Pengaturan Tanah Dipermudah, UU Ciptaker Karpet Merah untuk Industri Serakah



UU Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh DPR RI pada 5 Oktober 2020. Berbagai kritik dan penolakan terhadap  UU omnibus law terus bergulir di masyarakat. Tidak hanya dianggap merugikan kaum buruh dan pekerja, UU ini juga berpotensi menambah berbagai problem bagi lingkungan hingga masalah pengaturan pertanahan.

Dikutip dari kontan.co.id, salah satu poin krusial yang mengundang kontroversi di omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja adalah masalah pengaturan pertanahan. Pengaturan pertanahan ini berdasarkan draf omnibus law UU Cipta Kerja versi 905 halaman yang di terima oleh kontan.co.id, ada di bagian keempat UU tersebut. Pada bagian keempat ini terdiri dari pargraf pertama soal Bank Tanah, mulai pasal 125 sampai dengan pasal 135.

Masalah pengaturan tanah di omnibus law UU Cipta Kerja yang menjadi kontroversi ini telah ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo pada Jumat (8/10). Presiden menegaskan bank tanah ini diperlukan untuk menjamin kepentingan umum, kepentingan sosial, kepentingan pembangunan nasional, pemerataan ekonomi, dan konsolidasi lahan, serta reforma agraria. "Ini sangat penting untuk menjamin akses masyarakat terhadap kepemilikan tanah, kepemilikan lahan dan kita selama ini tidak memiliki bank tanah," kata Presiden Jokowi (msn.com, 11/10/2020).

Memperparah konflik lahan 
berbagai regulasi yang tercantum didalam draf UU omnibus law Ciptaker yang digadang-gadang pemerintah dapat menjamin kepentingan nasional dan pemerataan ekonomi mendapat kritikan dari berbagai pihak. Karena, disinyalir pemerintah justru memberikan karpet merah kepada sektor bisnis dan investasi dalam kepemilikan lahan tanpa mempertimbangkan efek domino yang terjadi pada masyarakat. 

Dari penyataan yang dijelaskan oleh pemerintah terkait pengaturan pertanahan dalam UU omnibus law Ciptaker ada beberapa hal yang perlu disoroti.
Pertama, Pengadaan bank tanah. Pemerintah mengklaim bahwa masyarakat mengalami kesulitan untuk mengembangkan usaha dan pemanfaatan lahan, sehingga pemerintah membentuk bank tanah melalui UU omnibus law ini agar masyarakat memiliki kepastian lahan tanpa terhambat aspek administrasi dan tata ruang yang belum terintegrasi. Padahal, saat ini sudah ada Badan Layanan Umum (BLU) Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) yang sejatinya sudah menyelenggarakan fungsi bank tanah itu.

Pertanyaannya adalah masyarakat mana yang dimaksud? Jika yang dimaksud adalah para korporasi, memang benar adanya. Karena, dengan adanya UU ini tentu menjadi pembuka jalan bagi korporasi untuk menguasai lahan rakyat.
Kedua, Memperparah konflik agraria. Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang ditambahkan dalam omnibus law UU Cipta Kerja pada umumnya memang ditujukan untuk kegiatan bisnis seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, dan proyek prioritas yang ditetapkan oleh Presiden.  

Sekertaris Jendral Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) menyoroti tambahan kategori kepentingan umum untuk pengadaan tanah dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja. Tambahan ini dikhawatirkan akan memperparah konflik agraria. “Atas nama pengadaan tanah untuk pembangunan dan kepentingan umum, RUU Cipta Kerja akan memperparah konflik agaria, ketimpangan, perampasan dan penggusuran tanah masyarakat,” kata Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, saat dihubungi Kompas.com, Senin (10/8/2020)(nasional.kompas.com, 12/08/2020).

Dengan masuknya berbagai kategori ini, dapat dipastikan akan semakin mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian. Alih-alih mendapatkan jaminan pemerataan ekonomi, justru kelompok petanilah yang semakin dirugikan. Selain itu, proses alih fungsi lahan yang dipermudah jelas akan memperparah konflik agraria, ketimpangan kepemilikan lahan, praktik perampasan dan penggusuran tanah. Sebab, argumentasi penambahan kategori kepentingan umum ini sejatinya merupakan hambatan dan keluhan para investor terkait pengadaan dan pembebasan lahan bagi proyek pembangunan infrastruktur serta kegiatan bisnis mereka.

Ketiga, mengambil substansi RUU yang bermasalah. Perlu diketahui, substansi bidang pertanahan yang dimasukkan di omnibus law  UU Cipta Kerja ini tidak menyederhanakan regulasi pertanahan seperti yang ada pada beberapa pasal yang lain, akan tetapi mengambil substansi RUU yang ditunda pembahasannya karena dianggap mengandung berbagai kejanggalan. 

Seperti diungkapkan oleh Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Maria SW Sumardjono. Beliau mengatakan "Yang aneh di substansi pertanahan tak ada satupun UU di rumusannya yang diubah. Jadi ini yang membingungkan, apa yang disederhanakan? tidak ada satupun UU di rumusan, sama sekali berbeda dengan UU yang lainnya. "Jadi isu krusial di RUU pertanahan diselundupkan mentah-mentah dimasukkan. Apakah ini bertanggungjawab? Pungkasnya (msn.com, 11/10/2020).

