TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Menyikapi Polemik Omnibus Law UU Cipta Kerja



Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Senin (5/10), telah mengetok palu tanda disahkannya Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-7 masa persidangan I 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Pengesahan RUU Cipta Kerja ini bersamaan dengan penutupan masa sidang pertama yang dipercepat dari yang direncanakan, pada 8 Oktober 2020 menjadi 5 Oktober 2020.

Tak pelak, pengesahan tersebut mendapat penolakan dari berbagai elemen masyarakat. Hal itu disebabkan Omnibus Law UU Cipta Kerja, dinilai akan membawa dampak buruk bagi tenaga kerja atau buruh.

Sementara di sisi lain, pendukung pemerintah mengungkapkan bahwa umat mesti ber-husnuzhan kepada pemerintah. Sebab Omnibus Law UU Cipta Kerja yang baru saja diputuskan tersebut dimaksudkan untuk membuka lapangan kerja.

Namun, benarkah demikian? Sebenarnya, apa arti husnuzhan itu? Bagaimana mengamalkannya?

Kata husnuzhan berasal dari bahasa Arab yakni "husnu" yang berarti baik dan “az-zhan” yang berarti prasangka. Dari kedua kata ini, husnuzan dapat diartikan sebagai berbaik sangka atau berprasangka baik. Secara istilah, husnuzan memiliki maksud sikap mental dan cara pandang yang menyebabkan seseorang melihat sesuatu secara positif atau melihat dari sisi positif.

Perintah Husnuzhan

Kebalikan dari husnuzhan adalah su’uzhan (berburuk sangka). Sikap inilah yang dilarang dalam Islam. Kita tidak boleh menyangka-nyangka tanpa bukti dan tanpa diselidiki asal usulnya. Karena akibatnya menjadi permusuhan dan keretakan di dalam hubungan persaudaraan. Allah berfirman:

“Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan berdakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang”. (QS. Al-Hujurat [49]: 12)

Husnuzhan kepada Pemerintah?

Sikap husnuzhan memang haruslah dimiliki kaum Muslimin, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Hujurat ayat 12 di atas. Hanya saja, standar apa yang digunakan untuk berlaku husnuzhan? Sebagai seorang Muslim, perbuatan benar atau salah standarnya adalah syariat Islam. Mana yang menurut Allah benar dan mana yang menurut Allah salah.

Jika pemerintah berbuat benar atau salah, maka sikap pertama memang perlu adanya tabayyun (periksa dengan teliti) agar terbukti perbuatannya benar atau salah. Hal tersebut bisa dilakukan dengan menggali informasi, bertanya, meminta konfirmasi, dan sebagainya.

Berkaitan dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja yang disahkan DPR RI, ada banyak pasal-pasal bermasalah dan kontroversial bahkan bisa disebut zalim terhadap kemanusiaan dan kesejahteraan buruh dan pekerja dalam negeri. Beberapa di antaranya:

Hari libur dipangkas (Pasal 79)
Hak pekerja mendapatkan hari libur dua hari dalam satu pekan yang sebelumnya diatur dalam UU Ketenagakerjaan, dipangkas.

Sanksi tidak bayar upah dihapus (Pasal 91) Aturan mengenai sanksi bagi pengusaha yang tidak membayarkan upah sesuai ketentuan dihapus lewat UU Cipta Kerja.

3. Aturan soal pengupahan diganti (Pasal 88)
UU Cipta Kerja mengubah kebijakan terkait pengupahan pekerja. (Kompas.com, 6/10/2020)

4. Upah Minimum Penuh Syarat
Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) dibuat bersyarat dengan memerhatikan laju inflasi atau pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) dihapus dalam RUU Cipta Kerja.

5. Pesangon Berkurang
Pengurangan nilai pesangon dari 32 kali upah menjadi 25 kali upah dalam UU Cipta Kerja. Di dalamnya, 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. (detikNews.com, 9/10/2020)

Melihat sejumlah pasal-pasal kontroversial yang ada dalam draf Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, sikap husnuzhan justru dipertanyakan. Sebab sudah jelas bahwa UU ini hanya menguntungkan pemilik modal yakni para pengusaha, baik pengusaha dalam negeri maupun swasta.

Ini memang menjadi tabiat kapitalisme yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan masyarakat. Apalagi setelah kita mengetahui bahwa 55 persen anggota DPR juga pengusaha. Artinya, 6 dari 10 anggota DPR adalah pengusaha. (Liputan6.com, 9/10/2020)

Allah telah memberikan kewajiban dakwah pada setiap kaum Muslim, dan setiap kaum Muslim mempunyai kewajiban masuk ke dalam Islam secara keseluruhan (QS. Al-Baqarah: 208). Kemudian jika pemerintah berbuat kecurangan, apakah hal tersebut suatu kebenaran?
"Tidaklah seorang hamba yang Allah berikan kepemimpinan atas orang lain, lalu ia mati dalam keadaan berbuat curang terhadap orang-orang yang dipimpinnya, melainkan Allah akan mengharamkan atasnya surga.” (HR. Muslim)
Lagipula para anggota DPR itu jelas-jelas melanggar firman Allah:

".....Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.” (QS. Al-An'am: 57)

Lalu, masihkah kita ber-husnuzhan? Jangan rakyat, Allah-pun dilupakan. Na'udzubillah min dzalik.

Husnuzhan kepada Allah
Husnuzhan kepada Allah bisa dimaknai sebagai berbaik sangka terhadap segala ketentuan dan ketetapan Allah yang diberikan kepada manusia.

“Sesungguhnya Allah berkata : Aku sesuai prasangka hambaku padaku. Jika prasangka itu baik, maka kebaikan baginya. Dan apabila prasangka itu buruk, maka keburukan baginya.” (HR. Muslim)
Dari Abu Hurairah radhiyallahu'anhu, dia berkata, Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wa sallam bersabda :

“Allah Ta'ala berfirman, ‘Aku tergantung persangkaan hamba kepada-Ku. Aku bersamanya kalau dia mengingat-Ku. Kalau dia mengingat-ku pada dirinya, maka Aku mengingatnya pada diri-Ku. Kalua dia mengingat-Ku di keramaian, maka Aku akan mengingatnya di keramaian yang lebih baik dari mereka. Kalau dia mendekat sejengkal, maka Aku akan mendekat kepadanya sehasta. Kalau dia mendekat kepada diri-Ku sehasta, maka Aku akan mendekatinya sedepa. Kalau dia mendatangi-Ku dengan berjalan, maka Aku akan mendatanginya dengan berlari.” (HR. Muslim dan Bukhari)

Di antara sikap husnuzhan kepada Allah terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja ini, adalah bahwa Allah ingin membuat kita menyadari akibat dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalisme yang berasaskan sekulerisme, yakni lahirnya pemimpin zalim yang tidak peduli dengan rakyatnya.

Selain itu, Allah ingin menegaskan bahwa kesempitan hidup yang manusia alami disebabkan karena berpalingnya kita dari peringatan (aturan) Allah sebagaimana firman-Nya:

"Dan barangsiapa berpaling dari peringatan-Ku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan Kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta". (QS. Thoha:124)

Termasuk, kita harus husnuzhan kepada Allah bahwa ini adalah pintu masuk fase ke-5 yang Rasulullah kabarkan dalam haditsnya, setelah fase 4 (kepemimpinan diktator),

“Kemudian akan kembali Kekhilafahan yang mengikuti manhaj kenabian.” (HR. Ahmad)

Wallahu a’lam bish-shawab.[]

Oleh: Al Zizy Revolusi
Editor dan Kontributor Media

Posting Komentar

0 Komentar