TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menyoal Vaksin Covid-19 Berbayar



Pemerintah Indonesia berencana akan mendatangkan vaksin Covid-19 dari negara Cina ke Indonesia pada November mendatang. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan menjelaskan nantinya Indonesia akan mendapat tiga juta vaksin. Vaksin tahap pertama akan diprioritaskan untuk tenaga kesehatan (Nakes), TNI, Polri, dan Satpol PP, (republika.co.id,02/10/2020).

Sedangkan untuk masyarakat umum, vaksin Covid-19 terbagi menjadi dua mekanisme dimana secara umum vaksin tersebut tidak akan dibagikan secara Cuma-Cuma. Seperti yang dilansir dari tempo.co(6/10), Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir menjelaskan bahwa vaksin Covid-19 di Indonesia akan tersedia dalam dua jenis, yakni yang bersubsidi dan non-subsidi atau mandiri. 

Untuk vaksin non-subsidi harga vaksin akan diserahkan sepenuhnya pada pasar sebagaimana pernyataan Erick Tohir, “Harga dinamika tinggi, tergantung masing-masing penjual, yang tetapkan harga bukan saya, tapi penjualnya”, ujar Erick Tohir.

Menanggapi hal tersebut Ketua Komisi Pengkajian dan Pengembangan Badan perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Arief Safari, mengatakan melepas vaksin Covid-19 ke masyarakat dengan mekanisme pasar adalah hal yang sangat berbahaya. Ia khawatir nantinya akan menimbulkan kenaikan harga yang tidak wajar sebagaimana kejadian pada masker dan hand sanitizer pada saat awal pandemi. Menurutnya untuk mengindari hal tersebut harus dengan menetapkan harga tertinggi vaksin.

Sedangkan untuk pendistribusian vaksin bersubsidi (gratis) hanya akan diberikan kepada warga tidak mampu dengan penyaluran efektif dan tepat sasaran. Ketua BPKN Rizal E Hakim menyatakan, “Agar jangan terjadi seperti kasus bantuan sosial sebelumnya, dimana ada beberapa masyarakat yang mampu akhirnya menerima bansos”.

Dari sini nampak jelas bahwasanya negara tidak menjadikan pelayanan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi oleh negara. Rencana pembagian vaksin Covid-19 dalam dua mekanisme menunjukan bahwa negara justru berlepas tangan dalam kewajibannya menyelesaikan masalah pandemi. 

Alih-alih membantu rakyat, negara justru bersekongkol dengan kaum kapital untuk kemudian mengeruk keuntungan dari penjualan vaksin. Vaksin Covid-19 yang sesungguhnya menjadi kebutuhan mendesak bagi rakyat saat ini malah menjadi kesempatan bagi negara untuk mencari untung di tengah himpitan ekonomi yang dirasakan masyarakat. 

Hal ini wajar terjadi karena dalam negara yang menganut sistem kapitalis sekuler, kesehatan adalah jasa yang semestinya di komersialkan. Peran negara hanya sebagai regulator yang menjamin jalannya komersialisasi. Ini terjadi sebab sistem kapitalis sekuler telah menghilangkan tugas negara sebagai pelayan bagi rakyatnya, termasuk dalam hal kesehatan.

Berbeda dengan sistem Islam, negara menjamin setiap kebutuhan seluruh masyarakat, dan memastikan kebutuhan pokok rakyat terpenuhi satu persatu. Termasuk jaminan pelayanan kesehatan, sarana dan prasarana pendukung bagi masyarakat menyeluruh tanpa adanya diskriminasi, baik kaya atau miskin, muslim dan non muslim, di kota maupun di desa. Semuanya mendapat jaminan pelayanan yang sama dan terbaik.

Dalam islam, negara tidak boleh mengkomersialkan pelayanan kesehatan sekalipun dia adalah orang yang mempu membayar. Karena ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam melayani masyarakat dan menjamin seluruh kebutuhan termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan dan obat-obatan. Rasulullah bersabda “Imam adalah laksana pengembala, dan hanya dialah yang bertanggung jawab terhadap gembalaannya” (HR.  Muslim).

Pelayanan kesehatan termasuk pemberian obat-obatan secara gratis bisa terwujud dengan pengelolaan negara dalam memaksimalkan harta kepemilikan umum yang melimpah ruah, seperti barang tambang, hasil laut, air dan sumber energi. Selain itu negara mengelola harta kepemilikan negara seperti zakat, fa’i, kharaj dan jizyah yang hasil pengelolaannya diserahkan untuk kesejahteraan rakyat. 

Dengan pelayanan optimal negara terhadap harta kepemilikan umum dan negara, kemudian menjadi sumber pemasukan baitul mal (kas negara) dalam melakukan kewajibannya memenuhi kebutuhan umat. Dari sumber pendapatan itu pula kemudian negara mampu memberikan pelayanan kesehatan secara optimal kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali. 

Selain daripada itu, di dalam islam negara tidak diperbolehkan menyerahkan kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat termasuk pelayanan kesehatan kepada pihak swasta. Hal ini karena kebutuhan pokok masyarakat menjadi tanggung jawab penuh negara dan akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir kelak. 

Ibnu Umar r.a berkata,”Saya telah mendengar rasulullah saw bersabda: Setiap orang adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang kepala negara akan dimintai pertanggung jawaban perihal rakyat yang dipimpinnya. Dan kamu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (dimintai pertanggungjawaban) dari hal-hal yang dipimpinnya”(HR. Bukhori dan Muslim). Wallahua’lam bish showab.[]


Oleh: Trisna AB
Aktivis Muslimah

Posting Komentar

0 Komentar