TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Taubat Politik, Masihkah Percaya Demokrasi?



Sekian lama rakyat menderita dan menjadi korban kepentingan para naga. Meski menuai kritik keras dari masyarakat, urusan investasi bagi pemerintah  jauh lebih penting dibanding dengan kemaslahatan rakyat.
  
Seperti ramai diberitakan, beberapa bulan lalu Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia telah menerbitkan izin kerja bagi 500 TKA Cina di Konawe Sulawesi Tenggara. Padahal di saat yang sama, pemerintah sedang menggencarkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mengingat angka kasus corona tiap hari terus meningkat. Bahkan saat ini, Indonesia masih tercatat sebagai negara yang memiliki kasus Covid-19 tertinggi di Asia Tenggara. (Kompas.com - 19/06/2020).

Yang paling menyakitkan semua itu terjadi di tengah merebaknya pandemi corona. Pemerintah tampaknya ingin menutup mata bahwa Cina adalah sumber penyebaran corona tersebut. Demi alasan ekonomi, mereka membiarkan rakyatnya terancam nyawanya.

Namun di tengah berbagai keresahan masyarakat, roda ekonomi terus berputar, siapa yang diuntungkan? Yang jelas-jelas diuntungkan adalah para pemilik modal dan para pejabat. Rakyat hanya mendapatkan berita tentang kenaikan angka pertumbuhan ekonomi dan cerita kemegahan proyeknya tersebut. 

Dan investor yang berhasil merebut lahan basah tersebut bukanlah investor lokal. Melainkan para korporasi asal Cina. Hampir semua titik pengembangan dan kawasan strategis nasional yang dicanangkan pemerintah, dikuasai oleh para investor naga. Karena rezim penguasa memang telah lama memberi karpet merah kepada mereka.

Sungguh, begitulah pandangan rezim pemerintahan sekuler demokrasi kapitalisme terhadap kedudukan rakyatnya. Meski rakyat dianggap pemilik kedaulatan dan kekuasaan tapi hanya slogan semata.  Faktanya hanya menjadi tumbal bagi kepentingan penguasa dan pengusaha. Bahkan mereka tak sungkan mengambil harta milik rakyat dengan segala cara. Berkomplot dengan para naga hingga tak tersisa bagi rakyatnya selain harapan kosong dan rasa kecewa yang tak ada hentinya.

Demokrasi sebagai sistem pemerintah yang mereka bangga-banggakan pun gagal mensejahterakan rakyat. Mereka pun menyatakan, sistem demokrasi yang hari ini diadopsi, sesungguhnya merupakan sistem kufur. Karena selain telah menempatkan manusia sebagai pemegang kedaulatan. Demokrasi juga telah menjadi jalan penjajahan.
Kebobrokan demokrasi sedang dipertontonkan oleh pengembannya. Demokrasi tersandera. Kira-kira begitulah ungkapan yang bisa menggambarkan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. 

Pakar hukum dan tata negara tersebut tengah membeberkan kebobrokan demokrasi. Seperti kasus pemilihan kepala daerah yang hampir 92 persen dibiayai oleh cukong. Dan setelah terpilih, akan melahirkan korupsi kebijakan. Alasan paling tepat sebenarnya adalah ongkos politik yang amat besar bagi proses demokrasi. Demokrasi kapitalis  adalah tersangka utama yang melahirkan dinasti politik. Bahkan tanpa dinasti politik, kekuatan modal akan tetap menemukan cara untuk mengendalikan proses politik.

Menurut Plato demokrasi bukanlah sistem yang ideal, tapi sebuah sistem politik yang memberi jalan bagi tiran untuk berkuasa. sederhananya masyarakat secara alamiah akan terpola membentuk komunitas antara yang kaya dan miskin, yang terdidik dan terbelakang, yang kuat dan lemah. Dengan demokrasi, orang-orang kaya, pintar, dan kuat, akan menggunakan mereka yang miskin, bodoh dan lemah untuk memobilisasi kekuatan. (Kompas,  22 /03/2018).

Karena inti kekuasaan dalam demokrasi  berasal dari perilaku mencari uang dan kekuatan politik. Para elite ekonomi akan tetap menemukan cara untuk mempengaruhi proses politik. 

