Pakar Hukum Tata Negara Sebut Pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja Ugal-Ugalan




TintaSiyasi.com-- Pakar Hukum Tata Negara Prof. Dr. Zainal Arifin Mochtar menilai pembuatan UU Omnibus Law  ugal-ugalan.

"Nah, poin saya adalah undang-undang ini dibuat ugal-ugalan, subtansinya banyak yang tidak sinkron," ujarnya dalam acara ILC Setahun Jokowi-Ma'ruf Amin, Selasa (20/10/2020) di kanal Youtube Indonesia Lawyers Club. 

Ia menyoroti tentang tidak dilibatkannya semua stakeholder terkait dalam pembahasan UU Omnibus Law Cipta kerja ini. Padahal banyaknya UU yang dibahas juga memiliki banyak stakeholder

"Kalau alasannya adalah karena ini cuma perizinan ya enggak berarti stakeholder-nya enggak dilibatkan, bagaimana dengan taxpayer, bagaimana dengan nelayan, bagaimana dengan petani?" tanyanya.

Selain itu, ia juga menyoroti tentang draf UU Omnibus Law Ciptaker yang banyak berubah setelah disahkan. Ia menilai hal itu sebagai praktek legislasi yang ugal-ugalan dan menyebalkan. 

Ia mengungkap contoh adanya 19 pasal yang berubah berkaitan dengan Peraturan Pemerintah. Selain itu pasal 156 terkait pesangon juga berubah.

Ia mengungkapkan, sebagai negara menganut sistem presidensial, tahap paling penting dalam pembahasan UU adalah di pembahasan dan persetujuan. Menurutnya jika pun masih ada keliru atau perbaikan, harusnya diselesaikan di awal.

"Saya sampaikan bahwa enggak bisa seperti ini, yang namanya pembahasan dan persetujuan itu final, enggak bisa diubah-ubah lagi. Bahkan, kalau titik koma saja enggak boleh," pungkasnya.[] Rasman

Posting Komentar

0 Komentar