TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Matinya Nurani Punggawa Negeri di Tengah Pandemi



“Bermata tapi tak melihat. Bertelinga tapi tak mendengar. Berhati tapi tak merasa.” Penggalan lirik dari tembang lawas Bimbo tersebut seolah mewakili sikap para punggawa istana dan penghuni gedung kura-kura terhadap nasib jelata di negeri ini. 

Alih-alih menuntaskan tetek-bengek masalah sebagai efek domino Covid-19, kaum legislator dan eksekutor justru getol menerbitkan berbagai produk hukum. Bukan untuk rakyat. Tapi demi korporat. 

Sebut saja UU Minerba yang berpihak pada kepentingan investor tambang demi mengeruk energi di negeri zamrud khatulistiwa ini. Sebaliknya, UU ini abai terhadap dampak buruk yang menimpa rakyat dan lingkungan sekitar. 

Pun UU Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid-19. UU ini dianggap tidak pro rakyat karena minim komitmen perlindungan terhadap rakyat yang terdampak secara ekonomi, buruh, karyawan ter-PHK, maupun pekerja sektor informal. Bahkan  membuka peluang jaminan penuh bagi nasabah kakap di atas dua miliar. 

Sementara RUU HIP yang telah memicu polemik berkepanjangan, ada perkembangan menarik dimana presiden justru mengajukan RUU baru yakni RUU BPIP. Padahal tuntutan rakyat adalah batalkan RUU HIP dan bubarkan BPIP. Namun RUU HIP justru menjadi RUU Prioritas Prolegnas 2020. 

Terakhir, pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi UU pada Senin (5/10/2020) telah menuai penolakan sengit. Berbagai elemen masyarakat sipil seperti buruh dan mahasiswa menggelar demo. Aparat berupaya membungkam demo dengan alasan pandemi. Namun di sisi lain, Pilkada terus jalan. Desakan penundaannya dari kalangan ormas hingga akademisi tak dihiraukan.

Lagi-lagi, kehendak jelata bukanlah prioritas utama. Penguasa lebih rela mengabdikan dirinya pada segelintir manusia yang bertahta dan berharta. Tak dipungkiri, kaum oligark telah mendekap negeri. Meski rakyat menjerit  senyaring apapun tetap dianggap sunyi.  Elegi ini tentu menambah pilu hati rakyat di masa pandemi. Benarkah nurani punggawa negeri ini telah mati?


Bertahta Tanpa Nurani

Jika menelisik sepak terjang penguasa mengelola urusan warga, tak berlebihan jika banyak kalangan menyebut sebagai rezim kosong sense of crisis. Tak Berhati. Minim empati. Nyaris tak peduli. Di tengah lara pandemi yang kian menjadi, ada saja ucapan, sikap dan kebijakan penguasa yang menyiratkan abai terhadap hak hidup rakyat. Tak lagi mengutamakan nyawa, rezim sibuk berhitung ekonomis bahkan nekat menggelar pilkada demi syahwat berkuasa.

Matinya nurani penguasa bukanlah anomali, namun keniscayaan dalam alam demokrasi. Meski rezim sering mengklaim demokrasi harga mati yang terkesan mengutamakan kepentingan rakyat, tetapi realitas menunjukkan sebaliknya. 

Demokrasi memang memberikan jalan lapang pada apa yang disebut dengan kedaulatan rakyat. Membuka jalan lebar bagi aspirasi rakyat. Saat rakyat berdaulat, ia bisa menentukan apa yang terbaik baginya. Secara teori begitu yang diinginkan dan diangankan oleh pelaku demokrasi. Tetapi secara fakta tidaklah demikian. 

Ketika demokrasi membuka pintu seluas-luasnya kepada rakyat untuk menentukan jalannya negara, mudah ditebak bahwa kelompok yang sangat kaya (baca: korporat, investor) tak akan tinggal diam. Mereka berusaha meraih kekuasaan demi menjaga dan mengembangkan kepentingannya. 

Akhirnya demokrasi berubah total. Dari kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan konglomerat. Dari konglomerat, oleh konglomerat dan untuk konglomerat. “Of the 1%, by the 1%, for the 1% (dari satu persen, oleh satu persen, untuk satu persen orang).” (Joseph Stiglitz, pemenang Nobel Ekonomi)

Ya, demokrasi secara alami akan bertransformasi menjadi oligarki. Ciri-ciri negara oligarki yakni kekuasaan dikendalikan oleh kelompok masyarakat kecil, terjadi kesenjangan material yang cukup ekstrem, uang dan kekuasaan merupakan hal yang tidak terpisahkan, serta kekuasaan dimiliki untuk mempertahankan kekayaan. 

Selain itu, transformasi ini tak bisa lepas dari watak demokrasi itu sendiri. Meski teorinya yang berdaulat adalah rakyat, tetapi faktanya rakyat hanya dijadikan vote getter (pengumpul suara) dalam ajang pemilu. Setelahnya, peran rakyat hilang karena diwakili oleh wakilnya yang datang dari partai politik. 

Dan bukan rahasia umum, jika hanya elit politik berkemampuan finansial raksasa yang sanggup “memiliki” partai. Setelah terpilih menjadi wakil rakyat, terbukalah jalan lapang mengembangkan sayap kekuasaan. TEMPO.CO (7/10/2019) mewartakan bahwa anggota DPR pebisnis menyebar di semua fraksi. 

