TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Omnibus Law Bentuk Kezaliman Negara kepada Rakyat



Tintasiyasi.com -Aliansi Mahasiswa Kaltim Menggugat kembali melakukan unjuk rasa terhadap penolakan Omnibus Law yang dinilai merugikan para pekerja. Sekitar pukul 14.00 Wita, para mahasiswa mulai bergerak ke Jalan Teuku Umar, menuju pintu depan gedung DPRD Kaltim.

Sejumlah aparat kepolisian terlihat sudah berjaga-jaga dan ada penghalang berupa besi tajam melingkar. Para demonstran kompak berseru menyampaikan tujuannya ke DPRD Kaltim, sekaligus ingin bertemu dengan para wakil rakyat tersebut.

Pihak kepolisian sudah menegaskan sedari awal bahwa mahasiswa dipersilakan untuk menyampaikan aspirasi. Namun, seruan mahasiswa makin membara. Mereka bersikeras ingin menguasai DPRD Kaltim. Sebuah mobil pick up berwarna putih lengkap dengan alat pengeras suara nampak mulai berjalan ke arah pintu gerbang. Bendera Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) berkibar.(https://kaltimtoday.co/serbu-dprd-kaltim-ratusan-mahasiswa-kembali-unjuk-rasa-tolak-omnibus-law/).

Segudang amarah tersimpan di hati, belum usai satu masalah negara memberikan kembali UU yang menyengsarakan rakyatnya. Tak mengherankan jika akhirnya demo terjadi di segala kalangan termaksud mahasiswa hingga kaum buruh yang terus berlangsung. Mereka menuntut pemerintah untuk menarik kembali UU Omnibus Law. Untuk diketahui, banyak pasal yang tertera yang semakin membuat rakyat sengsara seperti pasal tentang upah, perizinan, hingga jam kerja yang sangat merugikan bagi buruh. Dan tentu hal ini akan dapat menyebabkan buruh tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dengan standar layak.

UU Omnibus Law lebih mengutamakan oligarki dan para kapital dalam berinvestasi karena akan mempermudah pendirian usaha dan perizinan bagi para kapital tersebut. Hadirnya UU Omnibus Law sejatinya merupakan produk sistem kapitalis yang diterapkan negeri ini. UU ini tentu semakin menunjukan bagaimana pemerintah berlepas tangan terhadap tanggung jawabnya kepada rakyat. Sistem kapitalis ini benar-benar telah merenggut hak hidup rakyat. Sistem ini menganggap bahwa rakyat miskin tidak layak hidup karena dianggap hanya menjadi beban negara. Bisa kita saksikan bersama bagaimana saat ini rakyat sudah semakin susah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Bahkan mereka hidup secara tak layak. Sistem ini membuat yang kaya semakin kaya dan yang miskin jangan ditanya tentu akan semakin miskin bahkan tidak sedikit yang miskin tersebut tidak sanggup menjalani kehidupan hingga terkadang akhirnya mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidup atau melakukan kemaksiatan baik itu mencuri, menipu, merampok, begal dan sebagainya.

UU Omnibuslaw ini juga membuat penderitaan kaum buruh semakin bertambah. UU ini sangat jelas  memberikan fasilitas dan mempermudah para pemilik modal untuk memperkaya dirinya sendiri. Buruh perempuan terancam tidak lagi mendapatan cuti hamil, melahirkan dan haid padahal merupakan hak kaum buruh perempuan. Belum lagi, pengaturan upah yang diserahkan kepada pemilik modal.

Rakyat akhirnya bisa menilai bahwa penguasa senantiasa memberikan kebijakan yang zhalim. sebenarnya bukan hal yang aneh dalam sistem ini terjadi. Dalam sistem ini manusia begitu lancang dalam membuat peraturan dan undang-undang. Padahal membuat peraturan murni hak Allah SWT semata.

