Mosi Tidak Percaya, Rakyat Butuh Solusi



Di tengah  kepungan  Covid-19, RUU Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker) disahkan menjadi Undang-undang. Pengesahan itu diambil dalam Rapat paripurna DPR RI masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 pada Senin, 5 Oktober 2020 dan disetujui pemerintah. Sontak, hal itu mendapatkan penolakan dari sejumlah kalangan,  dari penolakan dari serikat buruh, mahasiswa hingga masyarakat sipil. Sebab, RUU ini dibahas DPR dan Pemerintah secepat kilat dalam kondisi pandemi Covid-19vid-19. Unjuk rasa menolak UU ini pun terjadi di berbagai daerah Indonesia.

Jakarta, unjuk rasa penolakan terhadap Undang-Undang atau UU Cipta Kerja atau Omnibus Law di Jakarta Timur meluas, setelah kaum buruh dan mahasiswa menyuarakan tuntutan yang sama hingga Rabu siang, 7 Oktober 2020. Lokasi aksi di Jakarta Timur terpantau Kawasan Cakung, Flyover Pasar Rebo hingga Depo Kantor Pusat TransJakarta di Cawang. (metro.tempo.co, 07/10/20)

Akhirnya jargon #MosiTidakPercaya mencuat di media sosial. Rakyat kecewa terhadap wakil rakyat, sebab di masa pemilu, para politikus meminta rakyat memilih mereka. Rakyat diajak berpartisipasi dalam euforia pesta demokrasi. Berbondong-bondong datang ke TPS, dan memberikan hak suara. Tapi setelah terpilih dan duduk di kursi kekuasaan baik di  pemerintahan maupun DPR, mereka malah enggan mendengar suara dan kepentingan rakyat. Mereka sibuk melayani  kepentingan kaum kapitalis atas nama investasi untuk kemajuan ekonomi. Membuat  undang-undang sesuka hati tanpa mendengar aspirasi dan jeritan rakyat kecil. Inilah yang membuat rakyat kecewa.

Tapi mosi tidak percaya rakyat ditanggapi enteng oleh wakil rakyat. Katanya, “Kalau tidak percaya, nanti saat pemilu jangan dipilih.” Jawaban ini terkesan sederhana. Tapi jawaban tersebut juga menyiratkan bahwa wakil rakyat abai dengan kepentingan rakyat. Merasa bahwa meskipun rakyat sekarang kecewa, buruh marah, atau mahasiswa kesal, tapi empat tahun lagi rakyat tetap akan datang ke TPS untuk memberikan suaranya. 

Mosi tidak percaya itu seharusnya bukan sekedar dijawab nanti saat pemilu jangan dipilih, tapi dijawab dengan argumentasi  logis dan meminta maaf kepada rakyat selaku yang membiayai wakil  rakyat di parlemen. Meminta maaf karena tidak menyerap aspirasi rakyat bukan pro kaum kapitalis.  Wakil rakyat mestinya tidak lupa bahwa di masa pemilu, mereka membujuk-bujuk rakyat agar memilih mereka, karena itu jangan kemudian melupakan rakyat setelah duduk di kursi kekuasaan. Pantas saja,  jika rakyat kecewa, mahasiswa kesal, buruh marah, dan mengajukan mosi tidak percaya. Seandainya rakyat dilibatkan dalam membahas materinya, prosesnya transparan dan dapat diikuti dengan baik oleh rakyat, suara rakyat banyak juga diperhatikan, maka mosi tidak percaya tak akan muncul. Dan tak perlu ada ramai-ramai di jalanan seperti sekarang.

Bukankah dalam sistem demokrasi, rakyat adalah segalanya. Rakyat  yang  memberikan mandat untuk membuat undang-undang oleh wakil rakyat, memilih wakil rakyat dan pemimpin mereka. Rakyat memegang kewenangan atas segala sesuatu yang terjadi di negara dan wilayah mereka. Rakyat mengatur diri mereka dengan aturan yang mereka buat sendiri. Rakyat menjadi penguasa atas diri mereka sendiri. Tapi fakta rakyat hanya menjadi batu loncatan untuk meraih kekuasaan dan memuluskan kepentingan kaum kapitalis atas nama demokrasi.

Nyatanya, jargon demokrasi atas nama rakyat yang telah menjadi modus tersendiri yang diusung untuk memenangkan kursi kekuasaan. Lalu kaum kapitalis bisa menancapkan hegemoninya untuk menguasai rakyat. Demokrasi menjadi cara untuk memaksa rakyat membuka pintunya lebar-lebar bagi kepentingan kaum kapitalis untuk mengeruk keuntungan. Demokrasi menjadi kedok untuk meluaskan eksploitasi sumber daya alam Indonesia. Selanjutnya sumber daya alamnya yang besar akan mudah dikuras. Rakyat akan menjadi sekedar pekerja atau buruh di negeri sendiri.

Fenomena mosi tidak percaya terhadap wakil rakyat dan pemerintah ini akan menjadi catatan sejarah kelam dalam perpolitikan Indonesia. Dimana lagi rakyat akan mengadu atas persoalan yang dihadapi. Dimana tempat untuk memperjuangkan kepentingan rakyat jika wakil rakyat abai terhadap kepentingan dan aspirasi rakyat?

Islam sumber solusi rakyat 
Islam adalah sumber solusi terhadap setiap masalah yang muncul pada rakyat. Al Qur’an dan Sunnah adalah solusi terhadap semua persoalan. Allah SWT berfirman :

ذَلِكَ الْكِتَابُ لا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِلْمُتَّقِينَ

“Kitab (Al Qur’an) ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertakwa” (QS. Al Baqarah: 2)
Allah SWT berfirman:

 مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” (QS. An Nahl: 97).

Kita butuh sistem perpolitikan yang pro rakyat. Rakyat diurus dengan rasa tanggung jawab. Mengurusi rakyat dengan segenap hati dan jiwa. Rakyat tidak akan merasakan kecewa. Sistem perpolitikan yang berasal dari pengusaha alam semesta, Allah SWT. 

Islam adalah satu-satunya agama yang sangat peduli pada politik. Namun, bukan politik sebagai tujuan, melainkan politik sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih tinggi, lebih agung, dan lebih mulia, yaitu kebahagiaan rakyat  di dunia dan akhirat. Menerapkan hukum-hukum Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Politik yang paling diperlukan rakyat saat ini adalah upaya menegakkan institusi negara yang akan menjalankan tugas pengaturan urusan rakyat dengan hukum syariah, yaitu negara (daulah) khilafah Islam.

Kini, saatnya kita berlomba-lomba menapaki kehidupan berpolitik sesuai yariah.  Mari tegakkan Institusi politik Islam, Penyelenggara hukum Allah SWT Yang Mulia. Menciptakan kehidupan Islam yang nyata dalam kancah dunia. Dan terciptanya Peradaban agung menghantarkan kesejahteran di dunia dan keselamatan di akhirat. Dengan Khilafah Islam, rakyat tidak akan dikecewakan dengan UU yang merugikan rakyat.
Wallahu a'lam bishoab.[]


Oleh: Alin FM
Praktisi Multimedia dan Penulis

Posting Komentar

0 Komentar