Tempo dan Auriga Nusantara menelusuri hampir separuh dari 575 anggota DPR periode 2019-2024 berlatar belakang pengusaha. Setidaknya terdapat 243 wakil rakyat menduduki jabatan strategis perusahaan, dari direksi hingga komisaris, serta 247 memiliki saham. Bisa dipahami bukan, mengapa UU Minerba dan Omnibus Law Cipta Kerja tetap lolos tayang di tengah kritikan dan penolakan rakyat? 

Bahkan tak jarang, dalam sistim oligarki politik, partai dikelola bak perusahaan keluarga. “Wajar” saat menjadi wakil rakyat atau penguasa, kebijakan mengacu pada kehendak sendiri. Bukan pada apa yang rakyat inginkan. Oligarki pun sangat vulgar dipertontonkan  pada kelindan prosesi lembaga eksekutif-legislatif di negeri ini. Saat pucuk pimpinan legislatif dan eksekutif berasal dari partai yang sama, bisakah fungsi koreksi legislatif terselenggara dalam suasana oligarkis?


Memimpin dengan Hati

Pelan tapi pasti, demokrasi tengah menggali lubang kuburnya sendiri. Kebebasan tanpa batas yang menjadi ruh ajarannya telah memerangkap pelakunya pada perilaku otoriter. Pun tak lagi berkuasa atas nama rakyat, tapi minoritas manusia. Demokrasi rasa oligarki. Berkelindan dengan korporatokrasi. Bahkan sering berwajah kleptokrasi. Lantas, apa yang akan kita lakukan menjelang ajal demokrasi?

Dominasi oligarki tak hanya tak diinginkan dalam alam demokrasi. Sistem pemerintahan inipun tidak sesuai dengan sistem Islam yang begitu peduli dan memperhatikan urusan kaum muslimin. Namun bukan berarti, sistem Islam sepakat dengan demokrasi. 

Titik kritis perbedaan keduanya terletak pada siapakah pemilik kedaulatan alias pemegang hak pembuatan aturan (undang-undang).  Demokrasi mengakui kedaulatan di tangan rakyat. Adapun Islam sepenuhnya menyerahkan kedaulatan di tangan syara’. Meski fenomena semacam oligarki memungkinkan terjadi dalam sistem Islam, tetapi tetap dibatasi oleh hukum syariat. Pun sanksi tegas jika terjadi pengabaian terhadap hak umat maupun kezaliman lainnya. 

Dalam rentang sejarah selama 1300 tahun, penerapan khilafah islamiyah telah menorehkan tinta emas kebaikan. Meskipun di beberapa periode kepemimpinan terdapat penyimpangan, namun secara umum umat Islam merasakan jaminan perlindungan, keamanan dan capaian kesejahteraan yang signifikan. Hal yang sulit dirasakan mayoritas rakyat yang katanya tinggal di negara paling demokratis ini.

Inilah sistem pemerintahan yang penguasanya akan memimpin umat dengan hati. Mereka memimpin dan mengatur perkara umat dengan aturan Allah Swt. Demi meraih ridlo-Nya. Bukan ridlo manusia. Keberadaan pemimpin seperti ini akan merasa dekat dan mencintai rakyat. Sebaliknya, rakyat pun mencintainya dan senantiasa mendoakan dalam kebaikan.

Pun mereka menyadari bahwa hakikat kepemimpinan adalah menjadikannya pelayan. Bukan justru minta perhatian, pelayanan, bahkan pemaksaan, semisal menarik paksa pajak dari rakyat. Mereka memahami makna pertanggungjawaban sebagai pemimpin. Secara horizontal, bertanggung jawab terhadap rakyat yang dipimpinnya. Adapun secara vertikal, kelak dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, Maha Penguasa Jagat Raya.

Inilah motivasi terdahsyat yang membuat para pemimpin dalam sistem Islam rela berpayah-payah, mendedikasikan seluruh hidupnya demi kemashlahatan umat yang dicintainya. Takut terhadap azab Allah saat amanah tak tertunaikan. Dan senantiasa berharap ridlo-Nya menyertai di segala aktivitas kepemimpinan.

Lalu, mungkinkah sistem Islam hadir lagi? Perubahan adalah keniscayaan. Apalagi jika Allah Swt telah menghendakinya. Sejarah telah mengajari kita bagaimana Allah Swt mempergilirkan kepemimpinan sebuah peradaban atas dunia.  Apalagi di masa pandemi Covid-19 yang membuka aib kegagalan negara kapitalis demokrasi dalam menangani pandemi. Bahkan jauh sebelum pandemi, bukti kebobrokan sistem ini telah merata di hampir semua bidang kehidupan. 

Menjadi tugas umat Islam untuk mengenyahkan tatanan pemerintahan buatan manusia dan mewujudkan sistem alternatif yaitu sistem pemerintahan Islam (khilafah). Semoga kita tercatat di hadapan-Nya sebagai salah satu pelaku transformasi masyarakat. Dari pengaturan sistem demokrasi jahiliyah menuju sistem khilafah islamiyah ‘ala minhajinnubuwwah.[]

Oleh: Puspita Satyawati (Analis Politik dan Media)

Posting Komentar

0 Komentar