TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Cipta Kerja, Regulasi Sistematis oleh Rezim Demokrasi Kapitalis



Pengesahan Undang-undang Cipta Kerja telah menggegerkan publik. Kejar tayang dalam waktu semalam pemerintah menjatuhkan putusan yang tak bisa lagi ditampik. Sebelumnya yang masih berupa RUU saja sudah kontroversial dan menuai polemik. Melalui prosedural demokrasi nyatanya suara rakyat tidak membuat pemerintah simpatik. 

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Gajah Mada (UGM) Tajuddin Noer Effendi menilai, cepatnya pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja karena pemerintah ingin menangkap peluang investasi asing. Salah satunya adalah fenomena relokasi industri dari China akibat perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dan negeri Tirai Bambu itu. Menurut dia, salah satu regulasi yang membuat para investor asing masih enggan berinvestasi di Tanah Air adalah soal ketenagakerjaan. (Kompas.com, 09/10/2020) 

Ketergesaan pemerintah dalam mengetok palu Undang-Undang ini menimbulkan tanda tanya. Apa motif utamanya dan siapa yang ada dibalik itu semua? 

UU Cipta Kerja Memuluskan Penjajahan 

Jika pengesahan UU Cipta Kerja difokuskan untuk membuka peluang investasi asing. Tentu saja hal-hal yang masih menjadi penghalang investor harus ditiadakan. Atas nama “menyelamatkan ekonomi negara” dalam mengejar investasi tapi mengorbankan rakyat sendiri. 

Tidakkah disadari bahwa penjajahan gaya baru berkedok investasi? Ketika investasi membajiri Indonesia, bisa-bisa rakyat tenggelam dalam arus aturan korporasi. Secara tidak langsung kedaulatan negara juga akan terbeli. 

Kedekatan dan ketundukan penguasa negeri ini dengan China sudah tidak diragukan lagi. Mengingat sebelumnya dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) One Belt, One Road (OBOR) forum kedua di Beijing pada tanggal 25 hingga 28 April 2019, Indonesia meneken 23 nota kesepahaman dengan China dan Indonesia telah menawarkan proyek di empat wilayah, yakni Sumatera Utara, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara dan Bali. 

Bisa jadi UU Cipta Kerja ini selain untuk merelokasi industri dari China, juga merupakan legitimasi keberlanjutan dari mega proyek One Belt, One Road (OBOR). Jika memang demikian, sejatinya ini adalah ancaman dalam balutan peluang. Fix! upaya Chinaisasi di Indonesia. 

Demokrasi Cacat Bawaan 

Dalam demokrasi, segala pengaturan dikembalikan pada manusia. Padahal manusia ketika menetapkan hukum ada kecenderungan untuk mengikuti hawa nafsunya. Peluang adanya penyalahgunaan wewenang, membuat aturan dengan menyelipkan kepentingannya.  

Inilah wajah asli demokrasi. Bukan karena demokrasi telah mati, tapi memang kecacatan demokrasi, yang selamanya tak akan berpihak pada rakyat. Undang-Undang yang dihasilkan bukan berorientasi pada kepentingan rakyat, namun berorientasi pada korporat yang mampu membeli kursi jabatan. Sehingga penguasa tak ubahnya seperti boneka yang harus mengikuti instruksi dari tuannya. 

Melalui jalan demokrasi, aspirasi rakyat hanya dimanfaatkan untuk merebut kekuasaan. Anggota DPR dan Pemerintah yang katanya mewakili suara rakyat ternyata mewakili suara korporat. Sudah bukan rahasia, jika korporat baik dalam negeri maupun luar negari memiliki andil besar untuk menyokong dana dalam kontestasi politik demokrasi. 

Buah Sistem Kapitalisme 

Kapitalisme sebagai induk dari sistem demokrasi, mempengaruhi paradigma dalam menjalankan pemerintahan. Kekuasaan bukan untuk menjalankan amanah rakyat, akan tetapi amanah korporat. Standart materi menjadi orientasi, kekuasaan sebagai batu loncatan untuk mempermudah jalan meraih materi. 

