TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Tak Cukup Tolak Omnibus Law, Tolak juga Sistemnya



Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Ailrnagga Hartarto menyatakan, UU Cipta Kerja merupakan salah satu cara agar Indonesia bisa terlepas dari jebakan negara berpenghasilan menengah atau middle income trap. Ambisi Presiden Joko Widodo tersebut sebelumnya juga sempat diungkapkan ketika Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada Oktober 2019 lalu. (Kompas.com, 5/10/2020)

Pembahasannya cepat dan kilat. Bagai pesanan yang mengharuskan  segera tayang, RUU ini pun dikebut hingga Sabtu tengah malam. RUU yang sejatinya akan dibawa dalam Papat Paripurna pada 8/10/2020, dimajukan menjadi 5/10/2020. RUU ini pun sah menjadi UU Ciptaker. Disetujui tujuh fraksi di DPR. Hanya dua fraksi yang menolak yaitu PKS dan Partai Demokrat.

Berbagai penolakan berdatangan dari berbagai kalangan diantaranya mahasiswa, buruh, SMK bahkan dari beberapa fraksi anggota DPR sendiri. Penolakan buruh terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja sangat beralasan. Hal ini karena RUU tersebut merugikan dan mengeksploitasi buruh. Dengan dalih menarik investasi masuk Indonesia, buruh yang dikorbankan. 

Upah buruh makin ditekan dengan penghapusan upah minimum. Upah per jam juga akan menyengsarakan buruh karena nilai total per bulannya di bawah upah minimum. Padahal di masa pandemi ini kebutuhan hidup sangat besar karena harga barang naik. Jika upahnya ditekan, para buruh akan masuk ke jurang kemiskinan yang makin dalam.

Konflik antara pekerja dan pengusaha merupakan suatu hal yang jamak terjadi dalam sistem ekonomi kapitalisme. Sejak revolusi industri, perseteruan buruh dan pengusaha seolah menjadi konflik abadi hingga saat ini.

Penolakan terhadap Omnibus Law semata sejatinya tidak cukup. Sejatinya Omnibus Law hadir dikarenakan sistem yang diterapkan saat ini adalah demokrasi kapitalis yang menjadi biang kerok. Sistem buatan manusia hanya mendatangkan kesengsaraan dan kerusakan di muka bumi. 

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain, masyarakat harus membuang sistem demokrasi kapitalis dan menggantinya dengan sistem dari Allah SWT. yang disebut Khilafah. Khilafah adalah sistem pemerintahan yang dipimpin oleh seorang khalifah dan menerpakan aturan Islam secara kaffah dan terbukti pernah diterapkan ±14 abad dan mejadi rahmat bagi seluruh alam. Wallahu a’lam bi ash-showab.[]

Oleh: Dhiyaul Haq
(Pengajar di Sekolah Tahfizh Plus Khoiru Ummah Malang)

Posting Komentar

0 Komentar