Sertifikasi Da'i, Perlukah Dilakukan?



Setiap orang beriman mempunyai kewajiban berdakwah kepada muslim yang lain. Meskipun hanya mengetahui satu ayat kita diperintah untuk menyampaikan. Itu karena pentingnya dakwah menyampaikan syariat Islam kepada seluruh umat.

Namun ada kebijakan dari pemerintah bahwa untuk menjadi da'i itu harus memiliki sertifikat. Tak hanya itu, materinya juga akan ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya untuk menyamakan materi yang disampaikan kepada umat dan mencegah radikalisme.

Kementerian Agama atau Kemenag akan memasok materi khotbah Jumat untuk mencegah adanya ceramah-ceramah bernada provokatif di masjid.

"Saat ini diperlukan materi kotbah salat Jumat yang responsif dan relevan dengan perkembangan zaman," kata Dirjen Bimas Islam Kemenag, Kamaruddin Amin lewat keterangan tertulis, Selasa, 20 Oktober 2020.

Dilansir dari GELORA.CO - Menteri Agama Fachrul Razi menyatakan bahwa program dai/penceramah bersertifikat segera digulirkan dalam waktu dekat. Ia menegaskan program tersebut sudah dibahas oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
"Kemenag pada tri wulan ketiga ini akan punya program dai bersertifikat. Ini sudah dibahas bersama dalam rapat dengan Wapres," kata Fachrul dalam keterangannya dikutip dalam situs Kemenag, Kamis (13/8).

Program itu dibentuk guna menangkal gerakan radikalisme lewat mimbar masjid. Dia sempat bercerita saat ini banyak penceramah yang membodohi umat lewat ceramah. Hingga menimbulkan pro kontra di antara pejabat tinggi MUI.

Dilansir dari Islami.co, Pro-kontra sertifikasi ulama’ masih terdengar nyaring di telinga kita, setidaknya minggu-minggu ini. Pasalnya, kementrian agama yang mempunyai rencana mensertifikasi para dai atau ulama’ ditentang atau tidak diterima oleh sebagian pejabat tinggi MUI. Entah apa alasannya sehingga MUI, sebagai lembaga yang diberikan otoritas negara untuk melabeli halal dan haram ternyata tidak mau menerima program sertifikasi ini.

Alasan Fachrul Razi sebagai Mentri Agama ketika menggulirkan wacana sertifikasi ulama’ salah satunya adalah untuk menghilangkan akar radikalisme di Indonesia, khususnya bagi para da’i yang dianggap berpandangan ekslusif dan tidak moderat. Menurutnya, hal ini sifatnya tidak memaksa. Jadi bagi para kiai atau dai yang sekiranya tidak ingin mensertifikasikan dirinya sebagai ulama’, maka tidak ada paksaan di dalamnya. (Jum'at, 11/9)

Meski ada pro kontra namun sertifikasi ulama tetap diadakan. Namun tidak ada paksaan. Hanya para ulama atau da'i yang mau saja untuk dilakukan sertifikasi. 

Bagi para ustaz atau kiai di kampung halaman mungkin tidak mempersoalkan sertifikasi ini, karena bagi mereka yang penting adalah berdakwah agar masyarakat paham akan ajaran Islam yang baik dan benar. Di sisi lain,  tidak sembarang juga seseorang di kampung mendapat label ustadz atau kiai. Mereka tidak hanya sekedar mumpuni dalam keilmuan dan retorika belaka, akan tetapi juga perlu akhlak yang mampu menjadi tuntunan masyarakat kampung.

Sedangkan di kota, orang yang mengajarkan agama sudah disebut dengan panggilan Ustadz atau Ustadzah. Sementara ilmunya tidak tahu darimana sumbernya. Ini yang dikhawatirkan menyampaikan ajaran radikal dan intoleran. 