Bagaimanapun juga, pengusaha kaya akan mampu membangun jaringan untuk mendapatkan kontrak yang menguntungkan bisnisnya sekalipun harus melawan kepentingan umum.

Paradoks, anomali, dan sederet cacat demokrasi akan senantiasa terlihat sepanjang sejarah manusia. Lantas masih layakkah kita percaya bahwa demokrasi akan membawa perubahan hakiki bagi negeri?. Sebab negara akan senantiasa tunduk di bawah kendali para korporat beserta rezim pendukungnya. Oligarki simbiosis penguasa dan pengusaha menjalankan kekuasaan atas nama rakyat.

Penguasa atau Pemerintah semestinya menjadi penjaga negara (the state guardian) yang  utama.  Pemerintah telah mendapatkan mandat dari rakyat untuk mengelola, mengatur, dan melindungi negara dari bahaya yang mengancam. Saat dominasi perusahaan global demikian kuat. Dan rezim tunduk pada hegemoni perusahaan/pengusaha  tersebut, ini membawa negara ke dalam bahaya. Karena pengaturan regulasi dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pemerintahan akan menguntungkan korporasi. 

Di Indonesia, kasus yang paling mencolok dan paling mendapat sorotan publik adalah kasus Freeport. Miliaran US dollar dihasilkan dari eksploitasi tambang Freeport. 

Bila dihitung sejak tahun 1967 hingga 2010 saja (43 tahun) telah dihasilkan 7,3 juta ton tembaga dan 724,7 kg emas. Kalau diuangkan dengan patokan harga emas tiap gram sekarang Rp500.000,-, maka jumlah uang yang dihasilkan kurang lebih adalah: 724 juta 700 ribu gram kali Rp500.000,- = Rp362.350 triliun
(Muslimahnews, 19/12/19). Belum lagi tembaga dan peraknya. Namun, kondisi masyarakat Papua  dan rakyat Indonesia pada umumnya tetaplah hidup dalam kemiskinan.

Dalam sistem sekuler, ukuran halal-haram dalam politik diabaikan, yang dominan adalah nilai-nilai pragmatisme demi kekuasaan (power) dan uang (money) belaka. Kekuasaan diraih untuk mengumpulkan uang. Dengan uang itu kemudian kekuasaan dipertahankan. Tak peduli,  apakah itu membahayakan negara atau tidak.

Ironisnya, Perkembangan politik berdemokrasi di Indonesia  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan telah membawa Indonesia ke jurang kehancuran. Ini dibuktikan dengan makin akutnya praktek-paraktek korupsi baik pada tingkat eksekutif maupun legislatif dan makin melemahnya supremasi hukum. 

Beda dengan sistem pemerintahan atau kepemimpinan Islam. Dalam Islam, rakyat dipandang sebagai amanah yang harus diurus dan dijaga. Penguasa wajib memastikan, semua kebutuhan rakyatnya, mulai dari urusan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan keamanan, terpenuhi dengan baik.
 
Jika ada penguasa yang berani mengabaikan rakyatnya di dunia, maka dia harus siap-siap diajukan ke mahkamah mazhalim dan kelak di akhirat, dia harus siap dibelenggu di lubang neraka. Itulah kenapa, para penguasa dalam sistem pemerintahan Islam, dikenal dengan sikap takutnya dalam urusan rakyat. Hingga mereka selalu berusaha mendahulukan rakyatnya dibandingkan diri dan keluarganya.

Sayangnya, umat telah lama terlepas dari sistem pemerintahan Islam ini. Lalu mereka jatuh dalam sistem kepemimpinan sekuler yang menghinakan dan mengsengsarakan rakyat. Penguasanya rela melakukan kecurangan pada rakyatnya, bahkan pada agama yang dianutnya.

Maka, benarlah sabda Rasulullah Saw:
“Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran dengan bijaksana, tetapi bila telah turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka lebih busuk dari bangkai.” (HR Ath-Thabrani) 
Sudah saatnya kita mencampakkan sistem demokrasi dan menggantikannya dengan sistem Islam. Wallahu a’alam bish-syawab.[]

Oleh: Riana Magasing M.Pd 
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)


Posting Komentar

0 Komentar