Ombinus Law Mengusik Sertifikasi Industri Halal, Ada Apa?




Sejak dirancangnya hingga pengesahan Ombinus Law menuai berbagai kontra bahkan unjuk rasa. UU Ciptaker Ombinus Law menuai banyak pertentangan terlebih dari pihak buruh, sekarang dalam aturan yang disahkan terdapat juga sertifikasi halal yang bukan lagi kewenangan mutlak MUI namun memberikan alternatif dalam memeprolehnya melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Hal tersebut sejalan dan seatap  atau one stop service dengan diberlakukannya Kawasan Industri halal.

Pasal 35A ayat (2) dijelaskan, apabila MUI tidak dapat memenuhi batas waktu yang telah ditetapkan dalam proses memberikan / menetapkan fatwa maka BPJPH sebagai alternatif dapat langsung memberikan sertifikat halal tersebut. Terdengar seperti angin segar memang, namun sebagai umat islam bukan kemudahan saja pertimbangannya. Lalu bagaimana ?

Dalam laman Liputan6.com, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengembangan kawasan industri halal (KIH) merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai cita-cita menjadi negara penghasil produk halal terbesar di dunia, pemerintah saat ini tengah melakukan penguatan terhadap industri-industri kecil atau usaha mikro dan kecil (UMK) yang bergerak dalam pembuatan produk-produk halal. (15/10/2020)

Namun pernyataan Ignatius Warsito sebagai Kementrian Perwilayahan Industri dari diberlakukannya Kawasan Industri Halal sebagai regulasi dan diharapkan sebagai jalan  untuk memudahkan dan menunjukan bahwa indonesia negara ramah  investasi. (Republika.co.id 01/10/2020). Lagi-lagi untuk kepentingan bisnis dan menyelamatkan ekonomi memberi ruang terbuka untuk investasi.

Berdasarkan Omnibus Law ini, pemberian sertifikasi halal dapat dilakukan juga oleh Ormas Islam dan Perguruan Tinggi Negeri. Pelaku usaha berskala kecil juga mendapatkan kemudahan dengan pembebasan biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ini karena sertifikasi UMKM akan ditanggung oleh pemerintah. (sindonews.com 02/10/2020)

Tak ayal jika UU ini dipandang memberikan Self-declare atau deklarasi mandiri produk halal secara serampangan oleh produsen. Terkait hal itu, Anggota Komisi Fatwa MUI Aminudin Yakub menilai, kebijakan tersebut sangat berbahaya karena mengeluarkan sertifikat halal tidak bisa disamaratakan dengan satu produk dengan produk lainnya. "Bagaimana BPJH mengeluarkan sertifikat halal, kalau itu bukan fatwa. Ini bisa melanggar syariat, karena tidak tau seluk beluk sertifikasi," kata Aminudin dalam dialog kepada PRO-3 RRI, Rabu (14/10/2020).

Jaminan Halal di Sistem Kapital

Terkait dengan hal tersebut, bagaimana bisa sertifikat produk halal diberikan tanpa pengujian produk yang akan diedarkan, meskipun prosedur dan persyaratan telah diberikan, apakah cukup menjamin? Bahkan jika MUI dinilai lamban maka Ormas dan Perguruan Tinggi terkait bisa mengeluarkan sertifikat tersebut. Tanpa pertimbangan fatwa. Bagaimana menjamin dan memastikanproduk tersebut halal ?

Kemudahan proses tidak disamakan dengan memberikan kemudahan belaka. Meskipun dalam Pasal 14 UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, dijelaskan mengenai pengangkatan auditor halal oleh Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk. Sedangakan, LPH adalah lembaga yang melakukan kegiatan pemeriksaan dan/atau pengujan terhadap kehalalan produk.

Ada sejumlah persyaratan pengangkatan auditor halal oleh LPH, yakni: (a) Warga negara Indonesia (b) Beragama Islam (c) Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi (d) Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam (e) Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan (f) Memperoleh sertifikat dari MUI. Namun, pada UU Cipta Kerja, persyaratan poin (f) ditiadakan. Sehingga, dalam pengangkatan auditor halal hanya berlaku lima persyaratan saja.

