TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Omnibus Law Bikin Rakyat Galau, Demokrasi Sistem Kacau!


Syahwat rezim untuk menggolkan RUU kontroversi Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-Undang tercapai sudah. Hujan protes pun mengalir deras dari berbagai kalangan, seperti para buruh, pengamat, mahasiswa bahkan K-Popers pun tak mau ketinggalan ikut galau dengan RUU Omnibus Law ini. Namun, lagi-lagi rezim beserta wakil rakyat negeri ini sukses menampilkan wajah aslinya sebagai predator bagi hajat hidup rakyat dan menobatkan diri sebagai pelayan setia bagi korporasi kaum kapitalis. 

Ini mereka buktikan dengan tetap kukuh secara maraton agar RUU Omnibus Law Cipta Kerja segera disahkan oleh DPR RI. Hasilnya, tentu saja sangat memuaskan bagi rezim. RUU Omnibus Law resmi disahkan sebagai Undang-Undang Cipta Kerja dalam Sidang Paripurna DPR RI yang digelar pada Senin malam (5/10/2020). Meski Sidang Paripurna tersebut diwarnai perdebatan sengit bahkan aksi walk out, namun dua partai yang menolak RUU Omnibus Law Cipta Kerja harus menelan kecewa karena kalah suara dari kubu partai yang mendukung. Demikianlah adanya, keputusan yang diambil dalam mekanisme demokrasi selalu mengandalkan suara terbanyak, tak peduli meski suara terbanyak adalah suara kebatilan.

Pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang terkesan buru-buru diketok palu pun berbuntut panjang, sejumlah unjuk rasa menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja terjadi di berbagai daerah bahkan berujung ricuh, Seperti yang terjadi di Kota Bekasi, ratusan buruh telah berkumpul sejak pagi. Meraka berencana menggelar aksi menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di depan Kantor Wali Kota Bekasi pada hari Kamis (8/10). Rencana demo besar-besaran para buruh sebagai rangkaian aksi mogok nasional pun mengemuka. Setidaknya, 20 ribu orang dari aliansi buruh, mahasiswa dan masyarakat sipil akan mendatangi Istana Merdeka. Mereka akan mendesak rezim untuk mencabut Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja cnnindonesia.com(8/10/20).

Kegaduhan di media sosial pun tak terelakkan, tagar penolakan UU Omnibus Law Cipta Kerja dan mosi tidak percaya kepada DPR dan rezim jadi trending di jagad maya. Kekesalan rakyat netizen seolah tak terbendung melihat kesewenangan rezim dan wakil rakyat yang begitu mudah meloloskan RUU sarat kepentingan rezim oligarki dan menafikkan nasib rakyat yang mereka wakili.

Sejatinya drama pengesahan UU Omnibus Law Cipta Kerja bukan lah yang pertama kali disajikan di atas panggung demokrasi negeri ini. Undang-Undang dan kebijakan sebelum ini pun sering menjadi kado pahit bagi rakyat yang mengira bahwa aspirasi mereka akan selalu menjadi amanat para petinggi negeri ini. Bahkan rakyat masih saja percaya bahwa demokrasi akan menipu mereka meski berulang kali mantra sakti demokrasi, “kedaulatan di tangan rakyat” tak pernah digubris oleh rezim demokrasi saat menetapkan regulasi dan undang-undang. Rakyat dikelabui indahnya demokrasi dengan pesta demokrasi lima tahunan.

Demokrasi dengan ajaran Trias Politicanya memberikan garansi abal-abal bahwa kekuasaan yang ada di dalam sistem demokrasi tidak akan jatuh ke lembah hitam otoriter kekuasaan. Itu mereka yakini dengan adanya pembagian kekuasaan dalam tiga lembaga, yakni Legislatif sebagai pembuat undang-undang (parlemen), Eksekutif sebagai pelaksana undang-undang (pemerintah) dan Yudikatif sebagai penjaga undang-undang (hakim dan kejaksaan). Namun, apa daya, realitas miris justrus menunjukkan demokrasi tak mampu mencegah kesewenangan lembaga-lembaga kekuasaan tersebut, karena kekuasaan yang mereka jalankan sarat dengan kepentingan pribadi dan aliansi yang menyokong mereka. 

Bahkan demokrasi meniscayakan undang-undang dibuat sesuai dengan selera rezim dan kroninya, tentu saja dengan persetujuan wakil rakyat. Hal ini wajar, karena demokrasi meletakkan sepenuhnya kewenangan membuat undang-undang pada manusia yang mereka sebut legislator. Padahal sejatinya manusia adalah makhluk yang lemah dan sarat kepentingan serta cederung menuruti hawa nafsu jika tak dibimbing dengan kebenaran hakiki.. Oleh karenanya dalam sistem demokrasi akan selalu terjadi konflik kepentingan antara kubu yang tak sejalan kepentingannya. Lobi-lobi bahkan manipulasi politik tidak lah tabu dilancarkan demi kepentingan dan syahwat kekuasaan. Sekalipun harus berkhianat pada amanat rakyat yang mereka dapatkan  saat pesta demokrasi yang penuh tipu muslihat.

Tentu saja hal-hal di atas tak berlaku dalam Islam. Islam telah memberikan jaminan pasti bahwa kekuasaan tak akan jatuh pada kesewenangan penguasa selama kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum-hukum yang terpancar dari Al-Quran dan As-Sunnah. Islam tak memberi ruang sedikit pun pada manusia untuk membuat hukum dan perundang-undangan. Karena sejatinya hak membuat hukum hanyalah milik Allah SWT, Dzat Yang Maha Menciptakan dan Maha Tahu atas segala sesuatu. Dalam Islam, kekuasaan ditegakkan dalam rangka melayani seluruh urusan rakyat berdasarkan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT semata. Penerapan hukum-hukum Islam secara kaffah oleh negara, yakni Khilafah akan menjamin kemaslahatan bagi seluruh rakyat tanpa terkecuali. Karena hukum-hukum Islam rahmat bagi semesta alam, kehidupan pun akan berlimpah berkah dari langit dan bumi. 

Meskipun demikian, Islam tak memungkiri kemungkinan penyimpangan dan keburukan penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Untuk itulah Islam mewajibkan aktivitas muhasabah lil hukkam atau mengoreksi penguasa. Bahkan Islam menjadikan aktivitas mengoreksi penguasa kedudukannya begitu mulia setara dengan ativitas jihad yang balasannya surga di akhirat. Islam juga menjadikan majelis umat sebagai wadah menampung aspirasi rakyat tanpa ada interest apapun selain demi terjaganya kemaslahatan umat dari diabaikannya hukum-hukum Islam oleh penguasa. Walhasil! Dalam sistem Islam, tak akan ada peluang secuil pun bagi siapa saja untuk mengkhianati rakyat dengan menerbitkan hukum dan undang-undang yang sarat dengan kepetingan syahwat dan pasti mendatangkan laknat dari Sang Pemilik Jagad. Wallahu’alam bishhawwab.[]

Oleh: Hafshah Damayanti S.Pd
(Forum Muslimah Pantura)

Posting Komentar

0 Komentar