TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Potensi "Civil Disobidience" akibat Distrust dan Authoritarianism



Indonesia ialah negara hukum. Demikian deklarasi Pasal 1 ayat 3 UUD NRI 1945. Maka, sebenarnya tujuan nasional sebagaimana disebutkan dalam Pembukaan UUD NRI 1945 pun mesti harus diwujudkan melalui hukum. Sebagaimana dikonsepsikan oleh Gustav Radbruch, hukum punya 3 nilai dasar sekaligus menjadi dasar keberlakuannya. Ketiga nilai dasar itu disebut dengan Triadism. Triadisme itu adalah:

1. Secara filosofis: nilai keadilan (justice)
2. Secara yuridis: nilai kepastian (certainty)
3. Secara sosiologis: nilai expediency (kebaikan, kebijaksanaan (wisdom, kemanfaatan (utility) dll).

Pertanyaannya adalah: Apakah hukum kita sudah adil, pasti dan manfaat khususnya terhadap kesejahteraan sosial atau social welfare yang oleh Brian Z. Tamanaha disebut sebagai "the thickest ROL"?

Ketika tiga nilai dasar hukum tersebut belum dapat diwujudkan, misalnya adanya fakta: disktiminatif (non equality before the law)---the unjust law is not law--lex injusta non est lex, ngaret, ketimpangan, kesengsaraan, kemiskinan, ketidakbebasan, opresi, persekusi dll, maka sangat berpotensi terjadinya distrust rakyat.

Adanya "Lack" pada ketiga nilai dasar tersebut dapat menggerus modal social trust sehingga menjadi distrust. Distrust akan menjadi trigger munculnya sikap disobidience. Pada bulan Mei 2019 di Indonesia sempat muncul issue untuk melakukan people power untuk merevolusi kondisi negeri Indonesia. Namun, diyakini "cost"-nya terlalu mahal sehingga tidak terjadi oleh karena pemerintah juga melarangnya dengan penjagaan yang sangat ketat. 

Secara teoretik sebenarnya ada cara lain untuk memprotes kebijakan suatu tata pemerintahan yakni dengan melakukan civil disobidience. Civil disobidience bisa jadi dapat mengganti peran people power yg "cost"-nya lebih kecil dari pada people power. Sebagai sebuah teori tentu sifatnya sangat umum dan bagaimana praktik di lapangan tentu disesuaikan dengan situasi dan kondisi, in context.

Berikut adalah case civil disobidience yang pernah terjadi di Sudan belum lama ini.

Sudanese Professionals’ Association (SPA, 13 Juni 2019) menyatakan bahwa: 

"During the days of our resolute civil disobedience, the Military Coup Council has worked hard to oppress the people, through threats of evacuating public residences, and coerced work at gun-point. These tyrannical ways are but an extension of the methods of the defunct regime. Their use of arbitrary dismissal and reassignment of professionals, employees, and national competencies, to the so-called “Public Good”, was only to empower the regime’s followers and loyalists, leading to the total collapse of the civil service, and leading the nation down the road to total collapse.

We in the Sudanese professionals Association, assert that there is no power that can crush the will of the people. Even if coerced at gun point, our people, who have chosen full civil disobedience, will not succumb to the tyranny of despots who absolutely lack any shred of legitimacy or right to impose laws upon the Sudanese people.

The right to civil disobedience is one imposed by the people. Therefore, we warn against taking any sort of punitive measures against, or intimidation of, citizens exercising their right to civil disobedience. We will fight this battle with our people, and will work to expose those who commit such transgressions, which we consider to be a crime as heinous as dispersing the sit-in, or attacking protestors with tear gas and live ammunition.(https:www.sudaneseprofessionals.org/en/statement-violations-today-against-
those-who-participated-in-the-civil-disobedience/)".

Selain distrust, civil disobidience juga dapat disebabkan oleh karena authoritarianism. Penggunaan dan pengutamaan pendekatan kekuasaan dalam menyelenggarakan pemerintahan. Dan akhirnya authoritarianism ini dapat menyebabkan timbulnya democracies will die. 

Dalam bukunya How Democracies Die, Levitsky dan Ziblatt menyatakan bahwa "Donald Trump’s presidency has raised a question that many of us never thought we’d be asking: Is our democracy in danger? Harvard professors Steven Levitsky and Daniel Ziblatt have spent more than twenty years studying the breakdown of democracies in Europe and Latin America, and they believe the answer is yes." Authoritarianism is the one factor that cause how democracies die?

Levitsky dan Ziblat menyebut ada Four Key Indicators of Authoritarian Behavior yang menyebabkan matinya demokrasi, yaitu:

Pertama, adanya penolakan (atau lemah komitmen) terhadap sendi-sendi demokrasi. Parameternya di antaranya: 

(1) Apakah mereka suka mengubah-ubah UU? 

(2) Apakah mereka melarang organisasi tertentu? 

(3) Apakah mereka membatasi hak-hak politik warga negara? 

(4) Do they banning certain organizations, or restricting basic civil or political rights?

Kedua,  adanya penolakan terhadap legitimasi oposisi. Parameternya di antaranya: 

(1) Apakah mereka menyematkan lawan politik mereka dengan sebutan-sebutan subversif? Mengancam asas dan ideologi negara? 

(2) Apakah mereka mengkriminalisasi lawan-lawan politik mereka dengan berbagai tuduhan yang mengada-ada? 

Ketiga, toleransi atau mendorong aksi kekerasan. Parameternya di antaranya: Apakah mereka memiliki hubungan dengan semacam organisasi paramiliter yang cenderung menggunakan kekerasan dan main hakim sendiri? 

Keempat, kesiagaan untuk membungkam kebebasan sipil. Parameternya diantaranya: 

(1) Apakah mereka mendukung (atau membuat) UU yang membatasi kebebasan sipil, terutama hak-hak politik dan menyampaikan pendapat? 

(2) Apakah mereka melarang tema-tema tertentu?

Apa pun bentuknya, dapat diprediksikan bahwa distrust dan authoritarianism apalagi ditambah dengan inequality before the law dapat memicu terjadinya civil disobidience. Bila negara tdk ingin ada disobidience..maka pemerintah harus berbuat adil kepada rakyat, melindungi rakyat, mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan rakyat. Trust, bukan sekedar angka hasil survei tapi ini persoalan legitimasi dari rakyat. 

Mungkinkah kenekadan rezim legislator menyetujui bersama RUU Omnibus Law Cipta Kerja memicu distrust rakyat kepada rezim legislator dan sekaligus menunjukkan bahwa rezim legislator telah bersikap otoritarianisme? Jika iya, maka potensi terjadinya pembangkangan sipil (civil disobidience) sebagaimana dinyatakan oleh pakar HTN UGM, Zainal Arifin Mochtar sangat mungkin terjadi. Dan itu berarti dapat dimaknai akan terjadi "soft people power". Kita berharap, Indonesia akan "baek-baek saja". Tabik...!


Oleh: Prof. Dr. Suteki S.H. M.Hum.
Pakar Filsafat Pancasila dan Hukum-Masyarakat
Semarang, 7 Oktober 2020

Posting Komentar

0 Komentar