TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Omnibus Law Cipta Kerja Demokrasi bukan Harga Mati


Pengesahan RUU omnibus law cipta kerja pada senin 5 oktober menimbulkan banyak  polemik. Berbagai elemen masyarakat menolak UU tersebut yang sarat dengan kepentingan asing dan aseng, UU yang sejatinya adalah penghianatan terhadap rakyat.

Dosen hukum tata negara Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Mochtar, menilai ada banyak masalah dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. Hal tersebut ia sampaikan saat konferensi pers di Fakultas Hukum UGM merespons UU Cipta Kerja, Selasa (6/10/2020). 

Salah satu masalahnya, kata Zainal, karena UU Cipta Kerja mengandung cacat formil selama pembentukan, pembahasan, dan pengesahannya. Hal itu tampak dari pengesahan yang tergesa-gesa. "Bahkan draf UU Cipta Kerja yang terakhir tidak dibagikan. Saat paripurna itu hanya cek kosong saja. Anggota enggak tahu apa yang mau dikomentari. Dengan ketiadaan risalah rapat dan tidak dibagikan drafnya, kontrol akan sulit," kata Zainal. 

Kata Zainal, perlu ada tekanan dari publik untuk terus memprotes terkait pengesahan UU Cipta Kerja, apalagi mengingat ada banyak sektor kehidupan yang terdampak. "Saya menawarkan teriakkan penolakan bersama UU ini. Pembangkangan sipil atau apa lah itu, perlu dipikirkan. Protes adalah bagian dari partisipasi sipil," tambah Zainal. 

Menurutnya dengan tekanan publik yang deras di ranah media sosial atau jalanan, memungkinkan untuk Presiden Joko Widodo melakukan pertimbangan, minimal memberikan pernyataan politik. Kendati, ia sendiri pesimistis terkait hal tersebut. "Juga judicial review harus dilakukan. UU itu selama ini berjalan membelakangi partisipasi publik. Saya menyebutnya dengan legislasi yang menyebalkan, setelah revisi UU KPK, revisi UU MK, dan UU Minerba kemarin," katanya. Tirto.id (6/10/2020).
 
Demokrasi dari, oleh, dan untuk rakyat nyatanya tidak pernah menjadi kenyataan. Yang tampak justru semuanya selalu menguntungkan para kapital. Disaat rakyat hidup dalam kesempitan akibat pandemi, pemerintah justru membuat kebijakan yang menambah penderitaan.

Dalam sistem demokrasi kapitalis saat ini, negara berlepas diri dari tanggung jawab memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang terjadi adalah mekanisme pasar, yang kuat bisa membeli dan yang lemah harus tahu diri. Tentu para kapital akan mudah mengendalikan pasar, keuntungan pasti diraih. Pekerja pasti dipihak yang kalah, akhirnya menerima walau dengan sangat terpaksa. 

Melihat banyaknya penolakan UU Ciptaker, tanda bahwa sistem demokrasi akan segera mengubur dirinya sendiri serta umat tidak lagi menjadikannya harga mati.

Apa sebab orang kecewa dengan demokrasi? Pertanyaan ini muncul di berbagai negara akhir-akhir ini. Umumnya kekecewaan itu terjadi karena kemarahan terhadap sepak terjang politikus elit, ketidakpuasan terhadap kondisi ekonomi, dan kecemasan atas perubahan sosial yang begitu cepat. Hal inilah yang  membuat politik memanas di berbagai wilayah.

Berbagai perkembangan yang memperlihatkan turunnya kesehatan demokrasi inilah yang menjadi perhatian lembaga survei Pew Research Center. Bulan April 2019 mereka mengeluarkan laporan yang diberi judul "Banyak Orang di Dunia tidak Puas dengan Jalannya Demokrasi.”

Disisi lain lslam sebagai sebuah sistem memiliki solusi dalam menangani masalah masyarakat secara keseluruhan. Tak perlu alasan agar investor mau menanamkan modalnya karena negara sebagai pelindung selalu hadir untuk memenuhi kebutuhan individu rakyat.

Sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari).

Negara wajib mengurusi kebutuhan masyarakat baik pangan, sandang, dan papan serta kesehatan, pendidikan, dan keamanan secara murah bahkan gratis. Bagi pengusaha tidak perlu menekan upah atau kebijakan lain yang menyusahkan pekerja,  karena negara menjadi penopang hajat masyarakat. Apalagi mengundang lnvestor/kapital karena pasti keuntungaan buat mereka, sementara rakyat tetap sebagai pihak yang rugi.

Dengan mekanisme yang memudahkan tersebut, hampir mustahil ada ketidak puasan terhadap kinerja pemimpin. Sistem yang terbukti bertahan selama 13 abad mampu mensejahterakan manusia. Timur dan Barat, kulit putih maupun hitam semua merasakan ketenangan hidup.

Khalifah dengan kebijakannya yang beroreintasi akhirat pasti tidak akan menzalimi rakyat. Sebagaimana kisah Amirul Mu’minin Umar bin Khathab saat menyita domba gemuk milik putranya, Abdullah bin Umar. Dikuatirkan domba-domba milik Abdullah makan rumput di padang gembalaan milik negara. Sikap hati-hati Umar bin Khatab menunjukan ketakutannya akan hisab kelak jika kebijakaannya menzalimi masyarakat.

Sangat jauh berbeda dengan sistem kapitalisme demokrasi saat ini. Kebijakannya selalu berpihak pada pengusaha baik lokal maupun asing, sementara jeritan rakyat seakan dianggap angin lalu saja. Biaya politik yang mahal menjadikan penguasa berpikir meraup untung sebanyak-banyaknya, rakyat pasti menjadi korban kebijakannya.

Kiranya semua harus berfikir dan memahami firman Allah berikut ini: 

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ ۚ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ
 
Apakah hukum Jahiliyah yang mereka kehendaki, dan (hukum) siapakah yang lebih baik daripada (hukum) Allah bagi orang-orang yang yakin? (QS. Al-Maidah : 50).
Allahu a’lam.[]

Oleh: Umi Hanifah S.Ag
(Forum Aktif Menulis)

Posting Komentar

0 Komentar