TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Sengsara Rakyat Akibat Demokrasi dan Rezim Oligarki



Undang-undang Omnibus Law terus menjadi polemik ditengah masyarakat. Sejak disahkannya pada tanggal 5 Oktober 2020 yang lalu. Penolakan datang dari berbagai elemen masyarakat.

Di berbagai daerah ribuan massa turun ke jalan. Baik dari kalangan buruh, pekerja maupun mahasiswa. Menuntut agar pemerintah segera membatalkan undang-undang tersebut.

Mereka menilai Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja  sarat dengan kepentingan para pengusaha dan sangat diskriminatif terhadap para buruh atau perkerja. Tapi, UU tersebut tetap disahkan, dan pemerintah tetap pada pendiriannya.

Penerapan sistem demokrasi kapitalis terbukti telah melahirkan rezim oligarki, yang mengabdi dan memenangkan kepentingan segelintir elit. Rakyat harus belajar, tidak boleh terus menerus tertipu dengan slogan manis demokrasi, karena pada praktiknya tidaklah demikian.

Slogan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat hanyalah mantra yang akan menyihir siapa pun untuk masuk dan berkubang didalamnya. Harapan dan janji-janji manis akan terus dihembuskan untuk menutupi bobroknya sistem zalim ini.

Rakyat membutuhkan perubahan yang mendasar yaitu perubahan sistem. Lantas pertanyaanya sistem apa yang mampu menghadirkan regulasi yang adil, lepas dari kepentingan, berorientasi  kemaslahatan dan menyejahterakan? Apakah komunis dan kapitalis? Ataukah Islam?

Jika kita mencermati fakta, terbukti komunis dan kapitalis telah gagal memberikan keadilan dan kesejahteraan kepada rakyat, bahkan kedua ideologi inilah yang menjadi biang kerok dari segala keburukan yang ada. Hanya ada satu pilihan untuk rakyat yaitu penerapan ideologi islam.

Islam dengan seperangkat aturannya mampu memecahkan berbagai problematika kehidupan termasuk dalam hal perburuhan. Didalam islam majikan/ pengusaha haram mengurangi hak buruh, mengubah kontrak kerja secara sepihak atau menunda-nunda pembayaran upah buruh. Rasulullah saw, bersabda: "Berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum keringatnya kering"( HR. Ibnu Majah ).

Islam juga mengatur penetapan besaran upah yang disesuaikan dengan jasa yang diberikan pekerja, jenis pekerjaan, dan tempat bekerja. Bukan berdasarkan standar hidup minimum disuatu daerah seperti halnya yang ditetapkan dalam ideologi kapitalis.

Islam dengan sistem pemerintahannya yaitu khilafah, bertanggung jawab penuh untuk mengurusi dan melindungi kepentingan semua anggota masyarakat, baik pengusaha maupun pekerja. Khilafah juga menjamin kebutuhan hidup rakyat seperti pendidikan, kesehatan dan keamanan serta memberikan lapangan pekerjaan. Dalam hal ini  Nabi saw. bersabda: " Imam( khalifah) adalah pengurus rakyat dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya" ( HR. Al Bukhari ).

Pada saat yang sama khilafah juga memberlakukan sistem sanksi yang tegas, yang mampu mencegah dan memberikan efek jera kepada para pengusaha yang bertindak zalim kepada para buruh/ pekerja mereka. Walhasil keadilan dan kesejahteraan para buruh akan terwujud dibawah sistem islam dalam naungan khilafah Islamiyah.[]


Oleh: Nisa Ummu Hilya

Posting Komentar

0 Komentar