karena para pekerja dalam rezim UU Ciker ini semua terikat dengan perjanjian kerja dengan waktu tertentu atau selesainya pekerjaan tertentu. 

"Hubungan kerja akan berakhir sesuai dengan perjanjian masing-masing. Artinya tak dikenal lagi istilah hak pensiun maupun karyawan tetap. Artinya tidak ada lagi penerimaan atau pengangkatan karyawan tetap dalam rezim UU Ciker ini," bebernya.

Ia memaparkan, para buruh juga harus hadapi persaingan pekerjaan dengan TKA.  "Namun dalam UU Ciker Pasal 44 ayat 1 terkait kewajiban menaati ketentuan mengenai jabatan dan kompetensi TKA dihapus," tambahnya.

Menurutnya, TKA punya peluang mengisi jabatan apa saja yang sebelumnya hanya bisa diisi oleh TKI. 

"Jika ini terjadi maka adanya investasi yang masuk ke negeri ini hanya menjadi lapangan kerja bagi TKA. Sementara TKI hanya bisa menonton mereka sambil menganggur dan gigit dua jari," sanggahnya.

Keempat, UU OL Ciker ini juga sangat sentralistik dan anti otonomi serta menzalimi Pemda. "Banyak kewenangan Pemda yang dipangkas atas nama iklim investasi dan penyederhanaan perizinan. Hal ini berdampak pula pada penerimaan daerah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar