TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Cipta Kerja Lebih Kejam dari Corona?




Sungguh tragis! RUU Cipta Kerja tampak lebih mengerikan dibanding paparan virus Corona yang sudah berada di seluruh penjuru dunia. Sebuah kiasan yang teramat menakutkan. Hingga buruh berucap demikian. Itu berarti saking kejamnya isi pasal omnibus law.

Kini RUU tersebut sudah disahkan menjadi Undang-undang. Berisi pasal-pasal yang sangat merugikan bagi para buruh. Hingga mereka nekat mengadakan aksi unjuk rasa, menuntut agar pemerintah mencabut UU Cipta kerja tersebut.

Tak Peduli COVID-19, Ribuan Buruh Tangerang Tetap Gelar Aksi Selasa Besok
"RUU ini kami nilai lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia, ujar Ahmad. (Senin, 05 Oktober 2020)

Dilansir dari SuaraBanten.id - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) mengklaim, 1.500 buruh akan turut aksi melakukan mogok kerja massal menentang UU Omnibus Law.
Merujuk pada Bantenhits (jaringan Suara.com), para buruh tersebut akan menggelar unjuk rasa pada 6-8 Oktober 2020 yang dipusatkan di Kantor Bupati Tangerang hingga ke DPR RI.

KSPSI bersama buruh akan tetap menggelar aksi meski di tengah Pandemi Covid-19 lantaran para buruh menilai RUU Omnibus Law Cipta Kerja jauh lebih menakutkan dari penyebaran virus corona.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPSI) Kabupaten Tangerang Ahmad Supriyadi mengatakan, beberapa poin di UU Omnibus Law yang disahkan DPR sangat merugikan kaum buruh.

Salah satunya poin yang menghilangkan pesangon dan melegalkan sistem outsourcing atau sistem kontrak di semua lini bidang pekerjaan.

“Upah minimum berdasarkan rancangan undang-undang tersebut tidak akan mengalami kenaikan setiap tahun, terus pekerja kontrak juga tidak berbatas oleh waktu. Tentu RUU ini kami nilai lebih kejam dari pada penyebaran virus corona di Indonesia,” ujarnya pada wartawan Senin, (5/10/2020).

Sungguh kekecewaan yang luar biasa terhadap pemerintah. Karena buruh merasakan kerugian teramat dalam. Hingga dianalogikan seakan pasal-pasal Undang-undang tersebut lebih kejam dibanding paparan virus Corona yang mendunia ini.

Atau bisa saja apa yang dirasakan buruh begini. Kalau paparan virus corona belum pasti terkena. Namun jika Undang-undang ini diberlakukan, otomatis imbas dari keputusan pasal-pasal dalam Undang-undang tersebut mereka rasakan. Bukan sekedar untuk dirinya, namun imbasnya akan melebar kepada keluarga, anak, istri dan tanggungannya.

Maka dari itu, di tengah paparan virus Corona ribuan para buruh itu nekad unjuk rasa. Mereka menuntut haknya agar Undang-undang Cipta Kerja itu dicabut kembali.

“Kalau pertanyaannya seperti itu (unjuk rasa saat pandemi), saya ingin membalik pertanyaannya kenapa DPR RI menciptakan suasana seperti ini (mengusulkan secara kilat pengesahan RUU Omnibuslaw). Padahal semua sudah tahu, draf rancangan undang-undang ini tidak ada keberpihakan sama sekali terhadap kaum buruh,” kata Ahmad.

Meski begitu, ia memastikan aksi para buruh dari serikat yang ia pimpin akan senantiasa mengedepankan protokol kesehatan dengan ketat. Ia juga sudah memberikan arahan agar para buruh yang akan berunjuk rasa juga dianjurkan untuk membawa handsanitizer.

Sungguh aneh negeri ini, pemerintah lebih peduli pada bisikan para penjajah asing, daripada umatnya sendiri. Ini akibat sistem kapitalis yang diterapkan di negeri ini. Asas manfaat yang dipakai. Jadi siapa yang memberi manfaat maka itulah yang dipilih jadi teman dekat. 

Kalau umat dipandang merepotkan, kebutuhan banyak yang harus dipenuhi. Belum lagi saat kondisi pandemi, dimana banyak pengangguran terjadi. Maka semakin berat beban negara. Maka dari itu ketika ada tawaran asing menggiurkan, apapun bisikan musuh diikuti. Lupa pada amanahnya untuk meriayah umat.

Jika demikian kenyataan yang dihadapi. Umat sudah merasakan bagimana rasanya didzalimi. Hal ini bukan kali pertama terjadi. Namun sudah berulang kali. Masihkah umat percaya dengan pemerintah seperti ini? Pemerintah kapitalis yang cenderung kepada pihak yang memberi keuntungan? Yaitu para pemilik modal. 
 
Saat aksi demo, para buruh membawa spanduk bertuliskan "Pemerintah itu sejahterakan rakyat, bukan sengsarakan rakyat. #2020 Buruh Bersatu Tolak Omnibus Law,". (Suara.com/Bagaskara)

Ada sebentuk kerinduan dalam hati umat, mereka berharap ada seorang pemimpin yang membawa umat dalam kesejahteraan. Bukan pemerintah yang membawa umatnya dalam kesengsaraan seperti saat ini. 

Kapan pemimpin adil peduli umat itu akan datang? Umat sudah sangat merindukan kehadirannya. Umat sudah muak dengan pemerintah kapitalis yang hanya pro kepada para kapital, dan melupakan umat amanahnya sendiri.

Umat sudah merindukan pemimpin yang meriayah dan peduli terhadap kebutuhan umat. Pendidikan, kesehatan, makan, pakaian, tempat tinggal. keamanan, kesejahteraan, dan segala kebutuhan lainnya.

Umat merindukan pemimpin peduli umat, yang mengajak pada ketaatan. Mengajak pada jalan keselamatan, baik di dunia maupun akherat. Mengajak kembali ke jalan Allah yang diridloi.

Ketika pemimpin itu belum ada, maka tugas kita untuk mengadakan. Dengan cara berjuang bersama untuk mewujudkan pemerintahan Islam. Pemerintahan dipimpin oleh pemimpin peduli umat yang akan mengajak ke jalan keselamatan. Wallahu a'lam bisshawwab.[]


Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)


Posting Komentar

0 Komentar