TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rezim Anti Islam, Hoaks atau Realita?


Greg Fealy, profesor dari Australian National University, memberikan  pandangannya terhadap pemerintahan Presiden Jokowi. Greg menuding pemerintah Jokowi anti-Islam.

Seperti yang termuat dalam tulisan artikel di situs East Asia Forum yang diambil dari makalah terbaru Greg yang berjudul, 'Jokowi in the COVID-19 Era: Repressive Pluralism, Dynasticism and Over-Bearing State' yang akan terbit di Bulletin of Indonesian Economic Studies dan dimuat dalam ANU Indonesia Update 2020. (detikNews, 29/9 2020).

Menurut Greg selama empat tahun terakhir, pemerintahan dibawah kepemimpinanan Presiden Joko Widodo telah melakukan kampanye penindasan terpadu dan sistematis terhadap kaum Islamis. Survei yang dilakukan menunjukkan bahwa banyak orang takut akan meningkatnya konservatisme dan militansi Islam Indonesia," tulis Greg dalam artikel itu. 

PKS tak sepakat dengan pendapat profesor  Greg Fealy tersebut. Menurut Ketua DPP PKS Mardani Ali ada beberapa keputusan Jokowi yang dapat menepis tudingan Greg tersebut, Jokowi tidak anti Islam, tapi punya sejumlah catatan penting diantaranya,  ada kesan tidak adil yang timbul saat salah satu kelompok umat lebih diutamakan dari kelompok umat yang lain. Namun Mardani mengatakan pandangan Greg Fealy itu bisa dijadikan pelajaran. Menurutnya, pemerintah perlu melakukan perbaikan karena berdampak pada cara warga asing memandang Indonesia.  (detikNews, 29/92020)

Isu rezim anti Islam atau Islamphobia memang santer terdengar belakangan ini, dan menjadi polemik ditengah masyarakat.  Sejumlah organisasi kemasyarakatan (ormas) menyebut pemerintahan Joko Widodo sebagai rezim represif dan anti-Islam dengan melakukan kriminalisasi terhadap para ulama, membubarkan pengajian, dan menghalangi kegiatan dakwah di sejumlah tempat dan melabelisasi gerakan Islam sebagai radikal.

Berbagai kebijakan yang dikeluarkan pemerintah atas nama antiradikalisme terlihat  jelas. Seperti kebijakan-kebijakan Kemenag yang mewacanakan pelarangan hijab dan celana cingkrang bagi ASN. Ancaman diberhentikan bila terbukti terpapar radikalisme yang  telah ditandatangani SKB 11 instansi pemerintah tentang penanganan radikalisme pada aparatur sipil negara (ASN). Baru-baru ini Kemenag juga telah mewaspadai generasi yang dikatakan “Good Looking” penghapal Al,quran  yang berpenampilan baik sebagai cikal bakal agen radikal. 

Ketakutan Pemerintah akan kebangkitan Islam diidap oleh rezim saat ini, dari berbagai pernyataan, dan program penguasa hari ini telah nyata membenci Islam politik. Terbukti  ditangkapnya sejumlah ulama yang lantang mengoreksi penguasa dan mengkriminalisasi ajaran Islam yang bertentangan dengan kepentingan mereka. Dari sertifikasi penceramah, dan Majelis Taklim, hingga revisi buku-buku agama tentang jihad dan Khilafah. Kebijakan-kebijakan ini menuai banyak kritik di tengah masyarakat. 

Seharusnya negara memberikan ruang yang luas kepada masyarakat untuk mendiskusikan  permasalahan bangsa Indonesia yang krisis multidimensi. Islam sebagai alternatif untuk menyelamatkan negeri ini. Bukan malah menangkapi atau mempersekusi para ulama yang mengkritik kebijakan pemerintah.

Apa yang dilakukan pemerintah seolah mengkonfirmasi apa yang telah ditegaskan Greg Fealy. Rezim Jokowi anti Islam. Ketidakjelasan kebijakan rezim sekarang semakin menyadarkan umat.  Tidak bisa menuntut perubahan ke arah yang lebih baik dalam sistem kapitalis. Berarti kebutuhan umat akan adanya sistem Islam secara kaffah  dalam naungan khilafah mutlak adanya. Wallahu’alam bisshawab.[]

Oleh: Riana Magasing 
(Institut Kajian Politik dan Perempuan)

Posting Komentar

0 Komentar