TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Nasib Buruh dalam Sistem Kapitalisme, Bagaikan Sapi Perah



Lagi-lagi rezim ini membuat gaduh di saat kondisi dalam negeri memprihatinkan akibat pandemi Covid 19 seperti ini, RUU Ombibuslaw akhirnya disahkan oleh DPR, kita tau saat ini banyak masyarakat yang terdapak Covid 19, masih ada segelintir orang yang memanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

Sebenarnya wacana pengesahan RUU Omnibuslaw sudah santer terdengar sejak bulan Januari 2020. Namun baru direalisasikan pada 5 Oktober 2020 yang digelar dalam sidang IV tahun sidang 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Jakarta. Mengapa pemerintah begitu getol untuk mengesahkan RUU Omnibuslaw disaat seperti ini?? apakah RUU tersebut adalah “pesanan tuan besar” ??
Pengesahan RUU tersebut mendapat penolakan dari partai PKS dan Demokrat. 

Menurut anggota fraksi partai demokrat Benny K Harman. Demokrat menolak pengesahan RUU Cipta Kerja karena regulasi ini dinilai tidak memiliki urgensi. Apalagi, masyarakat Indonesia tengah dihadapkan pandemi Covid 19. “Tega-teganya pemerintah dan pendukung-pendukungnya membuat RUU yang tidak relevan dengan apa yang menjadi kebutuhan dan kesulitan masyarakat saat ini”. 

Selain itu, RUU yang saat ini sudah menjadi UU Cipta Kerja dinilai hanya menguntungkan pebisnis. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat menambahkan “Hanya memberikan legalisasi, deskriminalisasi terhadap pebisnis yang selama ini melakukan perambahan hutan”. (dilansir dari Seuramoe Aceh 6 Oktober 2020)

Pengesahan UU Cipta Kerja hanya akan menambah polemik yang terjadi antara buruh dengan pengusaha, beberapa poin yang menjadi sorotan, seperti pesangon tanpa kepastian, perluasan status kontrak dan outsourcing, semakin mudahnya perusahaan melakukan PHK, penghapusan (UMK) dan (UMSK), dan aturan pengupahan berdasarkan jam kerja, hingga hilangnya jaminan kesehatan dan pensiun.

UU Cipta Kerja hanya menambah derita rakyat, bagaimana tidak disaat pandemi seperti ini harga barang naik, upah mereka ditekan, jika upahnya ditekan, para buruh akan masuk ke jurang kemiskinan yang makin dalam. Serta, UU ini mempermudah TKA untuk bekerja di Indonesia termasuk buruh kasar. Sanksi pidana perusahaan yang melanggar aturan, dihapuskan. Sebelum disahkan UU Cipta Kerja, sudah banyak PHK masal, terjadi lonjakan pengangguran diberbagai daerah. Bagaimana mungkin UU Cipta Kerja ini akan mensejahterakan buruh?? Yang ada semakin menyengsarakan.

Konflik ini akan terus berlangsung selama sistem ekonomi yang diterapkan saat ini adalah Sekuler Kapitalis. Yang mana watak asli kapitalis hanya memikirkan keuntungan bagaimanapun caranya, jika ada yang merugikan maka akan disingkirkan. Bagi para kapital buruh dipandang hanya sebagai komponen produksi yang harus ditekan biayanya seminimal mungkin agar ongkos produk bisa murah. 

Diperparah peran negara hanya sebagai regulator. Penguasa sesungguhnya adalah korporasi yang berlindung di balik pemerintah. Undang-Undang dibuat hanya untuk memberi keleluasaan bagi pengusaha menguasai perekonomian negara. Dalam hal ini, peran negara mandul dan lemah. Rakyat semakin menderita, rakyat diperlakukan seperti sapi perah.

Salah satu tujuan pengesahan UU Cipta Kerja adalah meningkatkan investasi. Investasi yang digaungkan untuk membuka lapangan pekerjaan nyatanya hanyalah tipu daya pemerintah, yang ada justru sebaliknya tenaga kerja asing mengalir deras mendatangi Indonesia semenjak kran investasi dibuka selebar-lebarnya. Angka pengangguran terbuka makin meluas.

Dengan melihat fakta tersebut, telah menyadarkan kita bahwa rezim saat ini tidak akan pernah memihak pada rakyat. Produk hukum yang dihasilkan pun hanya untuk mengeksekusi kepentingan pemodal.

Kondisi seperti ini tidak akan terjadi dalam sistem Khilafah, sebab Khilafah hadir sebagai pelayan umat bukan korporat. Hukum-hukum yang diterapkan bersumber dari hukum syariat bukan buatan manusia, maka dalam masalah ketenagakerjaan tidak akan lepas dari hukum syariat.

 Dalam Islam, masalah ketenagakerjaan sepenuhnya tergantung pada kontrak kerja (akad ijarah) antara penguasa dan pekerja
Dalam hukum akad, kontrak kerja sama harus memenuhi ridha wal ikhtiar artinya, kontrak yang terjadi harusnya saling menguntungkan, tidak boleh satu pihak menzalimi dan merasa dizalimi oleh pihak lain, pengusaha diuntungkan melalui jasa pekerja yang melaksanakan pekerjaan tertentu yang dibutuhkan pengusaha, sebaliknya pekerja diuntungkan ia memperoleh penghasilan dari imbalan yang diberikan pengusaha.

Tanggung jawab Khalifah membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi setiap warga negaranya khususnya laki-laki yang mana Islam mewajibkannya mencari nafkah. Urusan ketenaga kerjaan didalam Khilafah akan dikontrol langsung oleh Khalifah dibawah Departemen Kemaslahatan Umum bidang ketenagakerjaan.

Khilafah akan menjalankan politik ekonomi islam yang akan menjamin mutlak kebutuhan publik seperti pendidikan anak-anak, kesehatan keluarga, transportasi aman dan nyaman serta energi untuk keperluan rumah tangga, sehingga rakyat apapun pekerjaannya akan terpenuhi kesejahteraannya.

Islam menjamin tercapainya pemenuhan kebutuhan pokok (premier) setiap warga negara (muslim dan nonmuslim) secara menyeluruh baik kebutuhan barang maupun jasa. Untuk pemenuhan kebutuhan pokok yang berupa barang, negara menjamin dengan mekanisme tidak langsung, yakni dengan jalan menciptakan kondisi dan sarana yang dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan tersebut.

Sudah saatnya umat muslim kembali kepada aturan Allah, aturan yang paripurna yang tidak akan menzalimi satu sama lain. Aturan yang akan memberikan kesejahteraan bagi siapapun. []

Oleh: Alfia Purwanti, S.M.

Posting Komentar

0 Komentar