TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Mosi Tidak Percaya DPR RI

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar meminta aparat kepolisian menindak tegas orang yang menjual Gedung DPR dengan harga mulai dari Rp2.500 di situs penjualan atau online shop.
Menurutnya, lelucon semacam itu tidak patut karena Gedung DPR merupakan barang milik negara (BMN).

"Menurut saya, kepolisian juga harus mengambil tindak tegas. Ini kan BMN negara. Jadi joke-joke semacam itu saya kira tidak pada tempatnya," kata Indra saat dihubungi, Rabu (7/10).

(https://m.cnnindonesia.com/nasional/20201007134957-32-555452/sekjen-minta-polisi-usut-penjual-gedung-dpr-di-online-shop, 7/10/2020)

"Tak ada asap jika tak ada api" begitulah kata pepatah. Munculnya berbagai guyonan penjualan gedung DPR RI di situs penjualan online tak lain karena adanya mosi tidak percaya terhadap kinerja DPR RI. Hal ini disebabkan karena sebagai berikut:

Pertama, rakyat banyak melihat fakta bobroknya tingkah laku wakil rakyat yang tak mencerminkan bagaimana seharusnya wakil rakyat berperilaku. Misalnya tertidur di saat rapat, tingginya angka ketidakhadiran saat rapat, hingga gaya hidup keseharian wakil rakyat yang suka pamer kekayaan.

Kedua, munculnya Undang-undang yang sangat tidak pro rakyat. Misalnya UU Minerba, Cipta Kerja dan sebagainya yang mencerminkan ketidakberpihakan para wakil rakyat terhadap nasib rakyat kecil. 

Ketiga, efek keterpurukan ekonomi negeri turut berperan mempengaruhi mosi tidak percaya rakyat terhadap penguasa (baca DPR). Kehadiran wakil rakyat seolah tak memberi dampak positif bagi perekonomian negeri ini.  Meski negara telah menggaji tinggi serta memberikan fasilitas dan tunjangan akan tetapi tak sebanding dengan kinerja mereka.

Keempat, rakyat hanya diperhatikan oleh wakil rakyat atau calon wakil rakyat ketika menjelang masa pilkada ataupun pesta demokrasi. Hal ini bahkan menjadi tradisi yang berlangsung bertahun-tahun. Hingga sebagian rakyat telah memahami bahwa rakyat hanyalah dibutuhkan untuk meraih kekuasaan semata tanpa diperhatikan nasibnya ketika para wakil rakyat telah menduduki empuknya kursi jabatan.

Posisi wakil rakyat dalam sistem kapitalis memang sangat strategis yakni corong suara rakyat yang dianggap sebagai suara Tuhan yang akan membuat serta mengesahkan undang-undang kemudian diterapkan dalam sebuah negara. Namun ironis hal ini mampu membawa kemaslahatan bagi rakyat. Karena prinsip demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat sejatinya tak mampu diterapkan dalam kehidupan.

Demokrasi yang digadang-gadang nyatanya sarat dipengaruhi pihak-pihak yang berkepentingan. Tak sedikit para wakil rakyat hanyalah penyambung suara para cukong. Sehingga wajar menghasilkan kebijakan yang berpihak pada cukong.

Sudah cukup rasanya menyaksikan kebobrokan penerapan sistem demokrasi kapitalis. Saatnya rakyat melirik sistem yang manusiawi yang berasal dari Allah SWT pencipta dan pengatur kehidupan manusia dan alam semesta.[]

Oleh: Nanik Farida Priatmaja, S.Pd

Posting Komentar

0 Komentar