TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menyorot Pengesahan RUU Cipta Kerja




Miris! Meski terjadi penolakan dari sejumlah pihak terutama kaum buruh dan pekerja, DPR dan pemerintah tetap mengesahkan RUU Cipta Kerja bahkan terkesan senyap dan mendadak dari rencana awal. Awalnya RUU Cipta Kerja akan disahkan 8 Oktober mendatang namun seolah DPR sudah bernafsu mengesahkan RUU kontroversial ini. Ada apakah gerangan dibalik pengesahan RUU Cipta Kerja yang terburu-buru?

Dikutip dari Tribunnews.com, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggelar rapat paripurna untuk mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. Rencananya, pengesahan RUU Cipta Kerja akan dilakukan dalam rapat paripurna hari ini, Senin (5/10/2020).

Dikutip dari laman Bisnis.com, Rapat Paripurna DPR RI mengesahkan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang (RUU) Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Setelah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tanggapan pemerintah, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin meminta persetujuan seluruh partai. “Perlu kami sampaikan berdasarkan yang telah kita simak dan dengar bersama, maka sekali lagi saya memohon persetujuan untuk di dalam forum Rapat Paripurna ini, bisa disepakati?” katanya di Kompleks Parlemen, Senin (5/10/2020).

DPR dan pemerintah nampak terburu-buru ketok palu RUU Cipta Kerja menjadi UU. Hal ini tak lain untuk memberikan kemudahan para investor yang kini tengah mengalami kesempitan finansial serta memberi ruang sistem keuangan ribawi. Meski di tengah pandemi, rezim sibuk melegislasi UU demi mulusnya investasi dan tenaga kerja asing menguasai seluruh sektor di negeri ini.
 
Mahalnya ongkos demokrasi bagi eksekutif hingga legislatif menyebabkan negeri ini terjerat hutang hingga tujuh turunan.Tak heran jika investor (baca: pemberi hutang) yang digadang-gadang jadi penolong malah merampok dan mengeksploitasi kekayaan alam negeri ini hingga menjadikan mayoritas anak bangsa rela menjadi buruh yang tak terjamin kesejahteraannya.

Pesta demokrasi yang rumit dan butuh dana besar menyebabkan para pejabat melakukan persekongkolan dengan para cukong domestik maupun asing sehingga wajar sumber-sumber ekonomi nasional dikuasai para cukong melalui corong mereka yang tengah duduk di kursi kekuasaan. 

Pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU merupakan langkah nyata menjadikan rakyat Indonesia menjadi budak di negeri sendiri. Jauh sebelum adanya RUU Cipta Kerja, sektor pendidikan berbalik arah tak lagi bertujuan mulia semata mencerdaskan anak bangsa namun menjadi target kapitalisme liberal. 

Sektor pendidikan dipaksakan fokus menyiapkan lulusan yang siap menjadi buruh atau tenaga kerja yang bersedia digaji rendah, yang sewaktu-waktu terkena PHK bahkan tanpa adanya jaminan hari tua. Posisi tenaga kerja dalam UU Cipta Kerja sangatlah lemah, tak memiliki kekuatan di hadapan pengusaha.

UU Cipta Kerja telah mengatur keuangan ribawi sesuai dengan arahan IMF. Sistem ribawi akan memperbudak negara penghutang, sekaligus merampas kedaulatannya. Karena hutang adalah alat terampuh bagi penjajah menguasai negeri jajahan tanpa peperangan fisik. Sistem ribawi sejatinya adalah proses pemiskinan bangsa yang menjadikan para penguasa tergoda untuk korupsi. 

Islam mewajibkan negara menjamin pemenuhan kebutuhan dasar individu salah satunya pekerjaan. Begini cara Islam mengatur pekerja:

1) Negara membuka lapangan pekerjaan dengan proyek-proyek produktif pengelolaan SDA yang ditangani oleh negara, bukan diserahkan pada investor;

2) Negara akan memastikan upah yang ditentukan berdasar manfaat kerja yang dihasilkan oleh pekerja dan dinikmati oleh pengusaha/pemberi kerja tanpa membebani pengusaha dengan jaminan sosial, kesehatan, dan  Jaminan Hari Tua /pensiun. Ini mekanisme yang fair tanpa merugikan kedua belah pihak.

3) Negara menyediakan secara gratis dan berkualitas layanan kesehatan dan pendidikan untuksemua warga negara, baik kaum buruh atau pengusaha. Sedangkan layanan transportasi, perumahan, BBM, dan listrik tidak akan dikapitalisasi karena dikelola negara dengan prinsip riayah/pelayanan;

4) Negara dilarang memungut pajak dan retribusi di segala bidang.
Inilah sistem yang sebenarnya dibutuhkan kaum buruh, yang menghadirkan peran negara secara utuh untuk menjamin terpenuhinya hajat asasi rakyat. Bukan hanya hadir untuk meregulasi hubungan harmonis tanpa konflik antara buruh dan pengusaha.[]


Oleh: Nanik Farida Priatmaja

Posting Komentar

0 Komentar