Pernyataan ASN Netral, Hanya Slogan Kosong



Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengawasan Netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 di Jakarta serentak ditandatangani pada Kamis (10/9/2020),  oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Abhan, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, dan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) Agus Pramusinto.

Kerja sama Bawaslu dengan Komisi ASN untuk pengawasan, dengan  membentuk  satuan tugas (Satgas) Pengawasan Netralitas ASN pada Pilkada Serentak 2020, juga  Sebagai  upaya pencegahan terkait pelanggaran netralitas ASN.

Pilkada Serentak 2020 yang akan digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.   berlangsung selama 71 hari, dilaksanakan secara serentak pada 9 Desember 2020.  Dari 270 daerah penyelenggara Pilkada, 224   calon petahana.

Menurut Ketua Bawaslu Seluruh petahana ini dinilai sangat berpotensi menggerakan aparatur sipil negara (ASN) untuk melakukan pelanggaran netralitas. 
Dengan cara ini semua tentunya akan mempermudah petahana dalam kampanyenya. Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo pun mengungkapkan, tujuan penetapan SKB, sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam menjaga netralitas ASN. Khususnya pada penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2020.

Selain itu, membangun sinergitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam pengawasan netralitas pegawai ASN. Serta untuk mewujudkan kepastian hukum terhadap penanganan pelanggaran asas netralitas pegawai ASN," Ujar Tjahjo Kumolo seperti dikutip dari ANTARA, Kamis (10/9/2020).

Ungkapan kata-kata “netral” bangkit kepermukaan disematkan pada ASN menjelang pilkada serentak. 

Alasannya karena ASN   pelayan masyarakat,   tidak  boleh menunjukan keberpihakannya. Karena tidak boleh ada perlakuan yang berbeda kepada masyarakat disebabkan adanya perbedaan pilihan politik. 

Netralitas ASN dijadikan  jaminan bagi penyelenggaraan birokrasi kuat dan iklim demokrasi sehat dalam pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, mandiri, jujur, dan adil. Ujar Tjahjo , Benarkah demikian?

Namun jika kita masih ingat Korpri di  era Orba (Orde Baru) adalah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari salah satu partai politik peserta pemilu yang berlambang pohon beringin yaitu Golongan Karya (Golkar). ASN yang dulu PNS (Pegawai Negeri Sipil) boleh menjadi caleg yang diusulkan dari organisasi Korpri atau Dharma Wanita. 

Sehingga ASN dijadikan  alat politik untuk mempertahankan kekuasaan para penguasa, khususnya Presiden sampai 32 tahun.

Karena kondisi saat ini berbeda di zaman orde baru, adanya kebebasan di dalam masyarakat, juga kebebasan dalam media sosial, sangat mudah  untuk menyampaikan aspirasinya untuk mendukung balon yang diunggulkan. 

Begitupun yang terjadi dengan ASN yang berpotensi mendulang suara rakyat melalui proses simbiosis mutualisme, saling menguntungkan dalam kedudukan dan jabatan.

Posisi strategis ASN menjadi kendaraan bagi calon menuju kursi kekuasaan sangatlah  strategis. 

Hingga sepanjang masa perhelatan pemilu dan pilkada selama merdeka akan tetap bernuansa  dukung mendukung antar balon penguasa dan birokrasi pemerintahan, walaupun telah ada istilah LUBER ( Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia), namun tetap saja terjadi  kebocoran suara tanpa rahasia yang sudah menjadi kebiasaan umum di tengah masyarakat.

Di sisi lain, pernyataan netral kepada ASN sebagai slogan kosong, pasalnya hanya sekedar pencitraan bagi penyelenggara pemilu pilkada untuk mendapatakan stempel sukses,  transparan dan bersih dari kolusi, hingga pesta pilkada ini dinilai sukses.  

Siapa pun yang terpilih nantinya tidak dapat digugat atau dibatalkan karena  semua bukti sudah sesuai dengan prosedur pemilihan.

Inilah alat politik yang digunakan selama penyelenggaraan pilkada dengan embel netralitas ASN sebagai tumbal.

Hingga dapat distempel penyelenggaraan pilkada tidak berpihak, transparan, objektif dan efektif, sehingga masyarakat yakin dan dapat menerima calon terpilih adalah orang yang benar-benar diinginkan oleh masyarakat.

Walau kenyataan, apapun perangkat digunakan oleh balon asalkan bisa sampai kepada kekuasanan termasuk politik uang dan kekuasaan dengan berbagai kecurangan dan janji-janji palsu. Konsep inilah sebenarnya yang dijalankan, agar tetap mulus dan bisa dijalankan dengan menggait siapa saja termasuk ASN yang posisinya dekata dengan birokrasi menjadi sasaran empuk. 

Maka istilah ASN netral sebagai selimut pemanis untuk meluncurkan  keberhasilan pilkada. Setelah kemenangan diraih, konsep balas jasa dan kembali modal pun bergulir dilakukan oleh hampir 75 persen pejabat daerah yang memperoleh kursi melalui pilkada. Korupsi, nepotisme hal yang sudah umum didengar masyarakat yang dulu mereka pilih. 