Padahal bukankah semua muslim yang beriman mendapat beban kewajiban untuk berdakwah. Kalau ajaran Rasulullah Saw agar kita menyampaikan meskipun hanya satu ayat.

Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu ta’ala ‘anhu, bahwa Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
“Sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat” (HR. Bukhari).

Mengingat pentingnya dakwah, agar ajaran Islam tersebar ke seluruh umat di alam semesta ini, maka perlu banyak da'i untuk menyampaikan. Selama yang disampaikan tidak melanggar hukum syara, maka hendaknya ditunaikan kewajiban dakwah tersebut. 

Masalah mau sertifikasi atau tidak, silahkan saja. Selama proses sertifikasi tidak membatasi laju dakwah. Tidak menghalangi materi yang disampaikan. Bagi ulama atau da'i yang benar, maka hanya akan menyampaikan ayat-ayat yang benar. Karena mereka tahu apa konsekuensi yang harus diterima jika menyampaikan ayat yang menyimpang. 

Sementara kekhawatiran pemerintah terhadap ulama atau da'i yang menyampaikan materi mengandung unsur radikalisme atau intoleran, sebenarnya tak perlu. Kalau pun ada ulama yang ceramah materi radikal, itu perlu dipertanyakan. Apakah ulama sejati yang berdakwah mengikuti teladan Rasulullah Saw atau bukan? Karena ulama yang berdakwah mengikuti Rasulullah Saw, hanya menyampaikan kebenaran Islam dengan lembut dan tidak membahayakan.

Atau bisa saja perlu ada persepsi sama tentang radikalisme. Bisa saja yang dimaksud pemerintah tentang radikalisme itu materi ulama yang disampaikan dengan tegas. Haram dikatakan haram, tidak boleh ada penawaran. Terkadang ada salah pemahaman. Ulama yang tegas menghukumi suatu perbuatan, dianggap radikal.

Ulama yang tegas terhadap hukum agama, tidak mau mengikuti permintaan pemerintah untuk mengubah hukum syara. Ulama seperti itu dianggap radikal dan perlu dipersekusi ceramahnya. Jika itu yang dianggap radikal, maka perlu meluruskan pemahaman dengan diskusi duduk bersama. 

Jika para ulama tersebut yang harus disertifikasi, maka siapa yang akan mensertifikasi? Sementara yang disampaikan adalah kebenaran berdasarkan Al Qur'an dan As Sunnah.

Sungguh, semakin tampak ketakutan pemerintah terhadap Islam. Ada kekhawatiran berlebihan kepada Islam sebagai agama sekaligus pedoman hidup. Pemerintah khawatir jika ada da'i yang mengajak umat kembali pada hukum Islam. Jika Islam yang diterapkan untuk mengatur seluruh lini kehidupan, maka akan banyak larangan-larangan yang ditegakkan.

Bisa dibayangkan jika benar hukum Islam yang diterapkan. Maka akan banyak pemimpin kena sanksi karena melanggar aturan Islam. Sebenarnya justru sebuah pembelajaran, hukum Islam mengajak pada keselamatan. Namun mengapa justru hukum Islam dipersekusi? Hingga pemerintah perlu mengadakan sertifikasi untuk da'i.

Sebenarnya jika seluruh umat baik ulama, Umaro, dan semua umat muslim mau kembali taat kepada aturan Allah. Seharusnya tidak ada perbedaan persepsi masalah materi dakwah. Saling mendukung dalam berdakwah menyebarkan ajaran Islam ke seluruh dunia.

Oleh karena itu, saatnya kita menundukkan ketaatan kepada Allah semata. Hilangkan segala prasangka. Jika ada ulama yang beda pendapat, kembalikan pada hukum syara. Dan kita harus mengambil hukum yang benar sesuai nash syara. Hilangkan perbedaan, ambil persamaan. 

Wallahu a'lam bish shawwab.[]


Oleh : Lilik Yani (Muslimah Peduli Generasi dan Peradaban)

Posting Komentar

0 Komentar