Kepala Registrasi dan Sertifikasi BPJPH Matsuki HS, dalam laman antara.news (22/10/2020) mengatakan sertifikasi halal tidak sembarangan, UMK terkait harus melalui prosedural dan persyaratan bagi produsen harus secara mandiri memastikan produksinya halal baik ketika proses hingga produk jadi memang hukumnya halal tidak terdapat unsur haram. Terkait dengan biaya sertifiasi halal akan diberikan gratis bagi UMK dengan omset dibawah 1M dalam setahun, namun diatas omset tersebut sekalipun usahanya kecil harus mengikuti prosedural sebagaimana mestinya. Nantinya memang akan dibimbing terkait dengan self-declare bagi pelaku usaha untuk bisa mendapatkan sertifikasi halal.

Negara Demokrasi Gagal Memberi Kesejahteraan

Mempermudah bukan mudah, karna tetap akan memandang segala sesuatunya dari kacamata dengan uang / modal (kapital), muara segala jalannya dibisniskan untuk meraup untung yang besar, korporasi akan tetap menjadi pihak yang diuntangkan lagi. Kebebasan dan kesejahteraan dalam demokrasi hanya semu, sejahtera dengan syarat. Rakyat menjadi korban regulasi diperparah dengan mengorbankan standar halal yang sesuai syariat. 

Persyaratan dan prosedural yang minim penjaminan atau self-declare menunjukan minimnya kepastian penjaminan, rakyat berusaha sendiri mengupayakan keterbutuhannya. Mencoba mempermudah dengan menggandeg pihak yang dinilai kompeten namun menyingkirkan fatwa yang menjamin kehalalan. Pihak terkait diberikan kewenanangan sebagai jalan untuk mempercepat deklarasi halal.

Dalam sistem demokrasi ulama ditempatkan sebagai badan legislasi sertifikasi halal, namun tidak berlaku dalam mengawal dan mengarahkan kebijakan negara agar sesuai hukum syariat. Sertifikasi ini sebagai bukti, fatwa ulama digunakan jika dianggap membantu dan menguntungkan tidak berlaku menjadi rujukan solusi masalah negeri, diabaikan seolah tak berarti ditengah mayoritas muslim. Padahal sejatinya ulama adalah lentera yang menerangi, memberi petunjuk hujjah Allah diatas bumi. Namun dalam sistem ini seolah tak memberi pengaruh dan arti.

Sistem Islam Menjawab Regulasi dan Menjadi Solusi

Halal-haram dalam islam bukan hal sepele sebatas sertifikasi karena menyangkut barang yang dikonsumsi ratusan juta muslim, apalagi dinegeri ini. Islam menjadikan perhatian utama kebijakan yang diberlakukan negara sesuai syariat dan untuk kemaslahatan publik bukan ladang bisnis atau keuntungan bahkan investasi.

Islam diturunkan sepaket dengan aturannya, sebagai penyempurna agama sebelumnya,  bahkan memang semua aturannya sebagairahmat untuk seluruh alam. Kemaslahatan penerapan islam dalam negara dengan syariatnya aturanya langsung dari sumber yang pasti mengerti manusia Allah, Rabb semesta alam. 

Kebijakan yang diberlakukan di negara yang berdasarkan syariat islam. Negara tersebut adalah negara yang menerapkan syariat sistem islam yaitu Khilafah sebagai institusi yang memegang penuh kendali dan urusan umat / rakyat tanpa terkecuali. Karna khalifah adalah perisai dan junnah, maka memang sudah mutlak tugasnya bertanggung jawab memberikan pelayan mengurusi urusan rakyat tanpa syarat dan untuk kemaslahatan / kesejahteraan tanpa tebang pilih tapi murni menjalankannya dan menerapkan syariatnya untuk membina dan menjadikannya sebagai abdi sejati di bumi dengan menerapkan aturan ilahi.

Terkait dengan sertifikasi halal suatu produk yang beredar ditengah rakyat adalah sebagai hajat publik yang vital, negara mempunyai andil penuh untuk menjamin kehalalan bukan atas usaha setiap pelaku usaha namun harus dipastikan segala lininya. Negara islam akan mengambil peran utamanya salah satunya pengawasan mutu dan kehalalan barang atau produk.