Jadi tidak adanya korelasi kenetralan ASN dengan keberhasilan pilkada kecuali hanya menjadi kendaraan politik bagi penyelenggara dengan balon dengan transaksional antara penguasa dengan balon.

Tidak ada kaitan langsung antara netralitas ASN  dengan  tindakan korupsi, karena sejarah menunjukkan dimasa Orde Baru justru PNS sebagai anggota Korpri bahkan menjadi pendukung partai Golkar dan aktif dalam setiap pemalu, dan korupsi, nepotisme tetap berjalan lancar.

Hingga kata netral dengan  alasan ASN pelayan masyarakat, hanya sekedar pencitraan kepada masyarakat  untuk menyelimuti  perselingkuhan penyelenggara, penguasa dan balon   menuju kemenangan pilkada.

ASN netral dijadikan  salah satu parameter  pencitraan  untuk mendapatkan stempel keberhasila pilkada yang bersih, transparan dan independen, tidak memihak kepada petahana.

Dengan meminta pengakuan kepada masyarakat, balon yang sudah terpilih adalah atas kehendak rakyat bukan dari hasil politik uang atau memanfaatkan birokrasi di ASN. 

Jadi jika terbukti ada kecurangan tidak bisa di batalkan atau yang terpilih tidak bisa lagi di lengserkan.

Pernyataan Jika ASN tidak netral maka yang terjadi adalah birokrasi menjadi tidak efektif dan efisien juga sebagai  slogan politik untuk penolakan tudingan dan fakta  yang ada, untuk membersihkan diri dari  memanfaatkan birokrasi, yang sudah menjadi  rahasia umum ditengah masyarakat.

Adanya istilah ASN Netral, hanyalah sebuah  “slogan” saja,  tidak bisa menjadi tolak ukur keberhasilan  untuk birokrasi kuat dan mandiri.   
Jika nantinya ada bolan  terpilih dan terbukti    melakukan korupsi, maka bukan  berarti kegagalan dari panitia penyelenggara pilkada, dan dapat dijadikan tameng terhadap ketidaknetralan  ASN.

Pencitraan agar penyelenggaraan pilkada serentak sudah  bebas dari tindakan penyalahgunaan kewenangan, khususnya  oleh petahana hanyalah  sebagai upaya bela diri dari fakta yang ada, dimana politik praktis yang dilakukan penguasa bekerjasama dengan panitia pemilu yang notabennya ASN, kekuasanan yang diraih dari  politik uang dan   berbagai kecurangan termasuk janji-janji palsu, sangatlah sulit dihindarkan dalam penyelenggaraan pemilu di era demokrasi kapitalisme ini, karena kekuasan dan uang sebagai pemenangnya.

Dan menjadikan posisi netral   ASN sebagai tumbal   penguasa dan balon dari  partai penguasa  sebagai strategi untuk meraih kemenangan dan melakukan korupsi, oligarkhi karena   balas jasa dan balik modal. 

Potensi ASN yang strategis dalam menentukan kemenangan balon di pilkada menjadikan ketakutan kekalahan partai penguasa dalam mengusung balonnya.

Ini semua sebagai gambaan carut marut penyelenggaraan pilkada dalam sistem demokrasi kapitalisme, berbiaya besar, namun tidak menghasilkan kualitas pemimpin yang mampu melayani kesejahteraan  rakyatnya.

Pemilu dalam Negara Khilafah jelas berbeda dengan pemilu dalam sistem demokrasi. Tujuan dan orientasinya pun berbeda. Islam nyatanya mempunyai sistem pemilu yang jauh lebih efektif karena hanya selama 3 hari untuk memilih pemimpin atau Khalifah,    ketimbang sistem pemilu yang di praktikkan dalam demokrasi, tidak efektif karena lamanya waktu kampanye dan penyelenggarakaan yang membutuhkan biaya besar dan pemborosan. 

Begitupun juga dalam pemilihan Majelis Wilayah dan Majelis Umat, dimana khalifah membentuk  Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjalankan pelaksanaan pemilu dalam tengat waktu tertentu. 

Pemilihan Majelis Umat didahului oleh dengan pemilihan Majelis Wilayah, yang mewakili seluruh wilayah yang berada didalam negara khilafah. Kemudian yang terpilih dalam Majelis Wilayah akan memilih anggota Majelis Umat.  Majelis Wilayah akan dipilih oleh rakyat secara langsung, sedangkan Majelis Umat dipilih oleh Majelis Wilayah.

Majelis wilayah yang dipilih perwilayah dipilih setelah penduduk wilayah mencalonkan nama-nama calon anggotanya, diverifikasi kesesuaian dengan kriteria dan persyaratannya. 

Kedudukan baiat sebagai metode pengangkatan Khalifah telah ditetapkan berdasarkan baiat kaum Muslim kepada Rasulullah saw dan berdasarkan perintah Beliau kepada kita untuk membaiat seorang imam/khalifah. Wallahu a’lam bi asshowab.[]

Oleh: Ir. Farisa Madjid

Posting Komentar

0 Komentar