TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tanggapan Video Marissa Haque: Benarkah Pasal 14 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal dihapus?




Heboh masih terasa di media sosial terkait dengan konten video Marrisa Haque yang mengomentari dugaan penghapusan Pasal 14 UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. Apakah benar pasal itu dihapus dan apakah benar syarat memperoleh sertifikat (halal) dari MUI dihapuskan? Tentu yang dimaksud sertifikat ini seharusnya sertifikat auditor, bukan produk makanan.

Saya tidak tahu persis kapan video Marissa itu dibuat, namun jika dikroscek dengan RUU Omnibus Law CLBK terbaru versi 812 halaman yang diserahkan oleh DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi UU, maka ditemukan bahwa Pasal 14 UU aquo tidak dihapus hanya ada perubahan. Jika UU sebelumnya dinyatakan: 

Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam;
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan
f. memperoleh sertifikat dari MUI.

Kemudian oleh UU Omnibus Law CLBK Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

(2) Pengangkatan Auditor Halal oleh LPH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

a. warga negara Indonesia;
b. beragama Islam;
c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, kedokteran, tata boga, atau pertanian;
d. memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam; dan
e. mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Jadi, Pasal 14 UU UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal bicara tentang persyaratan menjadi auditor LPH bukan bicara tentang sertifikat halal dari MUI melainkan menekankan bahwa untuk menjadi auditor LPH di Pasal 14 sebelum diubah harus memenuhi syarat ke-6 yaitu memperkleh sertifikat dari MUI, sedangkan di Pasal 14 yang telah diubah tidak ada syarat yang ke-6 itu lagi. Jadi, hal ini bukan menyangkut penghapusan sertifikat halal produk makanan. 

Ada kekhawatiran mungkin terkait dengan orang non muslim menjadi auditor LPH. Hal ini tentu tidak mungkin terjadi karena pada ayat 2 Pasal 14 huruf b sudah jelas disebutkan bahwa syarat auditor harus beragama islam.

Tentang sertifikat halal produk makanan, UU Omnibus Law CLBK tetap mengaturnya, cuma ada perubahan yang cukup signifikan misalnya:

1. Di antara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

(1) Untuk Pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan atas pernyataan pelaku usaha Mikro dan Kecil.

(2) Pernyataan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH.

Jadi, pelaku UMK cukup menyatakan secara mandiri bahwa produk makanannya halal dengan tetap berpedoman pada standar halal yang ditetapkan oleh BPJPH sehingga tidak perlu ada sertifikat halal sebagaimana ketentuan perolehannya.

2. Perbedaan waktu penerbitan pada UU Ciptaker yang lebih cepat, sebagai berikut:

Pasal 35 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal disebutkan sertifikat halal diterbitkan BPJPH paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI. Namun, pada UU Cipta Kerja, Pasal 35 diubah menjadi sertifikat halal sebagaimana Pasal 34 ayat (1) dan Pasal 34A diterbitkan oleh BPJPH paling lama 1 (satu) hari kerja terhitung sejak fatwa kehalalan produk.

Sementara itu, ada pasal yang disisipkan antara Pasal 35 dan Pasal 36, yakni Pasal 35A pada UU Cipta Kerja. Pasal 35A berbunyi, apabila LPH tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses sertifikasi halal, maka LPH tersebut akan dievaluasi dan/atau dikenai sanksi administrasi.

3. Peran MUI dalam penerbitan Sertifikat Halal Tetap Kuat.

Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

(1) LPH menyerahkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk kepada MUI dengan tembusan yang dikirimkan kepada BPJPH.

(2) Dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan Produk tidak sesuai dengan standar yang dimiliki oleh BPJPH, BPJPH menyampaikan pertimbangan kepada MUI untuk mengeluarkan fatwa.

Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 33

(1) Penetapan kehalalan Produk dilakukan oleh MUI.

(2) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam Sidang Fatwa Halal.

(3) Sidang Fatwa Halal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memutuskan kehalalan produk paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak MUI menerima hasil pemeriksaan dan/atau pengujian produk dari LPH

(4) Penetapan kehalalan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh MUI kepada BPJPH sebagai dasar penerbitan Sertifikat Halal.

Berdasar uraian tersebut di muka, dapat kita simpulkan bahwa UU Omnibus Law CLBK tidak menghapuskan soal sertifikat produk halal sebagaimana terdapat dalam konten video Marissa Haque. Dan kekhawatiran bahwa auditor itu tidak beragama Islam atau non muslim dapat ditepis dengan menyimak syarat auditor LPH harus beragama Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 2 huruf b meskipun syarat auditor LPH yanh ke-6, yakni memperoleh sertifikat dari MUI dihapus. Hanya memang ada tambahan signifikan bahwa UMK tidak perlu mengurus sertitikat produk halal namun cukup dengan pernyataan sendirI tentang halalnya produknya dengan tetap berpedoman pada persyaratan produk halal dari BPJPH. Adapun peran MUI dalam penerbitan sertifikat halal oleh BPJPH tetap kuat. Tabik.[]


Oleh: Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum.
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat
Semarang, Sabtu: 17 Oktober 2020

Posting Komentar

0 Komentar