TINTASIYASI.COM ...Tinta Emas Pengukir Peradaban Gemilang...

Kuasa Hukum: Kingkin Anida Petinggi KAMI dan Pengurus Partai adalah Hoaks

Foto: Kingkin Anida, sumber harianhaluan.com


TintaSiyasi.com-- Menanggapi kesimpangsiuran berita terkait kasus yang menimpa Aktivis Kemanusiaan Kingkin Anida, Pusat Advokasi dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Jakarta menjelaskan, berita bahwa kliennya petinggi KAMI dan pengurus partai tertentu adalah salah (hoaks).

"Ustazah Kingkin Anida bukan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), apalagi disebut sebagai petinggi KAMI, sehingga berbagai pemberitaan yang beredar bahwa Ustazah Kingkin Anida adalah anggota KAMI dan/atau petinggi KAMI adalah salah (hoaks). Beliau tidak pernah mengenal dan/atau berhubungan dengan KAMI dan jaringannya," ungkap kuasa hukum PAHAM Jakarta, Kamis (15/10/2020).

Ia pun menegaskan, Kingkin Anida adalah ibu rumah tangga yang sehari-hari mengabdi sebagai guru mengaji, penceramah, pembicara parenting dan ketahanan keluarga, serta relawan kemanusiaan, bukan pengurus partai politik (bukan politisi).


Kingkin Anida Korban Hoaks, Bukan Penyebar Hoaks

Dianggap Kingkin Anida penyebar hoax, kuasa hukum PAHAM Jakarta mengungkapkan kliennya korban hoaks  yang harus dilindungi hukum.

"Ustazah Kingkin Anida merupakan korban hoaks, bukan pelaku penyebar hoaks," tegasnya.

Ia memaparkan, Kingkin Anida hanya menyalin status 13 poin UU Cipta Kerja, Senin (5/10/2020)  tersebut ke dalam unggahan Facebook, dan baru dikabari oleh temannya pada tanggal 9 Oktober 2020 bahwa 13 poin UU Cipta Kerja tersebut adalah hoaks. 

Ia mengatakan, setelah mendapat info bahwa itu hoaks, Ustazah Kingkin Anida langsung menghapus status tersebut pada tanggal 9 Oktober 2020.

"Ustazah Kingkin Anida ditangkap tim dari Direktorat Tindak Pidana Siber Mabes Polri pada tanggal 10 Oktober 2020 di kediamannya pukul 13.00, dengan sangkaan melanggar Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) dan atau Pasal 15 UU No.1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dengan barang bukti screen shoot status akun Facebook miliknya yang diunggah tanggal 5 Oktober 2020 tentang 13 Poin UU Cipta Kerja yang viral di media sosial," bebernya.

Ia menyayangkan, proses hukum yang secepat kilat yang dialami kliennya. Padahal ia mengatakan, kliennya sudah menghapus unggahan tersebut sejak tanggal 9 Oktober 2020. 

"Lalu mengapa Ustadzah Kingkin Anida ditangkap dan ditahan? Bahkan di-framing sebagai penyebar hoaks yang dikaitkan dengan KAMI maupun partai politik tertentu? Ustazah Kingkin Anida adalah korban, bukan pelaku," sanggahnya.

Ia pun sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan pada tanggal 12 Oktober 2020 kepada Dirtipidsiber Mabes Polri, namun sampai saat ini belum mendapatkan jawaban.

"Klien kami menuntut keadilan, karena seharusnya klien kami dilindungi oleh hukum, bukan justru ditangkap. Tidak ada alasan hukum atau alasan apa pun bagi Ustazah Kingkin Anida untuk ditangkap dan ditahan," pungkasnya.[] Ika Mawarningtyas

Posting Komentar

0 Komentar