Proses sertifikasi kehalalan produk wajib dilakukan secara cuma-cuma oleh negara tanpa syarat. Wajib melindungi kepentingan rakyat secara utuhdalam melayani masyarakat tanpa mengambil pungutan atas nama kesejahteraan rakyat. Adapun biaya negara dalam menjamin dan menyalani urusan publik hajat rakyat diperoleh dari pemasukan dana baitul mal. Menjamin kehalaln produk dari awal , mulai proses pembuatan bahan, produksi hingga distribusi semua akan diawasi kehalalnnya

Pengawasan ini sebagai bentuk pelayanan negara dalam memastikan seluruh produk dalam kondisi aman (thayyib) dan halal. Khilafah atau negara islam harus mensterilkan bahan-bahan haram dari pasar, agar tidak menimbulkan kebingungan bagi rakyat dalam membedakan halal dan haram.

Selain hal tersebut dalam negara islam mempunyai perundang-undangan islam, dijelaskan dalam kitab Nidzamul Islam karya Syekh Taqiyyudin An-Nabhani terkait dengan RUU dalam Khilafah, terdapat Direktorat Perindustrian sebagai direktorat yang berhubungan dan bertanggung jawab dalam hal industri, baik industri berat ataupun industri mesin dan peralatan, bahkan industri bahan baku maupun industri ringan skala kecil. 

Baik kepemilikan umum atau pabrik atas usaha kepemilikan individu. Serta didukung oleh Aparat Administrasi negara dan pelayan terhadap rakyat yang menjalankan administrasi dan melayani kepentingan rakyat, dengan sederhana dalam sistem namun cepat dalam pelaksanaan tugas serta profesionalitas. Serta dengan Sistem Ekonomiya yaitu seluruh kebutuhan pokok setiap individu masyarakat harus dijamin pemenuhan dengan halal dan sempurna, dijamin terpenuhi secara maksimal. Begitulah rancangan yang mengatur dan semua bermuara untuk kepentingan hajat rakyat sesuai syariat.

Rasulullah sebagai pemimpin negara islam kala itu pernah melakukan pengahancuran penyimpan minuman keras dan penahanan dibantu petugas keamanan. Sebagai bentuk pencegahan dan pemusnahan barang haram yang beredar. Sanksi tersebut tidak diberlakukan aturan semata. Khalifah akan terus membangun kesadaran rakyat semua lini akan pentingnya memproduksi dan mengonsumis barang halal. Karena label sertifikasi halal sejatinya tidak bermanfaat jika umat islam tidak peduli atau secara sadar dengan kehalalan produk yang dikonsumsi. Kesadaran tersebut atas dorongan suasan keimanan yang terbangun, hal ini tidak akan membiarkan masyarakat mengais keuntungan tak halal dan melakukan segala cara agar mendapatkan kehalalan belaka.

Dibutuhkan partisipasi msyarakat untuk mengawasi kehalalan produk yang beredar, artinya rakyat juga secara penuh diberikan kewenangan mengkritik kebijakan yang tidak sesuai syara’. Negara akan menyediakan, melalui pendirian kajian lembaga mutu dalam membantu pemerintah dan publik megontrol kehalalan produk. Hasil penelitiannya tentu akan sangat diapresiasi dan menjadi rekomendasi kepada pemerintah atau Khalifah untuk dijadikan acuan kehalalan.

Rakyat membutuhkan peran negara yang mampu melindungi dari segala bentuk keharaman. Baik keharaman aturan kebijakan yang diberlakukannya juga kebutuhan akan barang yang dikonsumsi menjadi hajat publik. Dibutuhkan sanksi tegas kepada siapa saja yang bermain-main dengan urusan halal dan haram. Hal tersebut tidak bisa diterapkan dan tidak bisa fokus dilakukan tanpa adanya wadah yaitu Sistem Islam dalam naungan Khilafah. 

Aturannya berdasarkan wahyu bukan hawanafsu atau bahkan kepentingan dan menyingkirkan kesejahteraan dengan berbagai dalih semu. Allah telah memberikan keistimewaan bagi siapa saja pemimpin muslim yaitu menjadi salah satu diantara tujuh golongan yang mendapatkan naungan dihari akhir kelak. Menjadi pemimpin yang adil dengan segala aturan kebijakannya sesuai syariat. 

“ Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus urusan rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya” (HR al-Bukhari). []



Oleh: Nadia Fransiska Lutfiani (Aktivis Muslimah, Pegiat Literasi)

Posting Komentar

0 Komentar