Jika dicermati, memang RUU Pertanahan yang sempat ditunda pembahasannya karena isu-isu krusial inilah yang akhirnya dimasukan oleh pemerintah ke dalam draf UU omnibus law. Hal ini, seakan mengkonfimasi bahwa ketergesaan pemerintah dalam mengesahkan UU omnibus law Ciptaker adalah demi mempermudah perizinan para kapitalis untuk membuka usahanya. Alhasil, UU ini bukan membawa perbaikan kepada masyarakat malah memperparah konflik lahan. Selain itu, keberpihakan rezim demokrasi pada kaum kapitalis tampak dominan walaupun harus mengorbankan hak rakyat.

Inilah watak penguasa di alam Kapitalis dimana pemimpin hanya menjadi regulator yang melonggarkan para korporat untuk menguasai lahan strategis demi usahanya. Sedangkan rakyat harus kembali gigit jari karena, perannya semakin termarginalkan dalam pengaturan hak milik pertanahan. Ironis, ditengah himpitan ekonomi yang semakin meningkat akibat pandemi yang belum juga usai, pemerintah malah mencederai hati rakyat dengan memuluskan jalan bagi investor untuk melebarkan bisnisnya melalui regulasi pengaturan pertanahan yang tercantum dalam UU omnibus law.

Selain itu, kepentingan umum dan pemerataan ekonomi rakyat yang ingin diwujudkan melalui pengesahan UU omnibus law ini hanyalah ilusi. Sebab di lapangan, penguasaan lahan dalam kapasitas besar tercatat dimiliki oleh korporasi. Di rezim yang berkuasa saat ini, para konglomerat bahkan bersenyawa dengan penguasa dalam memperparah ketimpangan kepemilikan lahan dan konflik agraria. Melalui skema investasi, kapitalisasi lahan kian sempurna.

Pandangan Islam dalam Pengaturan Lahan 

Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada di langit dan bumi –termasuk tanah– hakikatnya adalah milik Allah Swt  semata. Firman Allah Swt  (artinya),
”Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”. (QS An-Nuur [24] : 42). 
Ayat tersebut menegaskan bahwa pemilik hakiki dari segala sesuatu (termasuk tanah) adalah Allah Swt semata. Kemudian, Allah Swt sebagai pemilik hakiki, memberikan kuasa kepada manusia untuk mengelola milik Allah ini sesuai dengan hukum-hukum-Nya. Maka dari itu, tidak ada satu hukum pun yang boleh digunakan untuk mengatur persoalan tanah, kecuali hukum-hukum Allah saja. 

Terkait lahan, Islam menolak sistem pembagian lahan secara merata sebagaimana agenda reforma agraria, meskipun juga tidak mengizinkan terjadinya penguasaan tanah secara berlebihan di luar kemampuan untuk mengelolanya.  Namun Syariah Islam memiliki cara pandang yang unik tentang hal ini.

Islam mengakui lahan pertanian termasuk kepemilikan individu, apabila tidak ada unsur-unsur yang menghalanginya seperti kandungan bahan tambang  (bagian kepemilikan umum). Ketika kepemilikan ini dianggap sah secara syariah, maka pemilik tanah memiliki hak untuk mengelolanya maupun memindahtangankan secara waris, jual beli atau cara lain yang dibolehkan syariah. Sebagaimana kepemilikan individu lainnya, kepemilikan atas tanah ini bersifat pasti tanpa ada pihak lain yang dapat mencabut hak-haknya.

Di antara hukum pengaturan tanah dalam Islam yaitu: 1) Berkaitan dengan kepemilikan lahan pertanian, syariah Islam mensyaratkan agar orang yang memiliki lahan untuk mengelolanya. 2) Ketika ada tanah terlantar/mati yang tidak dihidupkan oleh pemiliknya, maka diambil oleh negara lalu diberikan kepada orang lain yang mampu mengelolanya, 3) Disamping itu Negara bisa pula memberikan secara cuma-cuma  tanah yang sudah dikelola dan siap untuk langsung ditanami, atau tanah yang nampak sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang.

Berdasarkan hal ini terlihat kunci kepemilikan lahan pertanian adalah kemampuan mengelola. Jika tidak mampu, maka kepemilikannya bisa hilang. Selain itu, untuk mendukung berjalannya aktifitas pertanian, tidak hanya menyediakan lahan namun negara memberikan secara gratis bantuan saprotan, menyiapkan infrastruktur pertanian juga mendukung dengan litbang pertanian sehingga produktifitas pertanian terus meningkat. 

Dari gambaran diatas terlihat, bahwa kehadiran negara secara penuh merupakan hal yang mutlak dalam tata kelola lahan pertanian. Di samping itu, Islam juga menjamin kepemilikan lahan individu secara adil selama lahan tersebut dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Di sisi lain, Islam tidak akan membiarkan individu/kelompok tertentu memiliki lahan yang luas tanpa ada pengelolaan didalamnya. Ataupun, membiarkan para investor untuk mengambil alih lahan pertanian masyarakat untuk kepentingan pribadinya. 

Syariah Islam menetapkan pemimpin sebagai raain (pelayan) dan junnah (pelindung) bagi rakyatnya. Sehingga, kedua peran ini harus dijalankan sepenuhnya tanpa bisa diwakilkan karena Allah akan meminta pertanggungjawabannya kelak di hari Akhir. Waallahu a’lam bii showwab.[]


Oleh : Renita Ummu Sophia (Aktivitis Muslimah Bandung)

Posting Komentar

0 Komentar