Prof. Suteki Ungkap Demokrasi Bisa Mati karena Dibunuh...


TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum dan Masyarakat Prof. Dr. Suteki, S.H., M.Hum., mengungkapkan bahwa demokrasi bisa mati justru dibunuh oleh penguasa yang terpilih melalui proses demokrasi.  

"Demokrasi itu bisa mati. Tapi tidak dibunuh oleh jenderal tiran, melainkan penguasa yang terpilih oleh proses demokrasi di negeri ini. Ini kan aneh. Pemimpin dipilih demokratis tapi justru pemimpin itu sendiri yang membunuh demokrasi," tuturnya dalam bincang live bertajuk Omnibus Law, Titik Nadir Demokrasi?, Ahad (18/10/2020) di kanal Youtube Khilafah Channel.

Ia menjelaskan bahwa demokrasi sebenarnya berlawanan dengan otoritarianisme. Namun menurutnya, ketika pemimpin mempertahankan kekuasaan secara otoriter berarti dia sedang membunuh sistem demokrasi itu sendiri. 

"Jadi karakternya, apakah sistem pemerintahan yang dikembangkan itu makin otoriter atau tidak. Jika makin otoriter, maka dikatakan ia membunuh dirinya sendiri," tambahnya.

Ia memaparkan ada empat indikator yang menunjukkan demokrasi telah mati di negeri ini, yaitu sebagai berikut.

"Pertama, lemah komitmen terhadap sendi-sendi demokrasi. Kedua, penolakan terhadap legitimasi oposisi. Ketiga, toleransi, membiarkan atau mendorong adanya aksi kekerasan. Keempat, kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil," bebernya.

Adapun terkait lemahnya komitmen terhadap sendi demokrasi, ia memberikan parameternya. "Apakah mereka suka mengubah-ubah Undang-undang, melarang organisasi tertentu dan membatasi hak-hak politik warganegara?," tanyanya.

"Contoh parameter pertama adalah perubahan 79 UU dalam UU Omnibus yang saya sebut UU kejar tayang dan legitimasinya rendah lantaran ditolak banyak pihak," tandasnya. 

Lebih lanjut, ia menilai bahwa UU Omnibus Law akan berbahaya apabila tidak dibahas secara baik dengan melibatkan seluruh stakeholder. Ia menyoroti tentang pebisnis dan investor asing yang ikut menolak UU ini. Ia pun mempertanyakan, jika investor asing juga menolak UU tersebut, bahkan memberikan surat terbuka kepada presiden, lalu UU ini untuk siapa. 

"Jika UU ini untuk investor, investor mana? Apa boleh dikatakan sebagai black investor, yang sering mengeksploitasi alam, tidak peduli lingkungan, memberi upah buruh murah, yang penting keuntungan atau profit? Inikan bahaya," pungkasnya.[] 

Reporter: Puspita Satyawati
Editor: Ika Mawar

Posting Komentar

0 Komentar