Omnibus Law Berpotensi Menggerus Jaminan Produk Halal


Rancangan UU Omnibus Law atau UU cipta kerja telah disahkan oleh pemerintah. Hasil dari pengesahan tersebut ada yang pro dan kontra, namun sebagian besar masyarakat dari berbagai elemen menolaknya. Salah satu yang ramai menjadi perbincangan terkait dengan penghapusan pasal 14 tentang syarat auditor dalam pemberian sertifikasi halal. Dan memberikan kebolehan self declare oleh produsen terkait produksinya. 

Disini bisa dilihat yang diuntungkan adalah produsen, produsen bebas melakukan apapun terhadap produk yang akan di produksinya tanpa mempertimbangkan kembali kehalalan dalam bahan baku yang digunakan. Ini sangat berbahaya bagi umat islam yang saat ini menjadi konsumen (pengguna dari barang dan jasa). Hukum Islam mengharuskan apapun yang masuk ke dalam tubuh dan digunakan dalam keseharian halal. Pemberlakukan self declare membuka peluang masuknya bahan yang tidak halal dalam produksi dan akan memunculkan perkara yang syubhat. 

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia. Bersamaan dengan persiapan KIH tersebut, pemerintah saat ini tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal. Wapres menyebut ada delapan kawasan industri halal (KIH) yang sedang dalam pembangunan di berbagai daerah. "Layanan sertifikasi halal akan dilakukan secara satu atap atau one stop service," kata Ma'ruf Amin saat menyampaikan orasi ilmiah pada Dies Natalis Ke-63 Universitas Diponegoro (Undip) secara daring. Ma'ruf juga menyampaikan, bahwa selama ini Indonesia masih berkutat sebagai penikmat barang dan jasa halal." Selama ini kita masih menjadi konsumen produk halal terbesar dunia, bukan produsen produk halal terbesar," jelasnya. Karenanya dia berharap, penguatan terhadap usaha mikro dan kecil (UMK) dapat mendorong Indonesia sebagai eksportir produk halal ke berbagai negara. (https://www.liputan6.com/new/read/4383446/maruf-amin-indonesia-bukan-produsen-produk-halal-terbesar-di-dunia).

Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Presiden di atas, bertolak belakang dengan isi RUU cipta kerja. Beliau berkeinginan agar Indonesia menjadi produsen halal terbesar di dunia, namun nyatanya dari UU omnibus law memberikan kemudahan produsen untuk memilih bahan yang dipilihnya tanpa memperimbangkan lagi kehalalan dari produk tersebut. Ini dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat yang mayoritas muslim.

Memang bukan lagi menjadi rahasia umum, dalam sistem kapitalis saat ini kebijakan pemerintah tak lagi pro rakyat melainkan pro pengusaha. Banyak sekali kebijakan yang dibuat namun ujungnya untuk kepentingan pengusaha, bukan untuk kepentingan rakyat.

Nampak jelaslah sistem kapitalis yang mendominasi aturan hidup saat ini. Inilah fakta yang terjadi saat ini, urusan halal yang sudah sejelas dalam hukum islam, kini diusik. Masihkah kita harus diam dengan kebijakan yang diterapkan?

Kehalalan dalam hal makanan telah Allah atur dalam Surat Al Mu’minun ayat 51 yang artinya: “Wahai Rasul, makanlah dari makanan yang baik dan kerjakanlah amal sholeh.”

Dan firman Allah dalam surat Al baqoroh ayat 172 yang artinya: “Hai orang-orang yang beriman, makanlah diantara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadaNya kamu menyembah.”

Serta sabda Nabi dari Abu Huraira Rasulullah bersabda: "Sesungguhnya Allah Maha Baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada kaum mukminin dengan sesuatu yang Allah perintahkan pula kepada para Rasul."

Halal menjadi prioritas utama bagi muslim, sudah seharusnya negara menjadi pelayan bagi rakyat untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Negara harus mampu memberikan jaminan kehalalan produk yang beredar di pasaran, sehingga memberikan rasa tenang bagi masyarakat. Pemenuhan kebutuhan dan rasa tenang ini hanya dapat terwujud ketika menerapkan aturan Islam dalam kehidupan. Dalam bingkai Khilafah, negara menjamin kebutuhan setiap individu masyarakat, halal haram menjadi standarnya. Wallohu alam.[]

Oleh: Siti Muksodah
Editor: DS

Posting Komentar

0 Komentar