Suara Rakyat Tak Berarti, Undang-Undang Ciptaker Tetap Jadi



Aksi penolakan rakyat terhadap Undang-undang ciptaker berlangsung anarkis. Aksi tersebut hampir serentak dilakukan di beberapa kota besar di Indonesia, diantaranya Jakarta, Medan, Yogyakarta, Banten dan lainnya. Banyak fasilitas umum yang mengalami kerusakan, seperti halte dan beberapa bangunan pasca aksi tersebut.

Aksi tersebut sebagai bukti kemarahan rakyat karena aspirasinya tidak didengar pemerintah. Sementara itu, presiden RI Joko Widodo hanya memberikan tanggapan bahwa, aksi itu terjadi karena ada disinformasi dan berita palsu soal UU ciptaker.  Namun hal itu dibantah oleh Tengku Zulkarnain selaku wakil sekjen MUI, yang mengatakan bahwa tidak bisa menyalahkan dan menuduh rakyat begitu saja, karena sampai dengan saat ini, naskah UU ciptaker saja belum rampung dan aksesnya belum bisa dipublikasikan namun UU tersebut tetap disahkan. (Suara Jogja.id 14/10/2020) 

Alih-alih berikan solusi, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yang disampikan oleh Mahfud MD (Menko polhukam) yaitu apabila rakyat yang menolak UU ciptaker tersebut, rakyat dipinta membuat gugatan judicial review atau perubahan/ pembatalan UU kepada Mahakamah Konstitusi (MK). Namun menolak terhadap tawaran tersebut, merupakan hal yang paling tepat, karena UU sejenis ini akan terus lahir dalam sistem demokrasi. 

Jika kita amati lagi bahwa pernyataan Jokowi tersebut sama sekali tidak ada keberpihakannya pada rakyat, karena hampir seluruh lapisan masyarakat menolak UU tersebut namun sikap presiden justru sebaliknya kekeh tetap sahkan UU tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan slogan demokrasi yang menyatakan bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat dan mengutamakan suara terbanyak, namun dalam hal ini Jokowi malah abaikan suara rakyat yang mayoritas menolak disahkannya UU tersebut. Hal ini menjadi jelas, alasan disahkan UU tersebut bukanlah demi kesejahteraan rakyat.

Melihat fakta bahwa UU ciptaker memudahkan investor asing dalam menjalankan bisnisnya, hal ini bisa jadi salah satu alasannya kenapa presiden tetap sahkan UU tersebut, karena ditunggangi oleh kepentingan agar investor leluasa geraknya.  Kemudahan akses itu dimanfaatkan para investor meraup untung sebesar-besarnya tanpa harus memikirkan jaminan untuk para pekerja/buruh. Rakyat semakin tertindas saja, terutama untuk para buruh akan menjadi karyawan kontrak seumur hidupnya. jika hal ini terus dibiarkan maka rakyat lah yang terus jadi korban kedzoliman rezim ini.

Sikap Presiden yang menuding rakyatnya menebar berita palsu adalah bukanlah sikap pemimpin yang baik, karena sebagai tugas pemimpin adalah melindungi rakyat, posisinya pasti ada dalam barisan rakyat bukan  bersebrangan dengan rakyat atau bahkan malah mengutamakan investor selaku yang punya modal.

Apakah seperti itu pemimpin yang idela?

Dalam sistem demokrasi, pemerintah hanyalah fasilitator yakni memberikan fasilitas bagi pemilik modal. Seluruh kebijakan yang diambil pemerintah bisa diatur sesuai dengan kepentingan penguasa dan pemilik modal. Penentuan kebijakannya tidak mementingkan lagi maslahat atau tidak untuk rakyat, namun lebih kepada untung atau rugi bagi penguasa dan pengusaha yang memiliki modal.

Sementara itu dalam sistem islam ditetapkan bahwa penerapan seluruh kebijakan yang dilaksanakan oleh negara bertujuan untuk menjamin seluruh kebutuhan rakyat. Sikap pemimpin atau Khalifah ketika membuat kebijakan pasti mengutamakan kemaslahatan rakyat, karena tugas seorang Khalifah adalah mengurusi urusan umat (Raa'in). Segala kebutuhan rakyat menajdi tanggungjawab Khalifah dan negara juga berfungsi sebagai penyedia pelayanan agar tujuan terpenuhinya segala kebutuhan rakyat tersebut.

Selain itu Khalifah memiliki peran penjaga (Junnah), artinya Khalifah adalah garda terdepan perlindungan terhadap rakyat. Fungsi ini nampak ketika pada zaman Nabi Muhammad SAW, ada seorang muslimah yang dinodai oleh kafir Yahudi di Madinah, maka pada saat itu Nabi memerangi mereka bahkan sampai mengusirnya sehingga keselamatan dan keamanan seorang wanita muslimah terjaga.  Seperti itulah gambaran sikap yang seharusnya ada pada pemimpin dan hanya bisa dilaksanakan ketika hanya sistem Islam saja yang tegak. Oleh karena itu berada dalam barisan penegakan kembali hukum-hukum Allah adalah jalan yang paling tepat, maka marilah kita bersemangat dalam menegakan kembali hukum-hukum Allah dalam naungan khilafah Islamiyyah.[]


Oleh: Qurrotul Aeni
Aktivis Dakwah

Posting Komentar

0 Komentar