TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

UU Cipta Kerja: Derita Rakyat dalam Pusaran Kapitalisme



Omnibus Law RUU Cipta Kerja resmi disahkan di rapat paripurna DPR pada hari Senin, 5 Oktober 2020. Sederet menteri hadir dalam rapat pengesahan tersebut. Sebutlah Menko Perekonomian Airlanga Hartarto, Menaker Ida Fauziyah, Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar, Menkeu Sri Mulyani, Mendagri Tito Karnavian, Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil, dan Menkum HAM Yasonna Laoly. Kehadiran para menteri menjadi sinyal kentalnya aroma oligarki dalam undang-undang ini. (news.detik.com, 6/10/20).

Pengesahan RUU Cipta Kerja memberi dampak besar hampir di seluruh aspek kehidupan masyarakat. Luasnya jangkauan undang-undang tidak hanya menuai penolakan dari para buruh. Penolakan juga datang dari sejumlah aktivis lingkungan, pemuka agama, mahasiswa hingga para K-POP.

Pengesahan undang-undang ini tidak hanya menjadi sorotan dari dalam negeri. Media asing pun turut menyoroti sengkarut pengesahan Omnibus Law Undang-Undang Cipta kerja tersebut. Paling tidak ada tiga media asing yang langsung menyoroti pengesahan RUU ini, diantaranya yaitu The Straits Times, Bloomberg dan New York Times.

Hampir di seluruh kota Indonesia serikat buruh mengekspresikan penolakannya dengan menggelar aksi turun ke jalan. Aksi ini di tengah imbauan satgas Covid-19 agar masyarakat memilih opsi aman dengan menandatangani petisi online. Mengingat pandemik yang belum juga berakhir. Sebab, dikhawatirkan aksi demo ini justru akan memberikan klaster penularan Covid-19 baru. 

Dalam UU Cipta Kerja ini disebut terdapat 11 klaster yang telah dibahas. Mulai dari Persyaratan Investasi, Ketenagakerjaan,  Penyederhanaan Perizinan, Kemudahan Berusaha, Pemberdayaan dan Perlindungan UMKM, Pengadaan Lahan, Kemudahan Investasi dan Proyek Pemerintah, Dukungan Riset dan Inovasi, Administrasi Pemerintahan, Pengenaan Sanksi,  serta Kawasan Ekonomi Khusus. Klaster ketenagakerjaan tersebut dinilai memiliki banyak pasal kontroversial dan mendapatkan protes keras dari para buruh. Klaster ini banyak merevisi pasal-pasal yang ada pada UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003.

Dikutip dari finance.detik.com, 5/10/20, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memberikan pernyataan bahwa ada 7 hal yang ditolak buruh dalam RUU Cipta Kerja, yaitu:

1. Upah Minimum Penuh Syarat
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

2. Pesangon Berkurang
Buruh juga melakukan penolakan adanya pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam RUU Cipta Kerja.  

3. Kontrak Kerja Tanpa Batas Waktu
Buruh juga menolak skema Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang dihapus batas waktunya. Sebab, hal ini membuat buruh bisa saja dikontrak seumur hidup tanpa menjadi karyawan tetap.

4. Outsourcing Seumur Hidup
Outsourcing ini disebut bisa seumur hidup. Outsourcing juga diterapkan tanpa batas jenis pekerjaan.

5. Baru Dapat Kompensasi Minimal 1 Tahun
Padahal RUU Cipta Kerja ini telah mengatur kompensasi bagi pekerja yang akan diberikan bila nanti masa kerja sudah mencapai minimal satu tahun. Sementara itu, kontrak kerja sudah tidak memiliki batasan waktu. 

6. Waktu Kerja yang Berlebihan
Buruh juga menolak waktu kerja yang disepakati dalam RUU Cipta Kerja, sebab dinilai bersifat eksploitatif dan cenderung berlebihan.

7. Hak Upah Cuti yang Hilang saat cuti haid dan hamil, hak upah buruhnya tidak dibayar, no work no pay. Akibatnya buruh perempuan tidak akan mengambil hak cuti haid dan hamilnya karena takut dipotong upahnya pada saat mengambil cuti tersebut.

