TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Suntik Dana Jiwasraya: Akibat Sistem Kapitalisme Ribawi, Uang Rakyat Jadi Korban



Lemahnya kebijakan telah menimbulkan banyak masalah dan berbagai solusi yang diambil berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar. Masalah jiwa sraya sampai saat ini belum terselesaikan dengan baik, solusi yang diambil pemerintah justru menimbulkan ancaman masalah sistemik.

Seperti yang dilansir dari  KOMPAS.com, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance ( Indef) Enny Sri Hartati mengkritik langkah DPR RI dan pemerintah menyetujui penyuntikkan dana Rp 22 triliun ke PT Asuransi Jiwasraya (Persero) melalui skema penyertaan modal negara ( PMN).

Menurut Enny, DPR dan pemerintah telah melakukan kejahatan berjamaah lantaran menyelesaikan kasus Jiwasraya melalui cara yang tidak beradab.
"Ini menurut saya kejahatan yang berjamaah. Walaupun DPR enggak ikut menikmati uang Jiwasraya, tapi DPR menyetujui penyelesaian dari (kasus) Jiwasraya dengan cara-cara yang tidak beradab," kata Enny kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2020). 

Seperti yang difahami bersama bahwa asuransi jiwa sraya adalah Persero yang merupakan milik swasta atau korporasi yang bergerak dibidang jasa yang menawarkan jaminan keamanan jiwa atau jaminan kesejahteraan dimasa tua. Dimana iuran dari para nasabah atau polis dikelola dan keuntungan yang diperoleh menjadi milik swasta atau segelintir elit, bukan milik negara yang bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Namun demikian ketika jiwa sraya mengalami kebangkrutan (fraud), negara mengambil tindakan untuk menyuntikkan dana yang sangat besar, yang seharusnya bisa dimanfaatkan pada sektor lain yang lebih mendesak. Penanganan covid-19 yang sampai saat ini masih butuh perhatian dan dana yang besar atau untuk membantu rakyat miskin yang terdampak pandemi covid-19 jauh lebih urgen untuk dibiayai oleh negara.

Saat ini ekonomi Indonesia menghadapi resesi, 22 triliun rupiah merupakan dana yang sangat besar, yang seharusnya bisa dihemat untuk memperbaiki perekonomian negara. Resesi seharusnya menjadi momentum untuk mereformasi sistem ekonomi, bukan malah rezim menghidupkan sektor ribawi dengan menyuntikkan dana triliunan rupiah yang hanya dikorupsi oleh elit.

Negara menyuntikkan dana 22 trilyun rupiah kepada jiwa sraya dengan pemberlakukan skema Penyertaan Modal Negara (PMN), ini merupakan kebijakan yang tidak punya hati nurani karena dana itu diperoleh dari hutang dan pajak yang dipungut dari rakyat. Letak keadilannya jika kemudian hutang negara itu dibebankan kepada rakyat sementara dana itu hanya dipakai untuk menambal kerugian negara akibat perampokan.

Sungguh ini adalah perampokan terhadap dana rakyat selain kezaliman terhadap hak rakyat, akan memperburuk kondisi fundamental ekonomi saat terjadi resesi.

Akar masalah dari karut marut sistem ekonomi Indonesia karena diterapkannya sistem ekonomi Kapitalis. Negara memandang kebutuhan umat sebagai sesuatu yang dikomersilkan yang penanganannya diserahkan kepada swasta atau asing, sementar negara menempatkan diri hanya sebagai regulator.

Sistem ekonomi Islam mempunyai watak yang bertolak belakang dengan sistem ekonomi Kapitalis. Sistem ekonomi Islam menjamin pemenuhan hidup seluruh warganya, memberikan kepastian kesejahteraan dan jaminan keamanan. Kebutuhan individu dan kebutuhan dasar publik menjadi tanggungjawab negara yang tidak dialihkan kepada swasta ataupun asing.

Dalam memenuhi kebutuhan pokok individu negara menjamin secara tidak langsung, dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi seluruh warga negaranya, untuk mencari nafkah bagi anak anak, wanita dan orang tua yang menjadi tanggungjawab mereka.

Jika dengan fasilitas ini ternyata individu tetap tidak mampu bekerja sehingga tidak mampu menafkahi keluarganya, maka kewajiban nafkah dibebankan kepada kerabat dekat atau ahli warisnya. Jika tidak ada kerabat yang mampu maka menjadi kewajiban negara. Berdasarkan hal ini maka para calon orang tua tidak perlu membayar asuransi jiwa atau masa tua mereka sebagai mana dalam Sistem Kapitalis sekarang. 

Dalam memenuhi kebutuhan publik yaitu Pendidikan, kesehatan dan keamanan mutlak menjadi tanggungjawab negara, artinya negara memberikan pelayanan secara gratis sebagai bentuk pelayanan kepada umat. Karena ketiga hal tersebut merupakan kebutuhan umum terpenting yang tidak bisa dipenuhi oleh individu.

Adapun sumber dananya berasal dari Baitul maal yang diperoleh dari kekayaan umum, seperti tambang emas, batu bara, minyak dan lain lain. Juga berasal dari kekayaan negara yang berupa koroj dan jiziah yang dikelola langsung oleh negara dan tidak diserahkan kepada swasta.

Dengan peran negara yang maksimal dalam pemenuhan kebutuhan individu maupun publik maka didalam sistem Islam tidak ada peluang berkembangnya asuransi, baik asuransi pendidikan, kesehatan maupun asuransi jiwa. 

Maka sebenarnya hanya dengan diterapkan Islam kafahlah, jaminan kesejahteraan hidup masyarakat akan benar benar terwujud, dan bukan sekedar harapan yang bisa dinikmati oleh sekelompok orang tetapi kesejahteraan yang nyata dan menyeluruh bagi segenap manusia. Waallahu a'lam bishawab.[]


Oleh: Ummu Aman (Anggota Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar