TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Suntikan Dana Jiwasraya, Rakyat Makin Sengsara



Akhir September telah bergulir kabar bahwa pemerintah telah mengalokasikan anggaran untuk menyelesaikan persoalan Jiwasraya. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa suntikan modal ke BPUI bukan untuk menyelesaikan masalah Jiwasraya. Pasalnya, proses penyelesaian masalah itu tetap dilakukan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sebagaimana yang diberitakan Kompas.com (29/09).

Polemik Jiwasraya terus mencuat ketika pemerintah dengan tampil berani rugi. Alih-alih Menkeu menyatakan suntikan dana bukan untuk menyelesaikan Jiwasraya, padahal persetujuan penyuntikan dana sebesar Rp 22 triliun ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema penyertaan modal negara (PMN) tetap dilakukan (Kompas.com, 2/10).

Kritikan itu sangat wajar datang dari berbagai pihak. Pasalnya dana suntikan itu sungguh menambah kesengsaraan rakyat kecil dan menguntungkan korporasi. Nampak nyata betapa perusahaan asuransi yang sedang gulung tikar dan menyebabkan kerugian negara itu adalah potret dari kesalahan mekanisme sistem yang diterapkan.

Sistem kapitalisme memiliki sifat tamak hakiki. Slogan mengeluarkan modal sekecil mungkin untuk meraih keuntungan sebesar-besarnya dijalankan di semua lini kehidupan, terutama sektor ekonomi. Korporasi akan berjalan berdasarkan asas manfaat. Sistem itu tak memandang apakah yang diproduksi harta milik umum atau bukan dan tak peduli harta orang lain atau bukan.

Asas manfaat begitu melekat. Korporasi tak ingin merugi. Negara yang mengusung sistem ini selalu jadi tameng, rakyat lagi yang jadi tumbal. 

Kondisi utang luar negeri (ULN) saat ini sudah banyam, ditambah dengan suntikan dana itu tentu bertambah banyak. Sementara, selama ini pajak yang dibebankan pada rakyat dijadikan tumpuan ekonomi negara.

Perusahaan asuransi yang menyebut dirinya memberi jaminan, justru memanfaatkan dan memutar uang nasabah. Asuransi dalam kapitalisme memang menawarkan jaminan masa depan terhadap nyawa, anggota badan, barang mewah dan lainnya dengan membayar polis.

Lengkap sudah keserakahan kapitalisme dalam menaungi bangsa yang menganutnya. Kapitalisme akan terus mencengkram negara yang setia menjadi penganutnya agar bisa diperas dengan dalih investasi dan dieksploitasi kekayaan alamnya.

Kondisi ini berbeda dengan Islam. Islam akan mendorong negara untuk mengusut industri individu yang bangkrut, jika karena kelalaian maka khilafah akan menelusuri penyebab kelalaian. Kemudian, kelalaian itu akan diberi sanksi sesuai dengan kaidah syariat Islam. Namun, jika bangkrutnya perusahaan karena murni bencana atau tidak sengaja, negara mengcover kerugiannya, memotivasi pelaku industri agar bangkit kembalu sembari diberi bantuan modal usaha.

Suntikan dana untuk usaha yang bangkrut dalam kekhilafahan diambilkan dari harta milik negara di baitul mal yang berasal dari fai', khoroj dan jizyah. Jadi tak akan sampai membebankan kerugian industri pada individu rakyat. Dalam sistem Islam, kesejahteraan rakyat harus dijamin oleh negara.

Sementara itu, Islam memandang asuransi adalah muamalah yang harom dilakukan oleh tiap muslim. Aqod asuransi dalam pandangan Islam adalah aqod batil. Pasalnya, aqod asuransi terjadi pada janji, sedangkan aqod syar'i terjadi pada sesuatu (barang/jasa). Selain itu, terkait dengan jaminan yang diberikan asuransi bukan berasal dari perusahaan sebagai pihak penjamin, melainkan dari harta nasabah itu sendiri. Padahal jaminan dalam Islam adalah perpindahan harta dari penjamin kepada pihak yang dijamin. Wallahu a'lam bish showab.[]

Oleh: Afiyah Rasyad

Posting Komentar

0 Komentar