Masalah perburuhan tidak kunjung tuntas, sebab dipicu oleh kesalahan tolak ukur yang digunakan dalam menentukan gaji buruh, yakni living cost terendah. Living cost inilah yang akan dipakai dalam penentuan kelayakan gaji buruh. Dengan kata lain, para buruh tidak akan mendapatkan upah mereka yang sesungguhnya, sebab mereka hanya akan mendapatkan sesuatu sekadar untuk mempertahankan hidup mereka saja.

Kemudia pengaruh yang terjadi adalah eksploitasi yang dilakukan oleh para pemilik perusahaan terhadap kaum buruh. Dampaknya dari eksploitasi tersebut memicu lahirnya gagasan sosialisme mengenai perlunya pembatasan waktu kerja, upah buruh, jaminan sosial, serta lainnya.

Kaum kapitalis pun akhirnya terpaksa melakukan beberapa revisi terhadap ide kebebasan kepemilikan dan kebebasan bekerja, dan tidak lagi menjadikan living cost terendah sebagai standar dalam penentuan gaji buruh. Oleh sebab itu, kontrak kerja pun akhirnya diikuti dengan beberapa prinsip dan ketentuan yang memiliki tujuan untuk melindungi para buruh, memberikan hak kepada mereka yang sebelumnya tidak mereka dapatkan. Seperti kebebasan berserikat, hak membentuk serikat pekerja, hak mogok, pemberian dana pensiun, penghargaan dan sejumlah kompensasi lainnya. Mereka juga diberi hak upah tambahan, libur mingguan, jaminan berobat, dan sebagainya.

Hal ini terjadi dipicu atas dasar yang digunakan oleh sistem Kapitalisme, yaitu kebebasan kepemilikan, kebebasan bekerja dan living cost terendah yang dijadikan sebagai standar penentuan upah buruh. Oleh sebab itu, permasalahan perburuhan ini akan selalu ada selama relasi antara buruh dan majikan yang dibangun berdasarkan sistem kufur ini. Meskipun mereka telah melakukan beberapa perubahan tambal sulam untuk menyumbat kemarahan kaum buruh dan menghadapi provokasi kaum sosialis, tetapi tambal sulam ini secara natural hanya sekadar untuk mempertahankan sistem Kapitalisme saja.

Jika menginginkan permasalahan ketenagakerjaan agar dapat diselesaikan dengan tuntas, persoalan pemenuhan kebutuhan masyarakat harusnya menjadi fokus perhatian bagi pemerintah. Selain itu, penyelesaian berbagai masalah ketenagakerjaan perlu dilakukan dengan tetap mencari solusi paling menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi tidak akan ada yang terzalimi, baik pekerja maupun para pengusaha.

Problem ketenagakerjaan ini sebetulnya ada jalan keluarnya. Andai politik ekonomi Islam dalm bingkai khilafah diterapkan. Yakni melalui berbagai kebijakan yang akan menjamin tercapainya pemenuhan semua kebutuhan pokok setiap individu masyarakat secara menyeluruh. Tentunya disertai adanya jaminan yang memungkinkan setiap individu untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pelengkap (sekunder dan tersier) sesuai kemampuan yang dimiliki.

Di dalam sistem ekonomi Islam upah ketenagakerjaan harus jelas sebab untuk menafikan kekaburan dan adanya permusuhan sebagaimana maksud dibuatnya kontrak kerja. Seperti dalam hadis yakni :

" Apabila salah seorang diantara kalian mengontrak seorang pekerja, maka hendaknya dia memberitahukan upah (honor)nya kepadanya." (HR An-Nasa'i).

Selain itu, negara memegang penuh peranan penting sebagai pengatur, pengoordinasi dan pengawas kegiatan ekonomi di masyarakat. Sebab, guna menjaga agar perekonomian berjalan dengan wajar tanpa adanya kezaliman, ketidakadilan dan berbagai bentuk kecurangan lainnya. Apa yang telah dilakukan pemerintahan dalam Islam merupakan bagian dari memelihara urusan umat mulai dari pemenuhan kebutuhan pokok hingga terciptanya iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan dan kemakmuran.

Jelas melihat problematika negeri ini. Tentunya kembali kepangkuan Islam kafah menjadi solusi. Sebab hanya Islamlah satu-satunya aturan yang paripurna dan dapat mewujudkan kemaslahatan bagi seluruh alam. Wallahu  bi ash-shawab.[]

Oleh: Nisaa Qomariyah, S.Pd.
Praktisi Pendidikan dan Muslimah Peduli Negeri

Posting Komentar

0 Komentar