Dalam sistem kapitalis negara membuat kebijakan berdasarkan hawa nafsu yang sarat dengan kepentingan dan asas manfaat, termaksud bagaimana menetapkan upah terhadap pekerja. Dalam sistem ini upah akan diberikan seminim-minimnya sementara tenaga akan dimanfaatkan semaksimal-maksimalnya. Sistem kapitalis  menghilangkan pengaturan Al Khalik sebagai pembuat hukum yang sempurna.  Sistem kapitalis tentu sangan bertentangan dengan sistem Islam.

Sejatinya Islam sebagai agama yang sempurna memiliki seperangkat aturan, yang diyakini jika aturan itu diterapkan secara kaffah maka akan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh umat manusia. Islam memiliki aturan bagaimana mengurus buruh dan tenaga kerja, agar kehidupan buruh dan tenaga kerja bisa sejahtera.

Sistem Islam menetapkan bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan seluruh warganya dengan memberikan jaminan ketersediaan lapangan kerja dan memberikan upah atau gaji sesuai dengan kebutuhan manusia.

Dalam Islam, bekerja memiliki makna filosofi yang mendalam. Bekerja merupakan jalan menuju kemajuan, upaya menuju kesejahteraan, dan menjadi bagian pendekatan diri kepada Allah SWT. Pekerja merupakan bagian terhormat dalam masyarakat karena golongan ini adalah golongan yang memperjuangkan kemandirian hidup.

Dalam Islam pekerja disebut ajir ia adalah orang yang tenaganya di gunakan dengan imbalan gaji (upah) tertentu, baik yang memperkerjakan (musta'jir)-nya pribadi, jamaah, maupun negara. Karena itu pekerja mencakup orang yang bekerja dalam bidang kerja apa pun, yang ada dalam pemerintahan Islam, tanpa membedakan apakah pegawai negara maupun pekerja lain.

Islam mengatur tentang pemberian upah. Dalam Islam upah disebut ujrah. Upah adalah hak pemenuhan yang harus dikeluarkan dan tidak boleh diabaikan oleh para pekerja atau pihak yang memperkerjakan. Upah adalah bentuk kompensasi atas jasa yang telah diberikan tenaga kerja. Islam memberi aturan terhadap pengupahan tenaga kerja secara baik, yakni harus memenuhi prinsip adil dan mencukupi.

Islam menentukan proses pemberian upah berasal dari dua faktor, objektif dan subjektif. Objektif adalah upah yang ditentukan melalui penilaian tingkat upah di pasar tenaga kerja. Sementara Subjektif , upah ditentukan melalui pertimbangan-pertimbangan sosial dan nilai-nilai pertimbangan tenaga kerja. Persaudaraan dan saling tolong menolong menjadi landasan utama dalam sistem kerja Islam.

Rasulullah SAW memerintahkan para majikan untuk segera membayar upah para pekerja selepas mereka selesai mengerjakan tugasnya. Prinsip ini terangkum dalam hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Al-Baihaqi "Berikanlah kepada pekerja sebelum kering keringatnya, dan beritahukan gajinya, terhadap apa yang dikerjakan."

Nabi SAW, pernah bersabda "Tidak seorang pun yang mengurusi urusan ummat ini, lalu dia tidak berlaku adil di tengah mereka, kecuali Allah menjebloskan dia ke neraka (HR. al-Hakim).

Ketika Islam dijauhkan dari pengaturan urusan rakyat maka tentu keburukan dan penderitaan yang dihadapi rakyat. Maka kembalinkepada sistem Islam dalam bingkai daulah khilafah adalah solusi tuntas atas setiap problematika kehidupan yang terjadi. Tak ada alasan bagi setiap individu muslim untuk menolak sistem Islam. Berjuang untuk menerapkannya adalah sebuah kewajiban. Wallahua'lam.[]

 

oleh: Ratna Munjiah (Pemerhati Masyarakat)
 

 

Posting Komentar

0 Komentar