TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Rakyat Tumbal Demokrasi di Era Pandemi?




Jika dilihat dari  kaca mata politik kapitalis demi secuil kuasa. Maka masukan untuk menunda pilkada akan disalahartikan strategi politik menjegal lawan untuk berkuasa. 

Namun tentu tidak bagi naluri manusia yang dibekali rasa cinta dan sayang pada sesama. Pun manusia yang dikarunia akal untuk memahami realita yang amat benderang dalam jangkauan Indra. Maka masukan dari para pakar kesehatan, agama, ormas maupun tokoh untuk menunda pilkada akan dipandang sebagai kebaikan bersama. Karena ini masalah nyawa dan kesehatan. Apa yang hak yang lebih asasi bagi tiap warga dari pada keselamatan kesehatan dan nyawanya.

Andai penguasa tetap memaksakan kehendaknya untuk melakukan pilkada dengan alasan hak pilih dan memilih. Bukan kah esensi dipilih dan memilih tersebut guna memenuhi jaminan hak dasar keselamatan rakyat? Justru memang sangat tidak masuk akal jika bersikeras untuk mengadakan pilkada atas nama hak dan secepatnya tertanganinya masalah covid-19 dengan pilkada.

Bahkan, Kepala Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI Firman Noor menyatakan bahwa pelanggaran terhadap kemanusiaan berpotensi terjadi lantaran Pilkada 2020 tetap dilanjutkan di tengah pandemi virus corona (Covid-19)
(CNN Indonesia,1/10/2020)

Meski pemerintah dan pihak KPU berusaha mencegah penularan dengan atiran protokol yang ketat, itu bukan jaminan. Bahkan, fakta di lapangan terjadinya perkumpulan masa saat kampanye sudah cukup menjadi bukti tak mudah untuk merealisasikan protokol kesehatan. 

Jika sebelum pilkada saja angka positif covid selama periode Agustus September tiap harinya terus melonjak hingga puncaknya 9 September 2020  sebanyak 4.823 ribu. Bisa dibayangkan dengan adanya kampanye dengan pengumpulan masa akan berpeluang menciptakan kloster baru. 

Benarkah untuk kepentingan rakyat?

Lagi-lagi alasan yang didengung-dengungkan adalah untuk kepentingan rakyat. Adanya pilkada bisa meningkatkan perekonomian rakyat. Rakyat yang mana?. Sedang secara fakta ekonomi masyarakat dalam kondisi memprihatinkan. Negara pun dalam bayang resesi. Kondisi ini tentu lebih parah lagi jika dibayangi Bayangi dengan kondisi kesehatan masyarakat efek dari covid-19 belum ada kepastian tertanggulangi, malah ditambah dengan peluang penyebaran kian bertambah.

Maka tidak berlebihan jika pemutusan tetap berlangsungnya pilkada di masa Pandemi karena kepentingan pihak rezim berkuasa dan para cukong pendukungnya. Betapa dari 270 pilkada yang ada 200 daerah pemilihan diikuti pihak petahana, yang memberikan peluang besar menang pihaknya.  Tentu saja kekhawatiran penundaan pilkada bisa mempengaruhi kemenangannya.

Bahkan, sudah menjadi rahasia umum mahalnya biaya untuk memenangkan paslon dalam pilkada meniscayakan peran pihak-pihak konglomerat dalam pembiayaan. Maka kemengan atas Paslon hakikatnya adalah kemenangan untuk menjaga kepentingan pihak konglomerat. Jika demikian masihkah dalih untuk kepentingan rakyat bisa diterima? Jika secara nyata rakyat hanya tumbal bagi kepentingan pihak koorporasi semata.

/Harapan solusi pada Islam/

Sudah cukup banyak fakta yang telah dirasakan rakyat efek dari demokrasi.  Pemerintah dari rakyat, oleh dan untuk rakyat hanya mitos yang tak pernah terwujud. Bahkan dengan berbagai macam ciri demokrasi di Indonesia. Mulai demokrasi parlementer, demokrasi terpimpin hingga pasca reformasi pun tidak berefek pada kemakmuran rakyat. Justru semakin ke sini kian memperlihatkan kesengsaraan bagi rakyat. Maka sudah selayaknya pilihan solusi adalah pada sistem yang datang dari Islam. Yang menjadikan asas akidah Islam yang sesuai fitrah manusia, sesuai akal dan menentramkan hati dalam pengaturan segala lini kehidupan masyarakat. Bahkan nyawa dan keselamatan rakyat menjadi prioritas utama dalam penyelenggaraan negara.

Dalam sistem Islam pun cukup simpel dan efektif untuk menentukan pemimpin daerah (wilayah). Karena salah kewenangan Khalifah untuk memilih dengan tetap memperhatikan masukan dari majelis wilayah (perwakilan ) di wilayah berada. Dengan memperhatikan kapabilitas keimanan dan kemampuan dalam menjalankan amanah, meniscayakan terpilih pemimpin daerah atau wilayah sesuai dengan kebutuhan dan dicintai rakyat. Karena keberadaan mereka utuh bertanggungjawab untuk urusan dan kepentingan rakyat sesuai amanah syariah. Bukan sesuai pesanan pihak penyokong dalam sistem demokrasi.

Semoga menjadi pelajaran berharga apa yang terjadi di era Pandemi ini. Betapa kebijakan pilkada di tengah rakyat sengsara mampu membuka mata semua kalangan yang ada bahwa sistem demokrasi buatan manusia hanya alat pemanis untuk melancarkan ambisi pihak penguasa dan Borjuis dalam mempertahankan kepentingannya. Dan segera mengambil  Islam sebagai solusi dalam penyelenggaraan negara yang terbukti secara historis maupun empiris telah membawa pada peradaban gemilang selam 13 abad. Allahu a'lam bi shawab.[]

Oleh: Yuyun Rumiwati


Posting Komentar

0 Komentar