Omnibus Law: Standar Halal Makin Dipertanyakan


Omnibus Law atau UU Cipta Kerja yang baru disahkan oleh anggota DPR menuai kontroversi. Pengesahan tersebut dilakukan pada Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan 2020-2021 di Komplek parlemen, Senayan, Jakarta. Banyak kalangan yang menilai Undang-undang tersebut adalah undang-undang yang menguntungkan sebagian kalangan saja. Sehingga pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk.

Salah satu kebijakan yang menjadi kontroversi adalah pengubahan penerbitan sertifikat halal. Jika sebelumnya sertifikat halal hanya dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), kini UU Ciptaker memberi alternatif sertifikat halal dapat diberikan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal ini dinilai oleh beberapa kalangan sebagai kebijakan yang sangat berbahaya.

Dikutip dari RRI.co.id (14/10/2020) Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya.

"Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi," kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI.

Di sisi lain, pernyataan berbeda keluar dari Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin. Beliau mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar dunia. 

Pernyataan tersebut memaparkan bahaya omnibus law di aspek standar halal yang bisa dilakukan dengan self-declare dan atau dikeluarkan tanpa menunggu fatwa MUI. Hal ini menegaskan bahwa watak kebijakan kapitalistik yg berorientasi kemudahan investasi (dengan proyek Kawasan Industri Halal (KIH)) bisa mengorbankan standar halal sesuai syariat.

Inilah watak negara demokrasi. Para pemangku jabatan cenderung lebih rela mengorbankan kebutuhan rakyatnya demi keuntungan yang akan mereka dapat dari para pemilik modal. Merekapun abai dengan apa yang seharusnya menjadi kewajiban mereka untuk mengawasi dan menyediakan produk halal demi terjaminnya ketaatan rakyatnya atas urusan agama mereka.

Padahal, dalam Islam sudah sangat jelas mengatur urusan halal dan haram. Aturan tersebut menjadi hal yang mendasar yang harus ditaati oleh umat Islam. Dalam Islam, kehalalan suatu produk menjadi prioritas utama, yang ditegaskan oleh Allah melalui firman-Nya Q.s : An-Nahl ayat 114:

“Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah."

Halal dan haram merupakan ketentuan Allah. Mengonsumsi makanan halal adalah hal yang sangat penting bagi umat muslim. Memberikan keberkahan dalam hidup. Baik dari segi cara memperoleh makanan tersebut, mau pun dari segi kehalalan dzatnya. Itu akan mendatangkan ridho Allah dan tersebab terkabulnya doa kita.

Maka, negara harus berperan dalam mengawasi beredarnya produk halal diantara rakyatnya. Dalam Negara Islam kehalalan produk yang beredar di pasar sangat dijaga. Semua produk yang beredar di masyarakat dipantau langsung oleh negara. Sehingga seluruh warga negara Islam dapat mengkonsumsi makanan halal ataupun memproduksi makanan yang halal bukan didasari karena asas keuntungan. Karena ketaatanlah yang menjadi kunci dimana akan melahirkan kebijakan yang sesuai dengan syariat Islam demi kemaslahatan bersama. Waallahu'alam bishowab.[]

Oleh: Deny Rahma
(Anggota Komunitas Setajam Pena)

Posting Komentar

0 Komentar