Disahkannya Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, bukti nyata jahatnya sistem Kapitalisme. Demi memuluskan kepentingan kapital, para pemimpin rela mengorbankan kepentingan rakyat yang notabene rakyat adalah bagian dari kaum buruh. Tenaga mereka berusaha dieksploitasi tapi hak-hak mereka berusaha untuk diamputasi. 

Upah buruh yang diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah, sebenarnya juga merupakan kelicikan dari sistem kapitalisme. Akibatnya, kaum buruh hidup dalam keadaan minim atau pas-pasan. Seberapa keras mereka bekerja tetap saja mereka tidak akan kaya, karena upah hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup saja. 

Beginilah pengaturan dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Nasib rakyat akan semakin tragis. Pengkhianatan rezim telah membuat hati rakyat teriris. Rezim bekerja untuk kesejahteraan korporat, bukan untuk kesejahteraan rakyat. 

Sistem Islam Menyejahterakan Buruh 

Kesejahteraan yang diidam-idamkan kaum buruh, tak akan terwujud dalam sistem demokrasi-kapitalisme. Kesejahteraan semu yang ditawarkan hanya berbasis angka, dimana perhitungannya berdasarkan rata-rata. Beda halnya dalam sistem islam, kesejahteraan diukur per individu. 

Hidup dalam sistem demokrasi-kapitalis yang serba mahal, palayanan dan fasilitas umum serba berbayar, hampir tidak ada yang gratis. Wajar saja jika masalah upah dan pesangon diotak-atik, kaum buruh akan menggugat. Mereka mengharapkan kesejahteraan. Pasalnya, upah dan pesangon saat ini merupakan indakator kesejahteraan mereka. 

Dalam sistem islam, segala fasilitas umum yang merupakan hajat hidup masyarakat tidak akan dikomersialkan, bahkan negara wajib menyediakannya secara gratis. Baik berupa pelayanan kesehatan, pendidikan dan keamanan. Begitu juga halnya listrik, air bersih, BBM yang sumbernya merupakan milik rakyat sehingga negara hanya mengelola untuk kesejahteraan rakyat. 

Bisa terbayang jika dalam sistem islam, upah mereka fokus untuk bisa memenuhi kebutuhan primer.  Bahkan, bisa juga memenuhi kebutuhan sekunder, dan tersier. Tidak seperti jaman sekarang, yang upahnya banyak tersedot untuk iuran kesehatan.

Negara dalam sistem islam yakni Khilafah, juga tidak akan tunduk terhadap negara kapitalis maupun para korporat. Negara Khilafah merupakan negara yang independen, tidak akan disetir oleh negara manapun dan siapapun. Segala kebijakannya bersandar pada aturan Sang Pencipta, kedaulatannya ada di tangan syara’. 

Khilafah juga melindungi kaum buruh, dengan mekanisme sebagai berikut: 
Mengharuskan perusahan menjelaskan secara detail kepada calon pegawai atau buruh kerja terkait jenis pekerjaan, waktu/durasi pekerjaan serta besaran upahnya. 

Besaran upah sesuai dengan besaran jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, waktu bekerja dan tempat kerja. Bukan diukur dari standar hidup minimum di suatu daerah. 

Perusahaan wajib memberikan upah dan hak-hak buruh sebagaimana akad yang telah disepakati, baik terkait besarannya maupun jadwal pembayarannya. 
Jika terjadi kedzaliman terhadap pekerja/buruh oleh perusahaan/majikan maka negara wajib turun tangan untuk menyelesaikan secara adil. 

Dengan demikian, tak selayaknya kita mempercayakan urusan umat kepada rezim demokrasi-kapitalis yang telah nyata mengkhianati rakyat demi taat terhadap korporat. Saatnya umat bahu-membahu untuk menegakkan sistem islam dalam naungan Khilafah Islamiyah. Wallahu a’alam bi ash-shawab.[]


Oleh: Sholihah, S.Pd
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar